Mereka yang Luput dari Bantuan Sosial

Sebagian warga di Kota Bekasi, Jawa Barat, belum tersentuh bantuan sosial dari pemerintah. Padahal, mereka termasuk golongan masyarakat kelas bawah yang sangat membutuhkan bantuan di masa sulit pandemi Covid-19.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Pekerja mendata paket bantuan sosial (bansos) di Gudang PT Food Station Tjipinang Jaya, Cipinang, Jakarta Timur, Kamis (23/4/2020). Pemerintah menyalurkan paket bansos masing-masing Rp 600.000 per bulan selama tiga bulan sebagai upaya untuk mencegah warga tidak mudik dan meningkatkan daya beli selama pandemi Covid-19 kepada warga yang membutuhkan di wilayah Jabodetabek.

BEKASI, KOMPAS — Sebagian warga Kota Bekasi, Jawa Barat, yang terdampak pandemi Covid-19 belum mendapat bantuan sosial dari pemerintah. Ada warga yang memang mendapat bantuan, tetapi bantuan itu berasal dari perseorangan, pengusaha, atau komunitas relawan.

Sucipto (29), salah satu warga Pondok Gede Permai, Jatiasih, Kota Bekasi, Senin (18/5/2020), mengatakan, sejak PSBB Kota Bekasi berlaku, ia sudah mendaftarkan diri ke pihak RT dan RW untuk didata sebagai warga terdampak pandemi Covid-19. Namun, hingga kini belum ada satu bantuan pun yang didapatkan.

”Pengin juga rasain sedikit bantuan dari pemerintah itu seperti apa, tetapi sampai sekarang belum ada yang kasih. Dari sukarelawan juga tidak dapat,” kata tukang parkir di kawasan Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi, itu.

Ia mengatakan, selama masa pandemi Covid-19, pendapatannya sebagai tukang parkir berkurang drastis karena minimnya pengunjung. Sementara di waktu normal sebelum pandemi, lelaki separuh baya itu setiap hari bisa meraup pendapatan sampai Rp 200.000.

Baca juga : Penyaluran Bansos Besar-besaran Dilakukan di Lima Hari Jelang Lebaran

KOMPAS/STEFANUS ATO

Petugas PT Pos Indonesia dan tukang ojek daring mempersiapkan paket sembako dari Provinsi Jawa Barat untuk disalurkan ke warga terdampak PSBB di Kota Bekasi, Rabu (15/4/2020). Bantuan bernilai Rp 500.000 per keluarga itu akan diantar langsung ke rumah warga.

”Sekarang susah, Rp 50.0000 saja tidak sampai. Makanya, saya usaha sampingan dengan jualan kopi,” ucapnya.

Sekarang susah, Rp 50.0000 saja tidak sampai. Makanya, saya usaha sampingan dengan jualan kopi.

Sulitnya akses warga untuk mendapatkan bantuan sosial juga dirasakan Cecep (35), pedagang kaki lima yang setiap hari berjualan es dawet di sekitar Kranji, Kota Bekasi. Selama pandemi Covid-19, barang dagangannya sering kali tidak ada yang terjual karena minimnya pembeli. Padahal, sebelum masa pandemi Covid-19, lelaki dua anak itu mengandalkan penghasilan dari es dawet untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

”Istri saya dulu setiap minggu masih ada penghasilan karena setiap minggu ada yang panggil untuk mencuci. Sekarang sudah enggak ada, jadi dia di rumah saja,” katanya.

Cecep pun tak kehabisan akal untuk mencari bantuan demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Setiap sore, menjelang waktu berbuka puasa, ia ikutan mangkal di pinggir jalan sembari menanti bantuan dari warga atau komunitas di pinggir jalan.

Baca juga : Rp 5,6 Triliun Sepatutnya untuk Memperluas Bantuan Sosial

”Setiap sore banyak pemulung yang paling sering dapat karena tunggu di pinggir jalan. Makanya, biasanya habis jualan, saya ikut nimbrung,” katanya.

Ketua RW 033 Kelurahan BJ Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, menambahkan, bantuan sosial dari pemerintah tidak semua sesuai dengan data yang diusulkan pengurus RW. Situasi ini mengakibatkan warga menganggap pengurus RW pilih kasih saat pendataan.

”Warga saya yang sudah dapat bantuan sosial sekitar 175 keluarga. Saya juga bingung karena data penerima pakai data lama. Ada yang sudah tidak tinggal di wilayah kami, tapi masih terdaftar di sini sebagai penerima bantuan,” katanya.