Nusantara Puluhan Pekerja di Balikpapan Tak Dapat THR

TUNJANGAN HARI RAYA

Puluhan Pekerja di Balikpapan Tak Dapat THR

Puluhan pekerja di Balikpapan, Kalimantan Timur, terkena PHK tanpa menerima THR dari perusahaan. Keterbukaan dan komunikasi antara pekerja dan pengusaha menjadi kunci.

Oleh SUCIPTO
· 4 menit baca
KOMPAS/SUCIPTO

Suasana di Pelabuhan Semayang, Balikpapan, Kalimantan Timur, Sabtu (15/3/2020).

BALIKPAPAN, KOMPAS — Puluhan pekerja di Balikpapan, Kalimantan Timur, terkena pemutusan hubungan kerja sebulan sebelum Idul Fitri tanpa menerima tunjangan hari raya sesuai undang-undang. Perusahaan diminta transparan terkait keuangan dan diminta menuntaskan hak pekerja.

Balikpapan Labor Solidarity Center (BLSC) mendapatkan 38 laporan terkait PHK dan perumahan pekerja. Dari laporan itu, terdapat 30 pekerja yang terkena PHK dan 37 orang dirumahkan tanpa mendapat upah dan THR. Padahal, para pekerja itu sudah bekerja lebih dari sebulan.

Koordinator BLSC Hirson Kharisma mengatakan, 30 orang di sebuah perusahaan kuliner di Balikpapan terkena PHK dengan alasan perusahaan merugi karena terdampak Covid-19. Hal itu menjadi alasan perusahaan tidak membayarkan THR kepada pekerja karena tak ada uang.

Berdasarkan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016, pekerja yang mempunyai masa kerja minimal satu bulan berhak mendapatkan THR keagamaan dari perusahaan. Pekerja yang bermasa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih mendapat THR sebesar satu bulan upah.

”Fakta di lapangan terjadi penyelewengan. Ada pekerja yang menuntut THR malah diberhentikan. Padahal, menurut undang- undang, itu wajib,” kata Hirson di Balikpapan, Sabtu (23/5/2020).

Baca juga : Surat PHK Jadi Tiket Pulang Kampung

KOMPAS/SUCIPTO

Kendaraan melintasi gapura Balikpapan Kota Beriman yang merupakan akronim dari bersih, indah, dan nyaman, di Jalan Jenderal Sudirman Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (14/2/2020).

Ia mengatakan, saat ini BLSC tengah mendampingi para pekerja itu untuk mengadukan ke Dinas Tenaga Kerja Balikpapan. Para pekerja akan dipertemukan dengan pihak pengusaha untuk dimediasi dan dicarikan titik temu.

Hirson mengatakan, pihak perusahaan juga harus terbuka terhadap keuangan perusahaan. Hal itu untuk mengetahui apakah perusahaan benar-benar gulung tikar atau hanya berkurang pendapatannya. Pasal 164 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan membolehkan perusahaan melakukan PHK dengan alasan perusahaan rugi dua tahun berturut-turut dan tutup permanen.

”Pandemi Covid-19 ini baru sekitar tiga bulan, jika perusahaan mengklaim rugi dan tutup sementara, tidak dibenarkan adanya PHK,” kata Hirson.

Pandemi Covid-19 ini baru sekitar tiga bulan, jika perusahaan mengklaim rugi dan tutup sementara, tidak dibenarkan adanya PHK.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan mengeluarkan imbauan lewat Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan dalam Masa Pandemi Covid-19 (Kompas, 9/5/2020).

Baca juga : Selama Pandemi, Pemerintah Tampung Ribuan Warga Telantar dan Korban PHK

KOMPAS/SUCIPTO

Ilustrasi. Seorang pekerja menyeberang jalan di sekitar Pintu Masuk Tol Balikpapan-Samarinda di Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Minggu (9/2/2020).

Dalam surat itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta kepala daerah memastikan kewajiban perusahaan membayar THR. Namun, perusahaan yang tak mampu dapat menunda atau mencicil pembayarannya. Penundaan berlaku sampai jangka waktu yang disepakati dengan batas terakhir pada akhir 2020.

Syaratnya, keputusan penundaan dan pencicilan harus dibahas bersama pekerja dan serikat pekerja melalui proses dialog dengan perusahaan. Dialog harus dilandasi laporan keuangan internal perusahaan yang transparan dan iktikad baik untuk mencapai kesepakatan.

Aduan mengenai THR juga dikumpulkan oleh Dinas Tenaga Kerja Balikpapan. Terdapat 28 aduan ke posko THR Keagamaan Dinas Tenaga Kerja Balikpapan hingga Sabtu (23/5/2020). Pelaksana Tugas Kepala Disnaker Kota Balikpapan Arbain Side mengatakan, aduan yang masuk akan diproses dan pemerintah akan melakukan pendekatan persuasif kepada perusahaan.

”Dari aduan yang masuk, sudah ada yang diproses. Setidaknya ada 10 perusahaan yang sudah mau membayarkan THR kepada karyawannya. Ini masih kami proses terus,” kata Arbain.

Dirumahkan

Menurut data yang dihimpun Dinas Tenaga Kerja Kota Balikpapan, 5.050 orang dirumahkan dan 776 orang mengalami PHK sejak Maret hingga April 2020. Pengumpulan data dilakukan melalui aduan surat elektronik dan formulir digital yang dibagikan melalui media sosial.

Pemerintah masih melakukan pendataan rinci terkait hak pekerja yang terkena PHK dan perumahan karyawan. Adapun laporan yang masuk ke BLSC ada sekitar 37 orang yang dirumahkan tanpa mendapat upah sama sekali.

”Jika perusahaan memilih merumahkan karyawan, upah harus tetap dibayar penuh. Adapun terkait imbauan pemerintah mengenai negosiasi antara pengusaha dan karyawan tidak dilakukan,” kata Hirson.

Baca juga : Kartu Prakerja Tak Selesaikan Persoalan PHK

KOMPAS/SUCIPTO

Suasana kendaraan yang melintasi jalan Jenderal Soedirman Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (28/1/2020).

Mediator Hubungan Industrial Disnaker Kota Balikpapan Hidayah Sukmaraga mengatakan, laporan yang masuk akan ditindaklanjuti dan mempertemukan pengusaha dengan pekerja. Dari mediasi itu, Disnaker akan mencari solusi terbaik agar hak dan kewajiban masing-masing pihak bisa terpenuhi.

”Kami bekerja dasarnya undang-undang, sedapat mungkin kami akan menggunakan logika hukum untuk mencapai manfaat, kepastian, dan keadilan bagi kedua belah pihak,” kata Hidayah.

Baca juga : Hari Buruh 2020 Paling Kelam, Banyak Buruh Di-PHK dan Dirumahkan

Sudah Berlangganan? Silakan Masuk

Baca Berita Korona Terkini di Kompas.id, GRATIS

Harian Kompas berikan BEBAS AKSES untuk seluruh artikel di Kompas.id terkait virus korona.
Editor -
Bagikan