Sidoarjo Uji Cepat Ulang Pegawai Perkantoran dan Perbarui Sistem Layanan Daring

Uji cepat massal di sejumlah instansi pemerintah di Sidoarjo kembali digelar dan sistem pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi juga diperbarui demi mencegah munculnya kluster penularan di lingkungan kantor.

KOMPAS/RUNIK SRI ASTUTI

Seorang aparatur sipil negara Sidoarjo memeriksa hasil uji cepat Covid-19 yang digelar secara massal di Gelora Delta Sidoarjo, Senin (22/6/2020). Penapisan Covid-19 ini dilakukan untuk mengetahui sebaran penyakit secara akurat. ASN merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat yang berisiko terpapar virus karena interaksi sosialnya tinggi.

SIDOARJO, KOMPAS — Selain kembali menggelar uji cepat massal di sejumlah instansi pemerintah, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga memperbarui sistem pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi. Hal itu dilakukan untuk mencegah munculnya kluster penularan di lingkungan perkantoran.

Ratusan aparatur sipil negara di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sidoarjo, Dinas Tenaga Kerja Sidoarjo, dan Badan Pusat Statistik Sidoarjo mengikuti uji cepat Covid-19, Selasa (28/7/2020). Sebagian pegawai pernah mengikuti uji cepat massal khusus aparatur sipil negara yang digelar di Gelora Delta Sidoarjo akhir Juni lalu.

Uji cepat ini diadakan untuk deteksi dini sebaran Covid-19 di instansi pemerintah. Kegiatan ini bentuk kewaspadaan karena banyak pegawai yang harus berinteraksi dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan. (Tjarda)

Kepala Dinas Perindustian dan Perdagangan Sidoarjo Tjarda mengatakan, uji cepat Covid-19 menyasar 73 pegawai. Namun, ada 14 orang yang tidak ikut uji cepat karena beragam alasan. Ada yang masih bekerja di lapangan, izin sakit, dan takut ikut uji cepat karena khawatir mendapat stigma buruk apabila hasilnya reaktif.

”Padahal, uji cepat ini diadakan untuk deteksi dini sebaran Covid-19 di instansi pemerintah. Kegiatan ini bentuk kewaspadaan karena banyak pegawai yang harus berinteraksi dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan,” ujar Tjarda.

Baca juga : ASN dan Santri Jadi Sasaran Tes Massal di Jawa Timur

Misalnya, pegawai yang bertugas mengalibrasi alat ukur atau timbangan. Selain itu, pegawai yang bertugas mengawasi 19 pasar tradisional yang dikelola pemda. Pegawai yang berurusan dengan pasar ini berisiko tinggi sebab sudah ada 19 pedagang pasar tradisional di Sidoarjo yang terkonfirmasi positif Covid-19. Mereka adalah pedagang di Pasar Krembung, Pasar Larangan, dan Pasar Taman.

KOMPAS/RUNIK SRI ASTUTI

Aparatur sipil negara Sidoarjo menjalani uji cepat Covid-19 yang digelar secara massal di Gelora Delta Sidoarjo, Senin (22/6/2020). Penapisan Covid-19 ini dilakukan untuk mengetahui sebaran penyakit secara akurat. ASN merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat yang berisiko terpapar virus karena interaksi sosialnya tinggi.

Sejak awal pandemi

Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo Syaf Satriawarman mengatakan, uji cepat dengan sasaran pegawai pemda bukan hal baru. Kegiatan itu sudah dilakukan sejak awal pandemi, tepatnya saat ditemukan pegawai Badan Kepegawaian Daerah Sidoarjo yang terkonfirmasi positif Covid-19.

Penapisan Covid-19 untuk memetakan sebaran penyakit secara akurat ditempuh dengan memperluas sasaran pengujian. Hingga saat ini sudah lebih dari 1.500 pegawai pemda Sidoarjo, termasuk pejabat daerah, yang diuji cepat. Pengujian itu dilakukan untuk deteksi dini dan pelacakan kontak erat pasien positif Covid-19.

Syaf menambahkan, upaya mencegah munculnya kluster perkantoran tidak hanya dilakukan di lingkungan kantor pemerintahan. Upaya pencegahan diperluas ke lingkungan kantor perusahaan swasta, misalnya mewajibkan instansi swasta melakukan uji cepat secara mandiri terhadap karyawannya.

