Warga Perantau di Tangsel Belum Mendapat Bansos

Sejumlah warga perantau di Tangerang Selatan belum mendapat bansos dari pemerintah. Padahal, bansos Presiden tahap pertama sudah tuntas disalurkan. Warga diminta melaporkan diri jika belum menerima bantuan.

KOMPAS/I GUSTI AGUNG BAGUS ANGGA PUTRA

Abdul Hanif (35), warga RW 009 Kelurahan Rawa Mekar Jaya, Tangerang Selatan, Banten, bercengkerama dengan istri dan anaknya, Senin (18/5/2020). Hingga kini ia belum mendapatkan bantuan sosial apa pun dari pemerintah.

TANGERANG SELATAN, KOMPAS — Sejumlah warga perantau di Kota Tangerang Selatan luput dari perhatian pemerintah. Mereka belum mendapat bantuan sosial dari pihak mana pun meski saat ini sebagian masyarakat sudah merasakan bantuan sosial Presiden tahap pertama.

Abdul Hanif (35), warga RW 009 Kelurahan Rawa Mekar Jaya, Tangerang Selatan, Banten, adalah salah satunya. Pria asal Tegal, Jawa Tengah, itu hingga kini belum didata ketua RT/RW setempat untuk diusulkan mendapat bantuan sosial (bansos). Sehari-hari Hanif berkeliling mengumpulkan barang bekas untuk dijual.

Hanif tinggal bersama istri dan dua anaknya di sebuah rumah semipermanen yang ia kontrak sejak dua tahun lalu. Pandemi Covid-19 membuat pendapatannya turun drastis. Dulu ia bisa mengantongi keuntungan bersih hingga Rp 100.000 per hari dari hasil menjual barang bekas. Kini pendapatannya maksimal Rp 50.000 per hari. Terkadang ia pulang tanpa hasil sama sekali.

”Selama pandemi ini kami sekeluarga berhemat. Bagaimana caranya uang yang saya dapat itu bisa cukup untuk istri dan anak-anak. Karena saya belum dapat bansos sama sekali,” ujar Hanif, Senin (18/5/2020), di Tangerang Selatan.

Hingga saat ini belum ada pihak dari RT atau RW setempat yang mendata Hanif untuk diusulkan mendapat bansos. Karena penghasilan menurun dan bansos tidak kunjung diperoleh, Hanif sempat berpikir untuk kembali ke Tegal. Namun, larangan mudik dari pemerintah dan tiadanya ongkos untuk pulang membuat Hanif terpaksa bertahan di Tangsel.

Baca juga : Upaya Mudik dengan Travel Gelap Masih Terjadi

Kondisi serupa juga dialami Yundri Artanti (41), warga Kelurahan Jelupang, Serpong Utara, Tangsel, Banten. Kantor tempat Yundri bekerja sudah bangkrut karena terkenda dampak pandemi Covid-19. Ia tinggal di sebuah rumah kontrakan bersama sang suami yang sehari-hari mengandalkan penghasilan sebagai ojek daring.

Penghasilan suaminya sebagai pengemudi ojek daring tidak menentu. Yundri berencana untuk pulang ke kampung halaman suaminya di Pontianak, Kalimantan Barat, tapi terkendala biaya. Untuk sementara, ia dan suaminya coba bertahan dengan mengandalkan penghasilan dari ojek daring.

”Dari kemarin tidak ada yang mendata saya untuk diusulkan dapat bantuan. Sempat pemilik kontrakan minta saya menyiapkan dokumen pendukung, tapi dari pihak kepala lingkungan belum datang sama sekali,” katanya.

Kondisi yang dialami Hanif dan Yundri terjadi di tengah sebagian wilayah di Tangsel sudah mendapat bansos dari Presiden tahap pertama sejak pekan lalu.

Bansos Presiden diperuntukkan bagi warga yang terdampak Covid-19. Kuota bansos Presiden untuk wilayah Jabodetabek 1,9 juta kepala keluarga (KK). DKI Jakarta memperoleh kuota 1,3 juta keluarga, sedangkan wilayah Bodetabek mendapat kuota 600.000 keluarga.

Kompas/Hendra A Setyawan

Saldo buku tabungan milik warga yang mencairkan bantuan sosial uang tunai yang diperuntukkan bagi masyarakat terdampak pandemi covid-19 di Kantor Kelurahan Serua, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (6/5/2020).

Baca juga : Tanpa Surat Izin Keluar atau Masuk Jakarta, Warga Akan Dipaksa Putar Balik

Penyaluran bansos tahap kedua ditargetkan rampung sebelum Lebaran. Kota Tangsel mendapat kuota 76.000 KK. Bansos Presiden bakal disalurkan dalam enam tahap selama tiga bulan hingga Juni 2020. Dengan demikian, dalam satu bulan ada dua kali tahap penyaluran.

Setiap tahapan, warga diberi bantuan sembako senilai Rp 300.000. Dari enam tahap penyaluran itu, empat tahap diberikan dalam bentuk sembako lengkap, kemudian dua tahap lagi bentuknya beras 25 kg dari Perum Bulog.

Diminta bersabar

Di Kelurahan Jurang Mangu Timur, jumlah warga yang belum mendapat bansos mencapai 1.800 KK. Lurah Jurang Mangu Timur Kamaludin menyampaikan, ada warga dari tujuh RW yang belum mendapat bansos, sedangkan enam RW lainnya sudah mendapat bansos Presiden tahap pertama sebanyak 584 KK.

”Sampai saat ini belum ada jadwal penyaluran lagi setelah tahap pertama bansos Presiden disalurkan di kelurahan kami. Sudah kami tanyakan ke Dinas Sosial katanya disuruh bersabar,” ucapnya.

Dikonfirmasi terpisah, Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany mengatakan, baru-baru ini Pemkot Tangsel kembali menyerahkan daftar usulan 10.000 KK tambahan yang belum mendapat bansos Presiden tahap pertama ke Kementerian Sosial. Airin mendorong RT/RW agar mengusulkan warga yang belum memperoleh bansos.

KOMPAS/I GUSTI AGUNG BAGUS ANGGA PUTRA

Menteri Sosial Juliar P Batubara (kemeja putih) memantau penyaluran kartu keluarga sejahtera di Kantor Kelurahan Sawah, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (21/4/2020)

Selain itu, warga juga diminta aktif melaporkan diri, baik itu ke RT/RW maupun melalui nomor kontak layanan pengaduan di 08778305424 dan atau 082246830090.

”Jadi kami sifatnya bottom up dan top down,” kata Airin.

Warga yang belum mendapat bansos diharapkan juga menyiapkan surat pernyataan yang ditandatangani ketua RT dan RW. Syarat itu untuk memastikan yang bersangkutan sama sekali belum mendapat bansos. Jika di kemudian hari mereka terbukti mendapatkan bansos lebih dari satu, ada sanksi yang menanti.

Di sisi lain, menurut Kamaludin, karena masih cukup banyak warga yang belum mendapat bansos, instruksi Wali Kota agar warga yang belum agar segera diusulkan menjadi tidak berjalan.

”Kami maunya nambahin usulan warga yang diajukan, tapi dari RT dan RW maupun dari warga enggan mengumpulkan kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP). Alasannya karena yang diajukan sebanyak 1.800 saja belum turun semuanya,” ujar Kamaludin.

Baca juga : Sebulan yang Berat Diterpa Covid-19