Sulteng Masih Berlakukan Pembatasan Sosial Ketat

Di tengah adanya rencana pelonggaran sejumlah aturan terkait pembatasan sosial, Pemerintah Provinsi Sulteng masih tetap menerapkan kebijakan itu untuk mengerem laju penularan kasus Covid-19.

KOMPAS/VIDELIS JEMALI

Petugas mengecek suhu tubuh pengendara di pos batas Kota Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (29/4/2020). Pos-pos perbatasan antarkota/kabupaten dan antarprovinsi di Sulteng diawasi ketat untuk memantau pelaku perjalanan dalam rangka mencegah penularan Covid-19.

PALU, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tetap menerapkan pembatasan sosial ketat seiring terus meningkatnya kasus positif Covid-19. Pembatasan ini harus dilakukan agar grafik kasus korona segera melandai.

Pembatasan sosial yang selama ini diterapkan adalah pengalihan kegiatan belajar di rumah, bekerja di rumah untuk sebagian aparatur sipil negara, pengawasan kerumunan, dan pengetatan lalu lintas orang dan barang yang disertai penutupan perbatasan antarprovinsi dan antarkabupaten/kota pada pukul 20.00 Wita hingga 06.00 Wita.

Terbaru, pemerintah meminta Kementerian Perhubungan untuk menunda beroperasi kembalinya pesawat dan kapal laut penumpang hingga 1 Juni.

Baca juga: Sulteng Minta Operasionalisasi Pesawat dan Kapal Laut Ditunda

KOMPAS/FAJAR RAMADHAN

Sebanyak 35 kursi yang disediakan di Posko Gugus Tugas Covid-19 Stasiun Gambir tampak lengang pada Senin (11/5/2020). Penjualan Tiket yang seyogianya sudah mulai dilakukan di sana terpaksa diundur keesokan harinya.

Di Kabupaten Buol segera diberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Menteri Kesehatan telah menyetujui usulan penerapan PSBB.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Sulteng sekaligus Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Sulteng Jumriani Yunus, di Palu, Sulteng, Senin (11/5/2020), menyatakan, pembatasan sosial masih tetap diterapkan. Kasus positif di Sulteng masih terus bertambah signifikan sehingga pembatasan sosial mutlak dilakukan agar kasus tidak terus meningkat.

Hingga Senin (11/5/2020), jumlah kasus positif di Sulteng sebanyak 83 kasus. Kasus terbanyak ada di Buol dengan jumlah 37 kasus. Tiga belas orang dinyatakan sembuh, tiga orang meninggal karena Covid-19.

Baca juga: Jangan Terlambat Lagi Memutus Potensi Ledakan Covid-19 di Sulteng

KOMPAS/VIDELIS JEMALI

Petugas mencatat riwayat perjalanan sopir dan penumpang di posko pemantauan Covid-19 di pos batas Kota Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (29/4/2020). Pos-pos perbatasan antarkota/kabupaten dan antarprovinsi di Sulteng diawasi ketat untuk memantau pelaku perjalanan dalam rangka mencegah penularan Covid-19.

Potensi tambahan kasus masih terjadi karena ada 153 orang dalam pemantauan (ODP) dan 35 pasien dalam perawatan yang menunggu hasil swap (pemeriksaan sampel usap tenggorokan).

Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Sulteng Haris Kariming menyatakan, pihaknya masih menunggu tanggapan atau balasan dari Kementerian Perhubungan terkait permintaan untuk menunda beroperasinya pesawat dan kapal laut penumpang untuk tujuan-tujuan khusus. Penundaan beroperasinya moda transportasi antarkota tersebut bertujuan untuk mencegah meningkatnya penularan kasus di Sulteng.

Beroperasinya bandara bisa menambah beban pemerintah daerah dalam berperang melawan Covid-19.

Inisiatif Pemerintah Provinsi Sulteng untuk menunda beroperasinya penerbangan dan kapal laut didukung sebagian masyarakat. Ketua Pengurus Daerah Muslimin Indonesia Kota Palu Soddiq Djatola menyatakan, langkah tersebut untuk menyelamatkan warga dari penularan penyakit.

”Beroperasinya bandara bisa menambah beban pemerintah daerah dalam berperang melawan Covid-19. Kasus transmisi lokal saja cukup banyak, jangan sampai bukanya bandara memperparah situasi,” ujarnya.

Baca juga: Pasien Positif Terus Bertambah, Warga Sulteng Diingatkan untuk Disiplin

KOMPAS/VIDELIS JEMALI

Petugas kesehatan memeriksa suhu tubuh dua pelaku perjalanan di perbatasan masuk Kota Palu, Sulteng, Jumat (20/4/2020). Semua perbatasan antarkabupaten dan antarprovinsi di Sulteng diawasi ketat.

PSBB Buol

Terkait usulan peraturan Bupati Buol yang mengatur PSBB, Haris menyatakan, hingga saat ini dokumen tersebut belum diterima. Peraturan itu harus disetujui gubernur untuk penerapan teknis PSBB.

Bupati Buol Amiruddin Rauf sebelumnya menyatakan, pihaknya akan mengirimkan peraturan tersebut ke Gubernur Sulteng, Senin ini. Berbagai persiapan tengah dilakukan Pemerintah Kabupaten Buol dalam rangka pemberlakukan PSBB, antara lain penyaluran bantuan sosial sebagai jaring pengaman terhadap warga terdampak Covid-19 dan sosialisasi peraturan.

Pemerintah juga menyiapkan stok beras setidaknya untuk jangka tiga bulan ke depan sebanyak 3.400 ton. Kebutuhan beras kabupaten tersebut sekitar 1.000 ton per bulan.

Baca juga: Jumlah Pasien Positif Covid-19 di Sulteng Terus Bertambah