”Perusahaan juga diwajibkan mengatur jarak tempat duduk antarkaryawan minimal 1 meter. Mewajibkan karyawan mengenakan masker, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta secara rutin mengecek kondisi kesehatannya,” kata Syaf.

Layanan daring

Masih dalam upaya mencegah sebaran Covid-19 di lingkungan perkantoran, Pemkab Sidoarjo telah memperbarui sistem layanan masyarakat yang berbasis teknologi informasi agar lebih mudah diakses masyarakat. Dalam dua hari ini telah diluncurkan aplikasi layanan Sipraja dan Sippadu 2.0.

KOMPAS/RUNIK SRI ASTUTI

Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Dyah Natalisa saat acara peluncuran Mal Pelayanan Publik Sidoarjo, Kamis (10/1/2019).

Sipraja merupakan akronim dari sistem pelayanan rakyat Sidoarjo. Layanan bisa diakses oleh semua warga dengan cara mengunduh aplikasinya menggunakan telepon pintar. Ada 22 jenis layanan yang disediakan, di antaranya surat keterangan lahir, surat kematian, surat keterangan tidak mampu, surat keterangan pindah, dan surat keterangan usaha.

”Pemohon layanan tinggal mengisi formulir melalui aplikasi dan memasukkan dokumen persyaratannya. Setelah surat jadi, mereka tinggal mencetak secara mandiri. Tidak ada tatap muka dengan petugas,” ujar Pelaksana Tugas Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin.

Baca juga : Ciptakan Kemudahan Berusaha

Layanan Sipraja ini efektif beroperasi di 18 kecamatan serta seluruh desa dan kelurahan mulai Senin (27/7/2020). Warga yang kesulitan mengakses layanan atau mengalami kendala dalam memenuhi peryaratan bisa berkonsultasi dengan petugas di desa atau kelurahan. Hadirnya layanan ini diharapkan mengurangi kerumunan orang di kantor kecamatan maupun desa sehingga potensi sebaran Covid-19 bisa diminimalkan.

Ada pengembangan perangkat lunak untuk mendukung sistem layanan sehingga mampu mengintegrasikan perizinan di lintas instansi. Dengan adanya pembaruan ini, harapannya layanan yang diberikan menjadi lebih baik dan lebih mudah diakses. (Ari Suryono)

Kepala Bagian Pemerintahan Setda Sidoarjo Imam Mukri Afandy menambahkan, keunggulan Sipraja, selain bisa cetak surat secara mendiri, pemohon juga lebih mudah memantau proses permohonan yang diajukan. Saat permohonan selesai atau siap dicetak, pemohon akan mendapat notifikasi atau pemberitahuan melalui pesan singkat.

Apabila Sipraja lebih banyak memberikan layanan kependudukan, lain halnya dengan Sippadu 2.0. Layanan ini fokus pada pengurusan perizinan yang ditangani Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Sippadu 2.0 merupakan pengembangan dari Sippadu yang telah berjalan selama 10 tahun.

Kompas

Sejumlah warga mengurus perizinan di kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (24/5). Jumlah pemohon izin meningkat, tetapi yang datang langsung ke kantor semakin sedikit karena memilih sistem daring.

Kepala DPMPTSP Ari Suryono mengatakan, Sippadu merupakan sistem pelayanan satu pintu berbasis daring yang melayani 82 jenis perizinan. Sippadu 2.0 mengintegrasikan pelayanan perizinan di DPMPTSP dengan Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, dan Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan.

”Ada pengembangan perangkat lunak untuk mendukung sistem layanan sehingga mampu mengintegrasikan perizinan di lintas instansi. Dengan adanya pembaruan ini, harapannya layanan yang diberikan menjadi lebih baik dan lebih mudah diakses,” ucap Ari Suryono.

Sidoarjo merupakan kabupaten dengan jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 tertinggi kedua di Jatim. Angkanya saat ini menembus 3.041 kasus, sebanyak 913 di antaranya masih dirawat di rumah sakit. Selain itu, 1.745 orang dinyatakan sembuh atau sekitar 57 persen. Angka kesembuhan ini meningkat tajam dari dua pekan lalu yang baru di kisaran 16 persen.

Upaya mengendalikan sebaran Covid-19 di Sidoarjo dilakukan di berbagai bidang agar kasus terus menurun. Sebagai kota satelit, aktivitas masyarakatnya sangat tinggi. Bahkan, pada masa pandemi, minat masyarakat mengurus perizinan tetap tinggi. Hingga Juli ini ada 1.300 permohonan izin yang sudah diproses.