Saat Kepala Daerah di Jateng Curhat kepada Presiden

Bupati Karanganyar dan Wali Kota Solo berkeluh kesah di depan Presiden Joko Widodo lewat konferensi video. Keluhan mereka terkait dampak Covid-19 bagi perekonomian daerah dan upaya penanganannya, termasuk penganggaran.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Presiden Joko Widodo saat datang di Gedung Gradika Graha Praja, Kompleks Kantor Gubernur, Jawa Tengah, Semarang, Selasa (30/6/2020). Kedatangan Presiden ini untuk mengikuti rapat percepatan penanganan Covid-19 terintegrasi di Jawa Tengah.

Sekitar tiga bulan terakhir, kabupaten/kota, termasuk di Jawa Tengah, merasakan langsung dampak Covid-19. Mulai dari terus bertambahnya kasus positif, melemahnya ekonomi, hingga anggaran daerah yang terpangkas untuk penanganan pandemi. Saat ada kesempatan berdialog dengan Presiden Joko Widodo, para kepala daerah pun curhat.

Kesempatan itu didapatkan saat Presiden meninjau penanganan Covid-19 di Jawa Tengah (Jateng), di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kompleks Kantor Gubernur Jateng, Kota Semarang, Selasa (30/6/2020). Para bupati/wali kota di Jateng mengikuti lewat telekonferensi video.

Acara dibuka dengan pemaparan yang disampaikan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, yang dilanjutkan arahan dari Presiden. Setelah arahan, Ganjar memberi kesempatan pada dua bupati/wali kota yang hendak menyampaikan pertanyaan.

Baca juga : Presiden: Covid-19 Momentum Reformasi Inovasi

KOMPAS/NINA SUSILO

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Bupati Karanganyar Juliyatmono seusai meresmikan Bendungan Gondang, Kamis (2/5/2019).

Bupati Karanganyar Juliyatmono menjadi penanya pertama. Di bagian awal, ia menjelaskan bahwa arahan yang disampaikan Presiden, seperti penanganan pasien positif Covid-19 dengan cepat, sudah dilakukan. Jumlah kasus pun diklaimnya telah menurun.

Setelah itu, ia menyoroti ekonomi daerah. ”Kami hanya mohon izin agar ekonomi merangkak, harus melalui pembahasan APBD perubahan. Sebab, anggaran kemarin semua refocusing untuk penanganan dampak Covid-19,” ujar Juliyatmono.

Ia bahkan menganggap Covid-19 sudah berlalu. ”Kami tak ingin terlalu lama. Kita berdoa kepada Tuhan karena Covid-19 ini juga makhluk Tuhan. Pendekatannya harus dengan cara-cara spiritualitas. Kami mohon izin, APBD-P bisa digerakkan,” ujarnya.

Kami tak ingin terlalu lama. Kita berdoa kepada Tuhan karena Covid-19 ini juga makhluk Tuhan. Pendekatannya harus dengan cara-cara spiritualitas.

Mendengar apa yang disampaikan Bupati Karanganyar, Ganjar menimpali. ”Kalau ini tidak usah sampai ke Presiden, Pak. Silakan dibahas APBD perubahannya,” kata Ganjar.

Kesempatan kedua lalu diberikan kepada Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo. Pada poin pertama, ia menyampaikan pencegahan dan pengendalian Covid-19 yang telah dilakukan.

Kemudian, ia menyampaikan terkait tingginya partisipasi masyarakat di Solo dalam penanganan dampak Covid-19. Awalnya, Pemerintah Kota Solo menganggarkan Rp 43 miliar dari biaya tak terduga (BTT). Namun, setelah penetapan kejadian luar biasa (KLB), banyak masyarakat membantu.

Baca juga : Peringatan Presiden Jokowi untuk Para Menteri

KOMPAS/ERWIN EDHI PRASETYA

Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo.

”Dengan demikian, jaring pengaman sosial sampai Agustus masih aman. Jadi, kami belum menggunakan APBD, sehingga APBD bisa digunakan untuk membayar utang yang belum terbayar,” kata Rudy.

Pada poin ketiga, Rudy pun mulai curhat. Ia mengaku, atas perintah Gubernur Jateng, Rumah Sakit Bung Karno Solo dijadikan RS rujukan untuk penanganan Covid-19. Namun, insentif untuk tenaga kesehatan, berdasarkan pengajuan yang diperintahkan, belum terealisasi.

