PSBB Semakin Mendesak untuk Batam

Lalu lintas orang yang tidak terbendung membuat Pemerintah Kota Batam sulit menekan tingkat penularan Covid-19. Pemerintah pusat diminta menyetujui rancangan pengajuan pembatasan sosial skala besar yang tengah dikebut.

KOMPAS/PANDU WIYOGA

Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Batam, Kepulauan Riau, bertemu perwakilan pengusaha sektor manufaktur dan pariwisata di Aula Badan Pengusahaan Batam, Batam, Senin (2/3/2020). Rapat membahas strategi penanganan dampak Covid-19. Pada hari yang sama, dibahas pula kesehatan warga.

BATAM, KOMPAS — Lalu lintas orang yang tidak terbendung membuat Pemerintah Kota Batam sulit menekan tingkat penularan Covid-19. Kini, rancangan pengajuan pembatasan sosial skala besar tengah dikebut. Bantuan bahan pokok juga mulai dibagikan kepada ratusan ribu rumah tangga paling terdampak.

Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad, Senin (20/4/2020), mengatakan, dokumen pengajuan pembatasan sosial skala besar (PSBB) telah rampung disusun dan tinggal ditandatangani Wali Kota Batam. ”Melihat mobilitas orang yang tidak terkendali dan pertambahan pasien yang semakin cepat, PSBB sangat mendesak diberlakukan,” katanya.

Data Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kepulauan Riau menunjukkan, Batam merupakan daerah dengan kasus penularan terbanyak. Di kota ini, ada 1.789 orang dalam pemantauan (ODP), 152 pasien dalam pengawasan (PDP), dan 29 pasien positif Covid-19. Korban meninggal sebanyak 20 orang.

Baca juga: Kasus Positif Covid-19 Meningkat, Warga Batam Diminta Patuh Tinggal di Rumah

KOMPAS/PANDU WIYOGA

Sejumlah petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam turun dari Kapal Motor (KM) Kelud yang berlabuh di Pelabuhan Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau, Minggu (12/4/2020). Sebanyak 40 anak buah kapal tujuan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, itu diduga mengidap Covid-19 setelah tes cepat terhadap sampel darah mereka menunjukkan hasil reaktif.

Tanggung jawab Pemkot Batam menangani Covid-19 semakin berat karena mobilitas orang tidak terbendung. Sejak 18 Maret, sekitar 72.000 pekerja migran transit di Batam sebelum menuju daerah asal. Lalu, pada 12 April, sejumlah 28 awak Kapal Motor Kelud harus dirawat di Batam karena positif mengidap Covid-19.

”Kami tidak punya kendali untuk (membendung) arus kedatangan orang. Oleh karena itu, kami memandang pemerintah pusat perlu menyetujui PSBB di Batam,” ujar Amsakar.

Sementara dokumen pengajuan PSBB dimatangkan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Batam mulai bergerak membagikan 192.000 paket bantuan bahan pokok bagi warga di enam kecamatan. Bantuan yang diberikan berupa 20 kilogram beras, 3 kg gula, 2 liter minyak goreng, dan sekardus mi instan.

Menurut Amsakar, bantuan bahan pokok itu akan diberikan sebulan sekali paling tidak hingga enam bulan ke depan. Namun, ia mengakui, jumlah yang diberikan sekarang masih kurang 68.000 paket karena seharusnya ada 260.000 rumah tangga miskin dan rawan miskin yang berhak menerima bantuan itu.

Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Lingga juga mengambil langkah sendiri sambil menunggu kebijakan pusat. Kedua daerah itu sejak sebulan lalu telah menutup jalur laut. Selama masa pandemi, hanya kapal kargo dan kapal tol laut yang diizinkan sandar.

KOMPAS/PANDU WIYOGA

Feri MV Oceanna IX rute penyeberangan Batam-Lingga sandar di Pelabuhan Jagoh, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, Selasa (22/10/2019).

Sejumlah daerah lain di Kepri, yaitu Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Lingga juga mengambil langkah sendiri sambil menunggu kebijakan pusat. Kedua daerah itu sejak sebulan lalu telah menutup jalur laut. Selama masa pandemi, hanya kapal kargo dan kapal tol laut yang diizinkan sandar.

Menurut Bupati Kepulauan Anambas Abdul Haris, perlu strategi yang berbeda untuk mengatasi pandemi di daerah yang terdiri dari pulau-pulau kecil. Rumah sakit rujukan hanya ada di pulau-pulau utama sehingga harus disediakan kapal khusus dengan jumlah yang mencukupi untuk membawa pasien Covid-19 ke pusat kota.

”Warga di perantauan lebih baik jangan pulang dulu. Penyebaran Covid-19 di pulau kecil akan sangat cepat. Semua harus menahan diri dulu demi keselamatan bersama,” kata Abdul.

Baca juga: Pemkot Pontianak Mengkaji Kemungkinan Penerapan PSBB