Rencana Pelonggaran di DKI dan Kasus Positif Covid-19 yang Terus Naik
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan PSBB transisi kembali diperpanjang hingga 10 September. Hal ini untuk menekan angka positif yang kini 10,1 persen, di atas batas maksimal standar WHO, yaitu 5 persen.
Oleh
Laraswati Ariadne Anwar
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Di tengah rencana membuka kembali bioskop sebagai salah satu bentuk pelonggaran pembatasan sosial berskala besar atau PSBB masa transisi, tujuh pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diumumkan positif tertular Covid-19 walaupun tidak memiliki gejala. Penegakan protokol kesehatan dan keamanan di semua tempat mulai dari permukiman, kawasan industri, hingga perkantoran milik pemerintah fluktuatif.
Pengumuman mengenai tujuh pejabat tersebut dilakukan oleh Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah pada hari Kamis tanggal 27 Agustus malam. Tepat satu hari setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan siaran pers yang menjelaskan rencana pembukaan kembali beberapa bioskop dengan protokol keamanan. Kebijakan ini kemudian disikapi dengan negatif oleh berbagai pihak mulai dari DPRD Jakarta hingga masyarakat.
Para pejabat yang tertular, antara lain, adalah Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Jakarta Reswan Soewaryo, Kepala Biro Pemerintahan Setda Jakarta Premi Lestari, Direktur Perusahaan Daerah Pasar Jaya Arief Nasruddin, dan Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Amin Subekti. Mereka semua dinyatakan positif setelah menjalani tes usap saluran pernapasan.
Menurut Saefullah, tidak ada di antara mereka yang menunjukkan tanda-tanda sakit sehingga mereka diisolasi di tempat tinggal masing-masing. Meskipun begitu, segala tugas pekerjaan tetap dilakukan oleh mereka dari jarak jauh.
Sebelumnya, diinformasikan bahwa Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan kota Suzi Marsitawati juga telah dipastikan positif Covid-19. Suzi kini menjalani isolasi mandiri di rumahnya. Sesuai dengan protokol kesehatan, kantor tempat Suzi berdinas ditutup sementara untuk keperluan disinfeksi total dan pelacakan serta pengetesan untuk mendeteksi penularan. Hal serupa diterapkan di tujuh lokasi kerja ketujuh pejabat DKI yang positif Covid-19.
Ketujuh pejabat yang positif Covid-19 tersebut menyusul Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI yang sebelumnya telah dipastikan terkonfirmasi.
Wakil Ketua DPRD Jakarta Zita Anjani dari Fraksi PAN ketika dikontak pada hari Jumat (28/8/2020) mengakui bahwa di kompleks perkantoran Balai Kota Jakarta protokol kesehatan tampak mengendur. Bahkan, gedung DPRD Jakarta hingga saat ini masih ditutup akibat ada beberapa anggota dan staf yang terbukti positif Covid-19.
Pantauan Kompas menunjukkan kedisiplinan para pegawai di kompleks Balai Kota bervariasi. Walaupun tempat seperti kafe di teras Balai Kota menerapkan jaga jarak fisik, masih tampak orang-orang berseragam coklat berdiri bergerombol di selasar ataupun di beranda gedung sambil asyik mengobrol. Tidak semuanya memakai masker dengan benar karena ada yang maskernya hanya dikalungkan.
Jumlah kasus positif di Ibu Kota terus naik. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Jakarta Dwi Oktavia Tatri Lestari Handayani mengatakan, hari Jumat total ada 37.278 kasus. Untuk penambahan kasus harian adalah 816 kasus yang sebagian merupakan akumulasi data hari-hari sebelumnya dan baru dilaporkan sekarang kepada Pemprov Jakarta.
Rerata kasus positif (positivity rate) di DKI dalam sepekan ini adalah 10,1 persen. Lebih tinggi daripada standar Organisasi kesehatan Dunia (WHO), yakni 5 persen.
Pada Jumat malam, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan bahwa PSBB transisi kembali diperpanjang hingga tanggal 10 September. Langkah ini diambil untuk mengendalikan angka kasus positif yang kian tinggi.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan bahwa PSBB transisi kembali diperpanjang hingga tanggal 10 September.
Tekanan ekonomi
Pakar kebijakan publik dari Universitas Paramadina Khoirul Umam menjelaskan, kebijakan yang diambil oleh Pemprov DKI Jakarta kian menunjukkan pengaruh dari tekanan ekonomi. Hal ini tidak sepenuhnya salah selama pemilihan prioritasnya tepat.
Memberi pelonggaran kepada korporasi dengan alasan meningkatkan pendapatan asli daerah seperti akan membuka bioskop memang menggiurkan, tetapi tidak menyentuh kebutuhan asyarakat secara umum. Berbelanja ke pusat rekreasi dan menonton bioskop masih merupakan kebutuhan tersier.
Di Jakarta, 60 persen konsumsi adalah dari rumah tangga. Semestinya sektor ini yang diperkuat terlebih dulu, bukan korporasi. Perusahaan-perusahaan besar bisa dibantu dengan insentif pajak, tetapi pada saat yang bersamaan mereka umumnya telah memiliki struktur solid yang kapasitas inovasi yang cukup baik untuk mengalihfungsikan sumber daya manusianya.