Bantuan Presiden Tahap Kedua untuk DKI Jakarta Turun, Bansos Pemprov Tunggu Data
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih meminta talangan pusat untuk bansos tahap kedua. Aparat kelurahan dan warga penerima sama-sama menunggu kepastian.
Oleh
Laraswati Ariadne Anwar
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Sosial masih menuntaskan pemadanan data penerima bantuan sosial tahap kedua dan bantuan selepas hari raya Idul Fitri. Untuk sementara, warga miskin dan rentan miskin di Jakarta masih menerima Bantuan Presiden tahap kedua.
”Bantuan Presiden (Banpres) diberikan oleh pemerintah pusat melalui Kemensos (Kementerian Sosial). Khusus untuk DKI Jakarta, kami menanggung 2,6 juta warga miskin dan rentan miskin di luar skema bansos (bantuan sosial) pemerintah provinsi,” kata Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Pepen Nazarudin, di Jakarta, Senin (11/5/2020).
Banpres tahap pertama telah selesai pekan lalu. Bentuknya berupa paket kebutuhan pokok dengan nilai matriks Rp 600.000. Menurut dia, saat ini pemerintah pusat memulai penyaluran Banpres tahap kedua berupa beras dari Badan Urusan Logistik.
Pemprov Jakarta mengharapkan Kemensos bisa menalangi untuk sementara waktu.
”Pembagian bantuan tahap kedua masih berlangsung,” kata Pepen. Penerima banpres, selain bukan yang terdaftar pada bansos DKI Jakarta, juga bukan yang terdaftar pada Program Keluarga Harapan ataupun Bantuan Pangan Non Tunai.
Pada rapat Komisi E DPRD DKI Jakarta, pekan lalu, Asisten Kesejahteraan Rakyat sekaligus Kepala Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Jakarta Catur Laswanto mengungkapkan bahwa pihaknya akan berupaya menyalurkan bansos provinsi sebelum Idul Fitri. Setelah itu, bansos akan ditangguhkan hingga waktu yang belum ditentukan pada Juni.
Catur mengatakan, Pemprov Jakarta mengharapkan Kemensos bisa menalangi untuk sementara waktu. ”Anggaran DKI Jakarta turun 53 persen. Sekarang hanya sekitar Rp 47 triliun. Kami harus menyusun ulang pengalokasian penanganan Covid-19 akibat wabah virus korona baru, sementara pemprov menghitung anggaran, bantuan belum bisa disalurkan,” tuturnya.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Johnny Simanjuntak mengkritisi tidak sinkronnya data pusat dengan daerah, bahkan dengan kenyataan di lapangan. Ia mengungkapkan, namanya masuk ke dalam daftar bansos provinsi.
Paket kebutuhan pokok itu diantarkan ke rumahnya di Lagoa, Koja, Jakarta Utara, yang kemudian ia kembalikan kepada petugas pengantarnya. ”Sudah datanya belum akurat, belum ada kepastian pula jadwal bantuan datang. Nanti kalau rakyat kelaparan, mereka tidak akan bisa tinggal di rumah mematuhi PSBB (pembatasan sosial berskala besar). Semakin banyak orang keluar rumah, semakin sulit kita menghentikan penularan Covid-19,” katanya.
Menanggapi pernyataan tersebut, Pepen mengatakan bahwa proses pemadanan data oleh Kemensos masih berlangsung. Mereka harus memastikan tidak ada identitas ganda ataupun nama orang yang sudah meninggal atau tidak masuk kategori miskin dan rentan miskin tercakup di dalam daftar. Adapun wujud bantuannya disepakati akan berupa paket kebutuhan pokok.
Masih menanti
Para lurah di DKI Jakarta masih menanti datangnya bantuan bagi warga mereka. Menurut mereka, paket bansos ataupun Banpres sangat pas-pasan untuk jangka waktu dua pekan. Apalagi, ada keluarga yang anggotanya lima hingga tujuh orang. Paket beras 5 kilogram benar-benar hanya cukup untuk 14 hari.
Setiyawan, Lurah Kampung Melayu, Jakarta Timur, mengatakan, kabar yang diterima di lapangan masih simpang siur. ”Ada yang mengatakan bansos Pemprov DKI Jakarta akan datang hari Minggu ini, tetapi belum ada konfirmasi sehingga belum bisa diumumkan kepada warga,” ujarnya.
Demikian pula dengan Lurah Rawajati, Jakarta Selatan, Rudi Budianto. Ketidakpastian jadwal turunnya bantuan membuat warga bertanya-tanya, sedangkan aparat kelurahan, ketua rukun warga, dan rukun tetangga tidak mempunyai jawaban yang bisa diberikan. Warga juga menanti kejelasan verifikasi data tambahan yang diajukan pada masa pemberian bansos dan Banpres tahap pertama.