Penerimaan Peserta Didik Baru Dilakukan Total secara Daring

Tahun ajaran baru tetap harus mengikuti ketentuan pembatasan sosial berskala besar. Sembari menunggu surat resmi gubernur, sekolah di Jakarta mulai mendapat sosialisasi penerimaan siswa baru akan murni secara daring.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Orangtua dan calon siswa antre untuk mendaftar penerimaan peserta didik baru SMA Negeri 47 Jakarta Selatan di kawasan Kebayoran Lama, Senin (24/6/2019). Sejak tahun lalu, penerimaan siswa dilakukan berdasarkan zonasi dengan penekanan jarak rumah siswa ke sekolah.

JAKARTA, KOMPAS — Penerimaan peserta didik baru atau PPDB untuk jenjang SD hingga SMA dan SMK akan dimulai pada Juni 2020. Sambil menunggu keluarnya surat keputusan Gubernur DKI Jakarta, sekolah-sekolah mulai mendapat sosialisasi dari dinas pendidikan mengenai prosedur PPDB di masa pembatasan sosial berskala besar.

”Kira-kira beberapa hari lagi keputusan gubernur beserta petunjuk teknis selesai disusun dan bisa langsung segera diterbitkan,” kata Kepala Subbagian Humas dan Kerja Sama Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sonny Juhersoni ketika dihubungi pada Selasa (12/5/2020).

Sementara menunggu selesainya aturan, para kepala sekolah mengungkapkan, pihak dinas pendidikan sudah melakukan sosialisasi melalui rapat daring sejak pekan lalu. Telah beredar pula petunjuk awal mengenai PPDB beserta keadaan khusus di masa pemutusan penularan Covid-19 akibat virus korona baru.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMAN 28 Jakarta Bahari Lubis menerangkan, dalam sosialisasi itu ditekankan bahwa PPDB harus dilakukan dari rumah, sesuai dengan aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Hal ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni orangtua ataupun wali murid masih bisa datang langsung ke sekolah yang dituju dengan membawa berkas untuk meminta pertolongan agar diunggah ke sistem PPDB Jakarta oleh operator sekolah.

”Baik siswa maupun orangtua tidak berkumpul secara fisik di sekolah,” katanya.

Baik siswa maupun orangtua tidak berkumpul secara fisik di sekolah.

Berdasarkan materi sosialisasi diterangkan bahwa siswa dan orangtua mendaftar PPDB secara daring di rumah masing-masing. Data yang dimasukkan kemudian diperiksa keabsahannya oleh operator sekolah, hal ini juga dikerjakan dari rumah. Setelah semua data dianggap sah, sistem komputer otomatis menyaring siswa sesuai kuota setiap sekolah dan zona. Hasilnya bisa dilihat di laman resmi PPDB Jakarta. Apabila diterima, siswa melakukan lapor diri dari rumah.

Terkait kuota, informasi awal ialah jalur zonasi sebesar 67 persen di jenjang SD serta 50 persen di SMP dan SMA. Penyaringan di jalur zonasi memakai usia calon siswa. Untuk kelas 1 SD rentang usianya adalah 7 hingga 12 tahun. Usia 6 tahun per 1 Juli tahun berjalan masih diperbolehkan. Pada jenjang SMP usia maksimal ialah 15 tahun per 1 Juli tahun berjalan dan SMA berusia maksimal 21 tahun.

Adapun SMK tidak menerapkan sistem zonasi karena PPDB mereka berlandaskan jalur prestasi, afirmasi, perpindahan domisili orangtua, dan kuota untuk calon siswa dari luar Jakarta.

Jarak jauh

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Orangtua dan calon siswa mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi persyaratan saat mendaftar penerimaan peserta didik baru SMA Negeri 47 Jakarta Selatan di kawasan Kebayoran Lama, Senin (24/6/2019).

Kepala SMPN 58 Jakarta Budiyana mengatakan, pihaknya mengantisipasi kemungkinan orangtua datang meminta pertolongan mendaftar PDDB. Oleh sebab itu, setiap hari ada guru piket yang berjaga-jaga di sekolah.

Selain itu, ia juga memperkirakan siswa-siswa baru tetap akan menjalani pemelajaran jarak jauh. Setidaknya untuk beberapa pekan ketika tahun ajaran 2020/2021 dimulai.

Baca juga : Penyaluran Bansos di Kota Bogor Minim Keluhan

”Saat ini sedang dirapatkan untuk menggunakan bantuan operasional sekolah, terutama alokasi belanja barang dan jasa, untuk dibagi-bagikan kepada siswa yang tidak mampu ataupun guru honorer. Nanti dipakai untuk membeli paket internet,” tuturnya.

Pakar teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan Indra Charismiadji memaparkan, sebenarnya sejak tahun 2007 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah mengembangkan portal PPDB daring yang kian digalakkan pada tahun 2016. Situasi pandemi dan PSBB memang ”memaksa” sekolah dan dinas pendidikan agar benar-benar menggenjot layanan daring.

”Harus ada perubahan mental secara mendasar untuk mengembangkan layanan PPDB daring. Selama ini masalahnya bukan di teknologi, tetapi di kemauan pemerintah, sekolah, ataupun orangtua. Justru adanya PPDB daring selain membuat lebih praktis juga lebih terjaga kejujurannya karena tidak ada jual beli bangku,” ucapnya.

Baca juga : Upaya Warga Berdaulat Pangan Selama Pandemi