”Lantas, untuk alat-alat kesehatan yang kami ajukan sebesar Rp 53 miliar belum ada trontong-trontongnya (realisasinya). Untuk itu, mohon direalisasi karena RS Bung Karno ini rumah sakit baru dan yang dirawat bukan orang Solo, tetapi dari Sukoharjo, Boyolali, Klaten, dan sekitarnya. Bahkan ada yang dari Jombang (Jawa Timur),” kata Rudy.

Rudy lalu menjelaskan bahwa yang disampaikannya itu ditujukan untuk Gubernur Jateng. ”Ini kami ke Bapak Gubernur, bukan ke Bapak Presiden,” ujarnya.

Baca juga : Pandemi, Ramalan Ekonomi, dan Marah-marah Jokowi

Kompas/Heru Sri Kumoro

Materi paparan penanganan Covid-19 di Jateng oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo saat rapat percepatan penanganan Covid-19 terintegrasi di Jateng, di Gedung Gradika Graha Praja, Kompleks Kantor Gubernur, Jateng, Semarang, Selasa (30/6/2020). Rapat tersebut dihadiri Presiden Joko Widodo.

Ganjar lalu bertanya kepada Rudy, saat ini ada berapa yang dirawat di RS Bung Karno. Rudy menjawab bahwa beberapa waktu lalu banyak yang dirawat, tetapi kini tinggal satu orang.

”Nanti saya kirim Kepala Dinas Kesehatan untuk cek ke sana,” kata Ganjar merespons permintaan Rudy.

Jawaban Presiden Jokowi

Selanjutnya, Presiden menjelaskan, apabila kabupaten/kota ingin mengadakan APBD Perubahan, langsung saja dikerjakan. Sebab, saat ini, APBD, baik provinsi maupun kabupaten/kota, serta APBN menjadi stimulus perekonomian di masyarakat.

”Karena itu, semua dipercepat, kalau memang diperlukan, (silakan) anggaran perubahan. Kalau tidak, ya segera dibelanjakan. Saya lihat banyak sudah lakukan. Namun, banyak juga daerah yang belum belanja-belanja, baik modal maupun barang," ujar Presiden.

Baca juga : Presiden Hadiri Rapat Percepatan Penanganan Covid-19 di Semarang

Kompas/Heru Sri Kumoro

Presiden Jokowi bersama sejumlah menteri melihat peta Kawasan Industri Terpadu Batang di Desa Ketanggan, Kecamatan Grisingsing, Kabupaten Batang, Jateng, Selasa (30/6/2020). Sebanyak tujuh perusahaan asing telah berkomitmen untuk merelokasi perusahaannya dari China ke Indonesia, salah satu tempat relokasi yaitu di Kawasan Industri Batang. Pada tahap I, pemerintah menyediakan lahan 450 hektar.

Kepada Bupati Karanganyar, Presiden Jokowi mempersilakan jika memang mau membuka pariwisata, seperti di Tawangmangu. Namun, ia berpesan agar hati-hati. Protokol kesehatan di lapangan harus disapkan. Jangan sampai, wisatawan membeludak, tetapi fasilitas protokol kesehatan belum siap.

Di Kota Solo, ia pun melihat ekonomi sudah mulai bergerak dan membaik. ”Untuk urusan berkaitan dengan RS Bung Karno, kalau tak bisa diselesaikan Pak Gubernur, ya nanti dari pusat yang selesaikan,” kata Presiden sambil sedikit tersenyum.

Presiden berpesan kepada para kepala daerah untuk segera mengeluarkan anggaran-anggaran karena menyangkut peredaran uang di masyarakat.

Adapun dalam arahan, Presiden berpesan kepada para kepala daerah untuk segera mengeluarkan anggaran-anggaran karena menyangkut peredaran uang di masyarakat. Selain itu, jaring pengaman sosial bagi masyarakat harus terjamin.

Ia pun menyoroti usaha mikro kecil yang terdampak pandemi Covid-19. ”Provinsi, kabupaten/kota, harus melihat lapangan. Pemerintah pusat siapkan anggaran, begitu juga provinsi, kabupaten/kota. Ini berlapis-lapis sehingga tak ada yang tercecer,” kata Presiden.

Dalam kesempatan itu, Presiden menekankan bahwa saat ini krisis tidak hanya terjadi di sektor kesehatan, tetapi juga ekonomi. Karena itu, dalam pengelolaannya harus berjalan beriringan. Namun, ia mengingatkan agar memperhatikan betul kendali rem dan gas supaya keduanya dapat benar-benar diatur.