34.000 Pekerja Migran Akan Pulang, Perketat Protokol Kesehatan di Pintu Masuk
Presiden Joko Widodo mengingatkan agar protokol kesehatan yang ketat diterapkan di pintu-pintu masuk guna mencegah Covid-19. Puluhan ribu pekerja migran kembali ke Tanah Air menyusul berakhirnya kontrak kerja mereka.
Oleh
FX LAKSANA AS
·5 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Sekitar 34.000 pekerja migran Indonesia akan habis masa kontrak kerjanya pada dua bulan ini. Guna mencegah penyebaran Covid-19, pemerintah menerapkan protokol kesehatan yang ketat di pintu-pintu masuk ke Tanah Air.
”Kepulangan pekerja migran Indonesia agar betul-betul berjalan baik di lapangan. Saya juga menerima laporan, pada Mei dan Juni akan ada 34.000 pekerja migran yang kontraknya akan berakhir,” kata Presiden Joko Widodo dalam pengantar rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (11/5/2020).
Rapat melalui telekonferensi itu membahas tentang percepatan penanggulangan Covid-19. Tersambung dari kantor masing-masing adalah Wakil Presiden Ma’ruf Amin, menteri Kabinet Indonesia Maju, dan sejumlah kepala lembaga negara.
”Ini agar betul-betul diantisipasi, disiapkan, ditangani proses kedatangan mereka di pintu-pintu masuk yang telah kita tetapkan dan diikuti pergerakannya sampai ke daerah,” kata Presiden.
Selama krisis Covid-19, pemerintah telah menetapkan sejumlah pintu masuk bagi warga negara Indonesia (WNI) yang pulang ke Tanah Air. Bagi yang menggunakan pesawat terbang, pintu masuknya adalah Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang dan Bandara Ngurah Rai di Denpasar. Bagi yang menggunakan kapal, pintu masuknya adalah Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta dan Pelabuhan Benoa di Denpasar.
Khusus WNI dari Malaysia yang pulang menggunakan kapal, pintu masuknya adalah Batam dan Tanjung Balai Karimun di Provinsi Kepulauan Riau. Adapun yang menggunakan jalur darat di Kalimantan Barat, pintu masuknya adalah pos perbatasan di Entikong, Aruk, dan Badau.
”Saya ingin tegaskan agar diberlakukan protokol kesehatan yang ketat dengan memobilisasi sumber daya yang kita miliki. Dan, dipastikan kesiapan tempat karantina, rumah sakit rujukan, bagi para pekerja migran tersebut,” kata Presiden.
Merujuk data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), 34.300 pekerja migran Indonesia akan habis masa kontrak kerjanya pada Mei dan Juni. Mereka tersebar di berbagai wilayah penempatan. Di antaranya adalah Malaysia (13.074 orang), Hongkong (11.359 orang), Taiwan (3.688 orang), Singapura (2.611 orang), Arab Saudi (807 orang), Brunei Darussalam (770 orang), Korea Selatan (325 orang), Kuwait (304 orang), Italia (219 orang), dan Oman (173 orang).
Pekerja migran tersebut berasal dari berbagai provinsi. Di antaranya Jawa Timur (8.913 orang), Jawa Tengah (7.436 orang), Jawa Barat (5.832 orang), Nusa Tenggara Barat (4.202 orang), Sumatera Utara (2.878 orang), Lampung (1.814 orang), Bali (513 orang), Kalimantan Barat (300 orang), Nusa Tenggara Timur (293 orang), dan Banten (274 orang).
BP2MI sejauh ini mengklaim telah memfasilitasi 126.742 pekerja migran Indonesia ke Tanah Air dari titik-titik kepulangan, baik menggunakan transportasi darat, laut, maupun udara. Sesuai Peraturan Kepala BP2MI Nomor 03 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kepulangan PMI-Bermasalah ke Daerah Asal, BP2MI memfasilitasi kepulangan PMI dalam kategori bermasalah, yaitu meninggal, sakit, dan bermasalah lainnya, di luar jenis kepulangan secara mandiri atau kepulangan yang dijemput keluarga.
