Jateng Masih Prioritaskan Preventif-Promotif Tangani Covid-19

Pendataan, penerapan protokol kesehatan, dan penyiapan tempat-tempat karantina menjadi bagian dari preventif-promotif. Penggunaan masker, jaga jarak, dan cuci tangan terus didorong agar masyarakat semakin paham.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Warga mencuci tangan sebelum mengambil jatah makanan yang dibagikan di kawasan Simpang Lima, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (17/4/2020). Bantuan berupa bahan pokok hingga makan gratis saat ini banyak dilakukan berbagai komunitas dan instansi.

SEMARANG, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih memprioritaskan upaya pencegahan yang mengandalkan partisipasi masyarakat dalam menangani Covid-19. Pengujian cepat tetap diutamakan pada orang rentan dan orang dalam pemantauan.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, di Kota Semarang, Rabu (13/5/2020), mengatakan hal itu terkait permintaan Presiden Joko Widodo untuk mengefektifkan pengendalian Covid-19 di lima provinsi. Selain Jateng, yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

”Belum (tes masif). Kami lebih pada mencari ODP (orang dalam pemantauan) atau orang yang baru datang dari zona-zona merah, baru dilakukan rapid test (tes cepat). Kami belum akan lakukan tes masif terhadap masyarakat umum. Sebab, itu banyak,” ujarnya.

Baca juga: Imbas Covid-19 di Kalteng, 2.466 Karyawan Dirumahkan

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Penumpang bus yang baru saja tiba dari luar kota antre mencuci tangan dengan sabun di Terminal Tirtonadi, Solo, Jawa Tengah, Rabu (1/4/2020). Pemerintah Kota Solo menyiapkan sejumlah lokasi karantina bagi para pemudik dan warga yang diwajibkan karantina untuk mencegah penyebaran wabah Covid-19. Sejumlah kepala daerah juga menyerukan agar para perantau menunda pulang kampung hingga wabah virus korona baru ini benar-benar mereda.

Strategi yang dilakukannya, lanjut Ganjar, yakni penanganan yang bersifat preventif (pencegahan) dan promotif (peningkatan kesehatan). Pihaknya terus mendorong hal itu, termasuk lewat program Jogo Tonggo yang melibatkan peran aktif masyarakat.

Pendataan, penerapan protokol kesehatan, dan penyiapan tempat-tempat karantina menjadi bagian dari itu. ”Ini juga terkait normal baru. Penggunaan masker, jaga jarak, kami dorong terus. Cuci tangan juga menjadi gaya hidup,” ucap Ganjar.

Terkait wacana pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di seluruh Pulau Jawa, Ganjar mengaku tidak masalah. Namun, perlu dipersiapkan betul bagaimana kondisi di tiap-tiap daerah, seperti transportasi, keamanan, dan jaring pengaman sosial.

Ini juga terkait normal baru. Penggunaan masker, jaga jarak, kami dorong terus. Cuci tangan juga menjadi gaya hidup.

”Sebenarnya, syaratnya itu saja. Kalau memang pemerintah pusat inginkan ada sebuah tindakan bersama, saya kira bukan tak mungkin duduk bersama dan mengalkulasikan apa-apa yang kita lakukan,” ujar Ganjar.

Baca juga: Pelonggaran PSBB di Jawa Barat Mempertimbangkan Potensi Penularan Gelombang Kedua

KOMPAS/MEGANDIKA WICAKSONO

Siswa SD Universitas Muhammadiyah Purwokerto mencuci tangan pakai sabun, Selasa (23/10/2018), di Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah. Mencuci tangan dengan sabun adalah langkah sederhana dan efektif memutus penularan kuman penyakit serta mencegah potensi stunting.

Sejauh ini, di Jateng, baru Kota Tegal yang menerapkan PSBB. Sementara Kota Semarang dan Kabupaten Brebes memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PKM). Dengan pembatasan yang tak berskala besar, roda perekonomian diharapkan masih berjalan dan sistem sosial masih bergerak dengan baik.

Hingga Rabu (13/5/2020) pukul 18.34, data Pemprov Jateng menunjukkan ada 1.035 kasus positif Covid-19 kumulatif, dengan rincian 557 orang dirawat, 395 orang sembuh, dan 83 orang meninggal. Selain itu, terdapat 3.975 pasien dalam pengawasan (PDP) kumulatif dan 33.129 orang dalam pemantauan (ODP) kumulatif.

Semarang siap

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menuturkan, pihaknya siap jika memang nantinya ada pemberlakuan PSBB se-Jawa. Sebelumnya, pihaknya pun siap memberlakukan PSBB, tetapi kemudian memilih memberlakukan PKM.

”Sebelum (pemberlakuan PKM) pun saya sudah berkomunikasi dengan gubernur. Kalau memang diminta (PSBB) siap, tetapi kalau hanya Semarang tak efektif. Waktu itu, ada daerah lain yang tak sanggup. Nantinya kalau memang ada peningkatan patroli se-Jawa atau se-Jateng, kami siap,” ujar Hendrar.

Hendrar menuturkan, saat ini pemeriksaan di pos-pos pemantauan di Kota Semarang terus berjalan. Namun, dengan dibolehkannya perjalanan bagi orang dengan pengecualian oleh pemerintah pusat, petugas di daerah harus benar-benar ekstra dalam memantau dan memeriksa kendaraan yang masuk.

Baca juga: 626.000 Pemudik Masuk Jateng dalam 44 Hari Terakhir

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Petugas mengawasi kendaraan dari luar kota yang akan memasuki wilayah Kota Semarang melalui jalur pantai utara di Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin (27/4/2020). Pemerintah Kota Semarang melalui petugas gabungan TNI dan Polri membuat pos pantau sebagai upaya untuk memfilter arus pergerakan warga dari luar kota.