Bali Terapkan Pemeriksaan PCR bagi Pekerja Migran yang Pulang ke Tanah Air

Gelombang kepulangan pekerja migran asal Bali masih berlangsung, baik melalui pelabuhan maupun bandara. Pelabuhan Benoa di Denpasar termasuk satu dari tiga pelabuhan di Indonesia yang menerima kepulangan pekerja migran.

KOMPAS/COKORDA YUDISTIRA

Suasana pedagang pasar bunga dan sesajen serta aktivitas warga di persimpangan Jalan RA Kartini, Kota Denpasar, Selasa (12/5/2020). Pemerintah Kota Denpasar akan menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat, termasuk mengatur dan menerapkan protokol keamanan Covid-19 di pasar-pasar tradisional, dalam upaya mengendalikan dan menangani penyakit Covid-19.

DENPASAR, KOMPAS — Para pekerja migran Indonesia asal Bali yang pulang saat ini tidak lagi diperiksa dengan tes cepat setibanya di Bali. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali menerapkan prosedur pemeriksaan spesimen usap dengan metode polymerase chain reaction atau PCR terhadap seluruh pekerja migran Indonesia yang pulang ke Bali.

Hal itu dinyatakan Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali I Made Rentin yang dihubungi Kompas, Selasa (12/5/2020). Rentin menyatakan, penerapan pemeriksaan sampel usap dengan metode PCR memberikan hasil yang lebih pasti dibandingkan pemeriksaan secara tes cepat.

”Langkah ini berdasarkan hasil rapat dengan Gubernur Bali,” kata Rentin, yang juga Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali. ”Gubernur menegaskan agar seluruh pekerja migran dan anak buah kapal asal Bali yang pulang akan diambil sampel swab dan diperiksa dengan PCR,” ujar Rentin menambahkan.

Baca juga: Antisipasi Lonjakan Kepulangan Pekerja Migran

Gelombang kepulangan pekerja migran dan anak buah kapal asal Bali masih berlangsung, baik melalui pelabuhan maupun bandara. Adapun Pelabuhan Benoa di Denpasar termasuk satu dari tiga pelabuhan di Indonesia yang menerima pemulangan pekerja migran dan anak buah kapal asal Indonesia. Dua pelabuhan lainnya adalah Batam (Kepulauan Riau) dan Tanjung Priok (DKI Jakarta).

KOMPAS/RIZA FATHONI

Warga negara Indonesia (WNI) anak buah kapal pesiar MV Explorer Dream tiba di Pelabuhan JICT II, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (29/4/2020). Sebelum dibawa menuju penginapan untuk menjalani isolasi mandiri, 359 WNI tersebut terlebih dahulu menjalani tes cepat Covid-19.

Menurut Rentin, sedikitnya satu kapal pesiar sudah dijadwalkan akan menurunkan anak buah kapal asal Bali di Pelabuhan Benoa, Denpasar, dalam beberapa hari ke depan. Selain itu, Pemerintah Provinsi Bali juga menjemput pekerja migran dan anak buah kapal asal Bali yang selesai menjalani karantina di Jakarta.

”Informasi dari Kementerian Luar Negeri, masih ada sekitar 15 kapal pesiar yang akan menurunkan anak buah kapal di Bali,” kata Rentin. ”Dalam waktu dekat ini, yakni tanggal 14 Mei, akan berlabuh satu kapal pesiar yang akan menurunkan 30 anak buah kapal Indonesia, termasuk 28 anak buah kapal asal Bali. Lalu, tanggal 22 Mei dijadwalkan akan masuk satu kapal pesiar ke Pelabuhan Benoa untuk menurunkan 29 anak buah kapal asal Bali,” ujar Rentin.

Penanganan terhadap pekerja migran Indonesia dan anak buah kapal asal Bali yang pulang ke Bali itu juga dilaporkan Gubernur Bali I Wayan Koster kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam rapat terbatas melalui konferensi video, Selasa siang. Dari Gedung Jayasabha, Denpasar, Koster menyatakan, Pemprov Bali sangat memperhatikan para pekerja migran Indonesia dan anak buah kapal asal Bali yang pulang atau dipulangkan akibat pandemi penyakit Covid-19.

Pertambahan kasus

Langkah-langkah penanganan terhadap pekerja migran dan anak buah kapal, mulai dari pemeriksaan kesehatan hingga penerapan prosedur karantina, dijalankan Pemprov Bali dalam upaya mengendalikan penambahan kasus akibat penularan dari luar negeri. Sejalan dengan itu, Pemprov Bali menerapkan pengendalian dan pengaturan pergerakan masyarakat dalam upaya menahan laju pertambahan kasus Covid-19 akibat transmisi lokal tanpa memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Sebelumnya, ketika memberikan keterangan pers di Gedung Jayasabha, Denpasar, Senin (4/5) petang, Koster menyebutkan jumlah pekerja migran dan anak buah kapal asal Bali di luar negeri sedikitnya 15.400 orang. Sejak 22 Maret hingga awal Mei itu, menurut Koster, sekitar 12.000 pekerja migran dan anak buah kapal asal Bali yang sudah pulang ke Bali.

PEMERINTAH PROVINSI BALI UNTUK KOMPAS

Gubernur Bali Wayan Koster (tengah) dalam rapat jarak jauh di Denpasar, Bali, Jumat (1/5/2020).

Adapun kasus penyakit Covid-19 di Bali secara kumulatif sampai Selasa (12/5) dilaporkan sebanyak 328 kasus. Terjadi penambahan 14 kasus sejak Senin (11/5). Jumlah pasien yang sembuh mencapai 215 orang, sedangkan pasien yang masih dirawat sebanyak 109 orang. Pemprov Bali mengimbau seluruh warga dari semua elemen masyarakat agar menguatkan disiplin dalam menerapkan protokol pencegahan penyakit Covid-19.

Secara terpisah, Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bangli I Wayan Dirgayusa menyatakan, kebijakan isolasi di Desa Abuan masih diterapkan meskipun kondisinya sudah kondusif. Dari 17 pasien kasus positif Covid-19 dari Desa Abuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, sebanyak 14 orang sudah dipulangkan dan tiga pasien lainnya dinyatakan sudah sembuh, tetapi masih menjalani perawatan di rumah sakit.

”Kami masih melanjutkan isolasi ketat di Desa Abuan sampai masa karantina 14 hari diselesaikan,” kata Dirgayusa. Dirgayusa menambahkan, penerapan karantina wilayah di Desa Abuan dinilai efektif mencegah penyebaran penyakit Covid-19 dan penularan kasus secara transmisi lokal sehingga kemungkinan besar isolasi ketat itu tidak akan diperpanjang setelah hari ke-14.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali Putu Anom Agustina mengatakan, penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sedang berjalan di Provinsi Bali. Hingga Selasa, sebanyak 196 desa dari 636 desa penerima dana desa di Provinsi Bali sudah mencairkan BLT Dana Desa.

”Desa yang belum mencairkan BLT Dana Desa saat ini masih dalam proses musyawarah desa khusus atau sedang tahap verifikasi hasil musyawarah desa khusus,” kata Anom. Anom menerangkan, pencairan dan penyaluran BLT Dana Desa terkesan lambat karena harus melalui proses musyawarah dan verifikasi calon penerima. ”Ini menyangkut pengelolaan uang negara sehingga membutuhkan kehati-hatian, terutama dari perbekel (kepala desa),” ujar Anom.