Mudik Dilarang, Angkutan Umum Tetap Disediakan

KOMPAS/RIZA FATHONI

Awak bus antarkota antarprovinsi (AKAP) menunggu penumpang di Terminal Pulogebang, Jakarta Timur, Sabtu (9/5/2020). Terminal tersebut mulai melayani perjalanan bus AKAP meski tetap berpegang pada Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Pemerintah memang membuka layanan perjalanan dengan transportasi umum bagi masyarakat yang memiliki kepentingan perjalanan yang dikecualikan selama Ramadhan dan Idul Fitri.

JAKARTA, KOMPAS —Pemerintah kembali menyediakan layanan angkutan umum antarkota antarprovinsi dari Jakarta di Terminal Pulogebang, Jakarta Timur, Sabtu (9/5/2020). Layanan transportasi ini disediakan hanya untuk perjalanan orang dengan kriteria khusus, seperti orang yang menjalankan tugas pemerintahan, kesehatan, pelayanan kebutuhan dasar, dan kegiatan ekonomi penting.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo, menegaskan, masyarakat tetap dilarang mudik. Pemerintah hanya membuka operasional bus antarkota antarprovinsi (AKAP) untuk memfasilitasi pergerakan kegiatan yang dikecualikan selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

”Terminal Pulogebang mulai dioperasikan, tetapi tidak dengan tujuan ke seluruh kota,” ucap Syafrin saat dihubungi pada Sabtu sore.

Armada bus yang beroperasi di terminal itu berjumlah 300 bus dari 68 perusahaan otobus (PO). Bus itu akan menuju kota-kota di Jawa dan Sumatera.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono (kanan) meninjau mekanisme yang dilalui calon penumpang di Terminal Pulogebang, Jakarta Timur, Sabtu (9/5/2020). Terminal tersebut mulai melayani perjalanan bus AKAP sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 4 Tahun 2020.

Beroperasinya bus AKAP dengan kriteria khusus itu sesuai Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Kriteria khusus itu untuk mengakomodasi perjalanan mereka yang bekerja pada lembaga pemerintah atau swasta untuk menyelenggarakan pelayanan percepatan penanganan Covid-19, pelayanan pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, pelayanan kesehatan, pelayanan kebutuhan dasar, pelayanan pendukung layanan dasar, serta pelayanan fungsi ekonomi penting.

Bus AKAP juga melayani perjalanan pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat atau perjalanan orang yang anggota keluarga intinya sakit keras atau meninggal. Layanan transportasi juga diberikan kepada repatriasi pekerja migran Indonesia, WNI, dan pelajar atau mahasiswa yang berada di luar negeri serta pemulangan orang dengan alasan khusus oleh pemerintah sampai ke daerah asal.

Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdan memprediksi peningkatan kepulangan pekerja migran Indonesia pada Mei hingga Juni 2020. ”Setelah sampai di daerah, segera melapor kepada pemerintah setempat dan lakukan isolasi mandiri 14 hari,” ujarnya

KOMPAS/RIZA FATHONI

Awak bus antar kota antar provinsi (AKAP) menunggu penumpang di terminal keberangkatan di Terminal Pulogebang, Jakarta Timur, Sabtu (9/5/2020).

Pengawasan terhadap persyaratan perjalanan dengan kriteria khusus dengan dua cara, yakni saat calon penumpang membeli tiket di PO serta menyiagakan petugas di terminal untuk mengecek penumpang dan keabsahannya. Penumpang di setiap armada bus dibatasi 50 persen dari kapasitas normal.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setyadi menambahkan, Kementerian Perhubungan memastikan awak kendaraan yang bertugas bebas Covid-19. Penerapan protokol kesehatan Covid-19 juga dilakukan secara ketat.

”Jadi, bus nanti didisinfektan. Tidak semua masyarakat boleh naik bus ini,” katanya.

Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta Shafruhan Sinungan mengatakan, kebijakan membuka layanan operasional Terminal Pulogebang didukung Organda karena kriteria dan syarat bagi mereka yang masih harus bepergian sudah dijabarkan secara rinci, detail, dan jelas.

”Kami tidak bicara lagi sisi ekonomi karena semua sudah rugi dan ambruk. Kami hanya dukung pemerintah,” ucapnya.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Awak bus menempelkan stiker khusus angkutan terbatas dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 pada kaca depan bus antar kota antar provinsi (AKAP) di Terminal Pulogebang, Jakarta Timur, Sabtu (9/5/2020).

Daerah tolak mudik

Ketua Komisi V DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Lasarus, Sabtu, mengatakan telah mempertanyakan kebijakan dispensasi untuk bepergian, termasuk dibukanya kembali transportasi publik, ketika rapat bersama Menteri Perhubungan, 6 Mei.

Komisi V DPR memahami dampak jika transportasi publik terus ditutup. Namun, faktanya, warga belum disiplin dan mematuhi protokol kesehatan.

Wakil Ketua Komisi V DPR dari Fraksi Partai Nasdem Syarief Abdullah Alkadrie mengatakan, penerbitan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 justru kontraproduktif. ”Memang ada pengecualian, tetapi pengecualian itu harus jelas. (Surat edaran) itu juga sudah menimbulkan persepsi yang keliru di masyarakat,” ucap Syarief.

Pemda di Jabodetabek telah sepakat memperketat operasional moda transportasi di wilayahnya masing-masing. Hal ini disepakati saat rapat koordinasi secara daring pada Jumat (8/5) malam. Rapat juga diikuti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Pengurus Perusahaan Otobus (PO) menerima stiker khusus angkutan terbatas dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 yang dibagikan Kementerian Perhubungan bagi operator bus antar kota antar provinsi (AKAP) di Terminal Pulogebang, Jakarta Timur, Sabtu (9/5/2020).

Wali Kota Bogor Bima Arya menyatakan, pembahasan utama rapat adalah mengevaluasi PSBB dan kesepakatan pengaturan pergerakan orang di Jabodetabek. Moda transportasi umum disepakati tetap dibatasi hingga penerapan PSBB di Jabodetabek selesai. Hal ini bertujuan agar masyarakat tetap dapat menerapkan social dan physical distancing sehingga PSBB bisa berjalan maksimal.

Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan, pembukaan kembali sarana transportasi seharusnya melihat perkembangan kasus Covid-19 di sejumlah daerah. Kebijakan itu kurang tepat diterapkan di daerah yang masih tinggi angka penyebaran Covid-19.

Laporan dari Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Cirebon, Brebes, Tegal, Medan, Palembang, Kalimantan, hingga Papua sejauh ini lalu lalang orang antardaerah tetap dibatasi. Di terminal, pergerakan bus masih nihil. Namun, semua pihak siaga menerapkan protokol kesehatan.

Sementara itu, Covid-19 masih menguat di daerah. Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Sumatera Selatan Zen Ahmad mengatakan, per Sabtu, ada 51 orang positif Covid-19 dan 48 orang di antaranya kasus transmisi lokal.

Di Sumatera Utara juga masih ada penyebaran Covid-19. ”Kami meminta masyarakat tetap tidak mudik agar penularan tidak semakin luas,” kata juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumut Mayor (Kes) dr Whiko Irwan.

(MTK/VAN/BRO/SYA/IKI/TAM/TAN/WER/NCA/XTI/NSA/NAD/RAM/FLO)