Masa PSBB Transisi Tidak Boleh Melonggarkan Protokol Kesehatan

Pakar menilai pelonggaran pada masa transisi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) berdampak pada kepatuhan protokol kesehatan Covid-19. Hal ini pula yang diduga memicu kluster penularan baru di sejumlah lokasi.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Spanduk berisi langkah-langkah pencegahan penularan virus korona baru terpasang di pintu masuk Pasar Jatinegara, Jakarta Timur, Senin (20/7/2020). Di masa PSBB transisi ini, kedisiplinan dalam menaati protokol kesehatan sangat diperlukan untuk memutus mata rantai penyebaran virus korona baru.

JAKARTA, KOMPAS — Masa transisi pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang berjalan beberapa bulan terakhir belum efektif menekan kasus Covid-19. Sebagian warga mulai mengendurkan kewaspadaan dengan menanggalkan protokol kesehatan. Kondisi ini diduga yang menjadi pemicu munculnya kluster penularan baru di Jakarta.

Kepala Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (UI) Tri Yunis Miko menilai, selama PSBB transisi yang berjalan kini justru banyak kemunculan kluster penularan baru. Pada Senin (27/7/2020), jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia mencapai angka 100.303 pasien dengan positivity rate 12,41 persen.

Sementara di Jakarta, jumlah kasus positif kini mencapai 19.473 pasien dengan rekor penambahan tertinggi 472 pasien per hari. Minggu (26/7/2020), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga menuturkan, angka rata-rata temuan kasus positif (positivity rate) 5,9 persen. Baik angka positivity rate di tingkat nasional maupun wilayah Jakarta belum memenuhi standar aman menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yakni di bawah 5 persen.

”Situasi selama PSBB transisi juga tidak menandakan penurunan kasus harian. Di satu sisi, warga malah kerap menganggap situasi PSBB sekarang telah normal seperti tidak ada pandemi Covid-19,” ucap Tri saat dihubungi, Senin.

Baca juga: Penularan Meluas, Pasien Terus Bertambah

Kompas/Riza Fathoni

Pedagang melayani pembeli dengan mengenakan pelindung wajah di Pasar Tomas, Cideng, Jakarta Pusat, Senin (13/7/2020).

Kondisi yang juga menyulitkan adalah terlalu banyak pelonggaran aktivitas selama PSBB transisi. Di Jakarta, kaum pelaju dari wilayah Jakarta kembali melakukan mobilitas seperti hari-hari normal. Sejumlah jalan protokol pun semakin padat pada jam kantor.

Dia khawatir, kemunculan kluster penularan baru saat ini sebenarnya adalah implikasi mobilitas warga yang semakin tak terkendali. Begitu pula tentang kluster penularan Covid-19 di perkantoran, bisa jadi penularan justru terjadi saat perjalanan menuju kantor.

”Mobilitas warga saat ini memungkinkan penularan terjadi saat perjalanan menuju kantor atau tempat tujuan lainnya. Seperti di Jakarta, saat jam kantor adalah momen terpadat. Saya meyakini sebagian penularan ini terjadi saat di perjalanan,” ungkapnya.

Kondisi tersebut juga diperparah dengan berbagai sektor pusat belanja dan tempat sejenisnya memungkinkan warga saling berkerumun. Dengan kata lain, semakin banyak opsi bepergian warga pada masa PSBB transisi.

Baca juga: Kedisiplinan Sangat Menentukan

KOMPAS/RIZA FATHONI

Warga berolahraga saat hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) pada masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi di kawasan Jalan Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu (21/6/2020).

PSBB ketat

Tri menekankan, situasi ideal untuk menghadapi lonjakan kasus Covid-19 adalah PSBB secara ketat. Pergerakan warga yang melaju di Jakarta, misalnya, harus dicegah karena risiko penularannya cukup besar. Berbagai kegiatan mobilitas, menurut dia, memang semestinya dibatasi.

Walakin, Tri juga memahami pemerintah ingin agar warga tetap bisa menjalankan kegiatan ekonomi di masa PSBB. Maka itu, dia menyarankan ada prioritas sektor tertentu saja yang berjalan selama PSBB, dipertimbangkan dari sektor yang benar-benar vital. Pembatasan juga bisa dilakukan dengan sif harian ketat bagi wilayah perkantoran.

Tri pun menegaskan, berbagai pembukaan sektor harus mempertimbangkan indikator laju penularan virus (Rt) dan positivity rate dari WHO. Sebelumnya, indeks Rt ditentukan kurang dari angka 1 dan positivity rate di bawah 5 persen.

Baca juga: Upaya Menenangkan Warga Tidak Efektif Dijalankan

Kompas/Wawan H Prabowo

Para pedagang barang bekas menggelar dagangannya di atas trotoar Stasiun Kebayoran Lama, Jakarta, Sabtu (18/7/2020).

Terkait lonjakan kasus, Gubernur Anies memastikan tidak ada upaya pelonggaran dari Pemprov DKI. Hingga hari ini, jumlah pemeriksaan terus diperbanyak dan pelacakan kontak kasus terus berjalan.

”Tujuan kami justru menemukan dan mengisolasi yang positif. Karena itu, kami meningkatkan testing. Ketika meningkatkan testing, warga yang sudah terpapar jadi ditemukan. Angka positifnya tentu saja bertambah, tetapi itu dalam rangka menmukan pasien positif sehingga bisa segera diisolasi,” ujarnya.

Dalam cuplikan wawancara di Kompas TV, Minggu (26/7/2020), Anies menyatakan kalau angka positivity rate saat ini masih lebih rendah dibandingkan dengan angka nasional. Kondisi di Jakarta saat ini dia anggap masih lebih aman daripada provinsi lain.

Ahli epidemiologi dari UI, Pandu Riono, sebelumnya pun mewanti-wanti pelonggaran PSBB bisa berujung pada lonjakan kasus baru. Kepatuhan sosial dalam penggunaan masker, cuci tangan, dan menjaga jarak harus diterapkan setiap beraktivitas.