Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil percaya diri fase normal baru bakal dimulai Senin (1/6/2020). Sejumlah strategi tengah dirampungkan untuk memastikan warga beraktivitas sembari memenuhi protokol kesehatan.
Oleh
MACHRADIN WAHYUDI RITONGA
·3 menit baca
BANDUNG, KOMPAS — Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil percaya diri fase normal baru di Jawa Barat bakal dimulai Senin (1/6/2020). Sejumlah strategi diklaim tengah dirampungkan untuk memastikan warga dapat beraktivitas sembari memenuhi protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19.
”Dari hari ini sampai Minggu, kami akan sosialisasikan hal ini. Nanti di hari kerja pada Senin depan akan kami mulai (normal baru),” ujarnya seusai Rapat Koordinasi Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar di Markas Polda Jabar.
Kamil berujar, sosialisasi ini membutuhkan kerja sama berbagai pihak selama empat hingga lima hari ke depan. Informasi yang disebarkan akan difokuskan pada edukasi tata cara normal baru. Dia mengkhawatirkan dampak euforia bakal berimbas pada pengendalian Covid-19 di Jabar.
Kamil mengatakan, Jabar bisa masuk tatanan normal baru karena mampu mengendalikan persebaran Covid-19 pada angka 1,09. Standar dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) ini menunjukkan satu orang pasien positif hanya menularkan setidaknya ke satu orang lainnya. Kondisi ini berbeda dengan sebulan lalu yang mencapai indeks 3 atau seorang menularkan kepada tiga orang.
”Angka reproduksi ini dianggap terkendali dalam standar WHO. Sudah seminggu rasionya ada di angka satu. Makanya, penerapan normal baru ini akan mengacu pada level kewaspadaan sehingga bisa tetap terkendali,” ujarnya.
Bentuk adaptasi ini akan dilaksanakan di berbagai fasilitas publik, terutama dalam kegiatan ekonomi. Kamil menyatakan, tatanan normal baru di tempat perbelanjaan harus mengutamakan protokol kesehatan, seperti jaga jarak dan penggunaan masker, serta pembatasan kapasitas pengunjung.
”Ini bukan pelonggaran, tetapi adaptasi. Secara bertahap, kegiatan ekonomi akan dibuka. Kami tetap menyiapkan protokol kesehatan baru untuk diterapkan. Semua toko atau kegiatan ekonomi harus membuat surat pernyataan bahwa mereka siap mematuhi protokol baru di new normal dan siap diberi sanksi kalau melanggar,” ujarnya.
Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat Berli Hamdani menuturkan, dalam tatanan baru ini, Jabar akan fokus pada kegiatan eknomi, terutama memperbaiki tataran ekonomi masyarakat. Ke depan, protokol kesehatan tidak hanya dirancang untuk aktivitas ekonomi, tetapi juga aspek sosial hingga pendidikan.
”Semua akan disesuaikan dengan kapasitas maksimal. Seperti halnya bekerja di rumah, setiap kegiatan masyarakat meiliki level aktivitas, seperti pembatasan 40 persen dari kapasitas maksimal di pusat perbelanjaan dan sebagainya. Semua disesuaikan dengan level kewaspadaan,” ujar Berli.
Ini bukan pelonggaran, tetapi adaptasi. Secara bertahap, kegiatan ekonomi akan dibuka. Semua toko atau kegiatan ekonomi harus membuat surat pernyataan siap mematuhi protokol baru di new normal dan siap diberi sanksi kalau melanggar.
Arus balik
Selain menghadapi tatanan normal baru, Jabar juga mewaspadai dampak arus balik Lebaran. Lebih dari setengah juta warga Jabar tetap mudik pada Idul Fitri kali ini. Pergeseran warga kembali ke DKI Jakarta dan kota satelit di sekitarnya berpotensi menambah persebaran Covid-19. Penyekatan di puluhan titik dimaksimalkan untuk mengantisipasi potensi tersebut.
Kepala Dinas Perhubungan Jabar Hery Antasari memaparkan, lebih dari 1,4 juta warga melaksanakan mudik tahun ini. Sebanyak 37 persen di antaranya berasal dari sejumlah daerah di Jabar.
Pergerakan ini berpotensi meningkatkan kerawanan persebaran Covid-19 di kawasan DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sebagai salah satu episentrum. Untuk mengantisipasi hal tersebut, tutur Hery, pihaknya bekerja sama dengan Polri dan TNI untuk memaksimalkan penyekatan di sejumlah lokasi.
”Sebanyak 24 titik penyekatan dioperasikan berkoordinasi dengan Polda Jabar, sedangkan di kawasan pembatasan sosial berskala besar dilaksanakan penyakatan yang tersebar di 176 titik. Semuanya dibantu petugas kepolisian, TNI, dan sukarelawan,” tuturnya.