Dalam keterangan pers seusai rapat, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menyatakan, kedatangan pekerja migran asal Indonesia dari luar negeri masih akan berlangsung pada beberapa waktu ke depan. Terpenting adalah semua pintu masuk menerapkan protokol kesehatan secara disiplin, ketat, dan seragam.
”Tentang protokol kesehatan ini sudah diatur dalam Surat Edaran Menteri Kesehatan dan Bapak Presiden sampaikan berkali-kali agar protokol kesehatan diberlakukan secara disiplin ketat dan seragam di semua pintu masuk di Indonesia,” kata Retno.
Peran pemerintah daerah
Sejalan dengan itu, Retno melanjutkan, penting bagi pemerintah daerah terkait untuk saling berkoordinasi menangani kepulangan pekerja migran ke daerahnya. Hal ini juga menjadi bagian dari arahan Presiden.
Masih dalam keterangan pers, Retno juga menyampaikan data kepulangan pekerja migran asal Indonesia. Sejak 18 Maret hingga 10 Mei 2020, pekerja migran WNI yang pulang dari Malaysia mencapai 72.966 orang. Sebanyak 65 persen melalui jalur laut, 20 persen melalui jalur darat, dan 15 persen melalui jalur udara.
Saat ini, Pemerintah Malaysia mulai membuka kegiatan untuk sektor industri, pertanian, perdagangan, jasa, dan konstruksi. Untuk itu, Pemerintah Malaysia kembali mengumumkan perpanjangan perintah pengendalian pergerakan (movement control order/MCO) yang mestinya berakhir pada 12 Mei menjadi 9 Juni. Kali ini ketentuannya adalah conditional movement control order (CMCO).
”Kami juga laporkan, sampai dengan kemarin (10 Mei), perwakilan kita bersama organisasi masyarakat di Indonesia telah membagikan sembako sebanyak 333.369 paket kepada WNI di Malaysia yang paling terdampak dengan pemberlakuan MCO di Malaysia,” tutur Retno.
Terkait dengan kepulangan WNI anak buah kapal, Retno melanjutkan, 14.244 orang sudah kembali ke Tanah Air sampai dengan Minggu (10/5). Mereka tiba melalui Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Bandara Ngurah Rai di Denpasar, Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta, dan Pelabuhan Benoa di Denpasar.
Perihal WNI yang mengikuti tabligh akbar di India, Retno mengatakan, pemerintah terus berusaha menanganinya. Indonesia bersama dengan Bangladesh, Malaysia, Thailand, dan Kirgistan adalah negara dengan jemaah tabligh asing terbanyak di India. Masing-masing jumlahnya di atas 100 orang.
Selain itu, ada pula kepulangan WNI dari Arab Saudi sebanyak 992 orang, dari Kuwait sebanyak 164 orang, dari Aljazair sebanyak 391 orang, dari Mesir sebanyak 75 orang, dan akan ada penambahan kepulangan sebanyak 333 orang. Malam ini, sedianya akan ada kedatangan 196 WNI dari Bangladesh.
Semua Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di luar negeri, menurut Retno, terus berkomunikasi dengan WNI di negara setempat. Layanan hotline terus dilakukan. Ia menekankan, sudah menjadi kewajiban KBRI di luar negeri untuk membantu setiap WNI yang membutuhkan bantuan.
Sejauh ini, KBRI di sejumlah negara telah memberikan bantuan. Wujudnya berbeda-beda, bergantung kebutuhan. Misalnya adalah bahan makanan, cairan antiseptik, masker. Di Timur Tengah, misalnya, KBRI telah menyalurkan 19.083 paket. Di Eropa, KBRI telah menyalurkan 3.350 paket.
”Selain bantuan paket, KBRI di luar negeri juga memberikan fasilitas repatriasi mandiri kepulangan WNI,” kata Retno.