Protokol Kesehatan dan Sanksi Jadi Prioritas Kajian ”Normal Baru” di DIY

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tengah mempertimbangkan penerapan ”normal baru” di daerah tersebut. Protokol kesehatan perlu diberlakukan secara disiplin oleh semua elemen masyarakat.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Pasar Beringharjo, Yogyakarta, Senin (6/4/2020) dan Senin (20/7/2015).

YOGYAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mempertimbangkan penerapan ”normal baru” pada segala bidang di wilayah tersebut. Salah satu kuncinya adalah kedisiplinan semua elemen warga menerapkan protokol kesehatan. Pihak yang melanggar protokol terancam sanksi.

Sekretaris Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Kadarmanta Baskara Aji mengungkapkan, penerapan normal baru dipertimbangkan setelah melihat kondisi wabah yang baru akan rampung dalam waktu panjang. Di satu sisi, sumber daya pemerintah memberikan bantuan sosial terbatas. Masyarakat juga perlu melakukan aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya.

Penerapan normal baru direncanakan berlangsung mulai Juli 2020. Hal itu diperhitungkan Pemerintah DIY dengan melihat skema bantuan sosial yang hanya diberikan hingga Juni 2020.

”Bagaimana setidaknya agar pada Juli, masyarakat sudah bisa beraktivitas secara ekonomi. Saya kira, kalau berkepanjangan terus, masyarakat dan pemerintah akan kesulitan. APBD terbatas, APBN terbatas, masyarakat juga kesulitan jika menerima bantuan, tapi tidak bisa beraktivitas secara ekonomi,” tutur Aji, di Kompleks Kantor Gubernur DIY, Yogyakarta, Jumat (22/5/2020).

Baca juga : ”Normal Baru” di Bulan Juli, Standar Operasional Pariwisata DIY Dimatangkan

Kompas

Wisatawan berburu pakaian batik di Pasar Beringharjo, Yogyakarta, Selasa (27/12/2011). Pasar tersebut menjadi salah satu lokasi favorit untuk berbelanja cendera mata bagi wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta untuk menikmati liburan akhir tahun.

Aji menegaskan, kendati aktivitas masyarakat berlangsung kembali seperti biasanya, protokol kesehatan tetap diutamakan. Masyarakat diminta menyesuaikan diri dengan protokol kesehatan tersebut agar terhindar dari penularan penyakit. Pembatasan fisik dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) harus terus digencarkan.

Standar operasional dalam penerapan normal baru itu masih disusun jajaran Pemerintah DIY. Adapun standar operasional tersebut akan menyangkut berbagai sektor kehidupan, mulai dari kesehatan pendidikan, ekonomi, sosial, hingga pariwisata. Hal yang disiapkan itu termasuk sanksi bagi pihak yang melanggar pemberlakuan standar operasional tersebut.

Masyarakat diminta menyesuaikan diri dengan protokol kesehatan tersebut agar terhindar dari penularan penyakit.

”Misalnya, mal pada saatnya nanti akan beroperasi seperti biasa. Apabila jalan-jalan atau berkumpul tidak mengenakan masker, maka ada sanksinya. Sanksi bisa diberikan kepada pemberi layanan atau pengelola mal. Misalnya, tidak tertib dapat peringatan sementara, lalu diberhentikan sementara. Saat ini, itu semua masih dirumuskan,” ujar Aji.

Baca juga : Gembira Loka Yogyakarta Merumahkan Karyawan dan Atur Pakan Satwa untuk Bertahan

ARSIP PT TWC

Petugas menyemprotkan disinfektan di kawasan wisata Candi Ratu Boko, Kabupaten Sleman, DIY, Rabu (18/3/2020). Penyemprotan disinfektan itu dilakukan untuk mencegah penularan penyakit Covid-19.

Ketua Pelaksana Tim Percepatan Partisipasi Masyarakat Penanggulangan Pandemi Covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Andrianto Purnawan mengatakan, protokol kesehatan ketat wajib diberlakukan apabila normal baru benar-benar diterapkan. Masyarakat akan menyesuaikan diri dengan kebiasaan perilaku hidup bersih dan sehat serta menjaga jarak. Dengan demikian, pencegahan akan kian efektif diterapkan.

Sementara itu, penambahan kasus positif Covid-19 masih terus terjadi di DIY. Juru Bicara Pemerintah DIY untuk Penanganan Covid-19 Berty Murtiningsih menyampaikan, pada Jumat sore, terdapat penambahan kasus positif sebanyak lima kasus. Dengan tambahan itu, total jumlah kasus positif mencapai 220 kasus di DIY.

Dengan catatan kasus itu, Andrianto menilai, sejauh ini, perkembangan kasus masih terkontrol di DIY. Artinya, jumlah pasien masih di bawah ketersediaan ruang isolasi. Kondisi ini harus dijaga agar rumah sakit yang tersedia tidak berfokus menangani Covid-19 saja, tetapi juga bisa menangani pasien dengan penyakit lain.

Baca juga : Mereka Pilih Merugi ketimbang Terinfeksi

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Kusir bendi menunggu wisatawan di tepi Pantai Parangtritis di pesisir Bantul, DIY, yang sepi pengunjung, Senin (23/3/2020). Pantai yang merupakan obyek wisata primadona di DIY itu sepi pengunjung akibat merebaknya Covid-19. Hal itu membuat pendapatan pelaku industri wisata di kawasan tersebut turun drastis.

Menanggapi hal tersebut, Aji menyebutkan, apabila jumlah ruang isolasi dari semua rumah sakit di DIY tidak mencukupi, Pemerintah DIY bakal berupaya menambahnya. Saat ini, 80 persen ruang isolasi di DIY sudah digunakan.

”Tetapi, harapannya, semakin banyak yang sembuh. Kami juga mengupayakan pasien dengan gejala ringan agar dirawat di tempat-tempat karantina. Jadi, pengobatan tidak harus di rumah sakit jika memang tidak bergejala berat,” ucap Aji.

Baca juga : Pemerintah Siapkan Konsep Pariwisata Baru Pascapandemi