Denda Rp 100.000 untuk Warga Tak Bermasker Segera Diterapkan di Bantul

Sanksi untuk warga yang melanggar protokol kesehatan di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, segera diterapkan. Warga yang tak mengenakan masker di tempat umum terancam didenda Rp 100.000.

Kompas/Ferganata Indra Riatmoko

Petugas memberhentikan pengguna sepeda motor yang tidak mengenakan masker dalam kegiatan operasi nonyustisi protokol kesehatan di Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta, Selasa (11/8/2020). Operasi razia masker tersebut dilakukan oleh personel militer, kepolisian, dan petugas satuan polisi pamong praja. Pengguna jalan yang tidak mengenakan masker diminta untuk mengucapkan janji dan menandatangani surat pernyataan untuk patuh pada protokol kesehatan.

BANTUL, KOMPAS — Pemberian sanksi bagi warga yang melanggar protokol kesehatan di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, bakal segera diterapkan. Salah satu sanksi yang bakal dikenakan terhadap warga yang tak memakai masker adalah denda Rp 100.000. Aturan tersebut bakal dimulai bulan ini.

”Kalau memang semuanya sudah siap, kami segera laksanakan patroli gabungan. Mudah-mudahan secepatnya bisa direalisasikan pada bulan ini,” kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bantul Yulius Suharta, saat dihubungi, Rabu (12/8/2020).

Pemberian sanksi untuk warga yang melanggar protokol kesehatan di Bantul diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Bantul Nomor 79 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19. Perbup yang terbit pada 20 Juli 2020 itu, antara lain, mewajibkan setiap warga yang melakukan kegiatan di luar rumah untuk memakai masker.

Mereka yang melanggar kewajiban memakai masker itu bisa dikenai sanksi berupa teguran, larangan memasuki lokasi kegiatan masyarakat, pembinaan bersifat edukatif, tidak diberikan layanan publik paling lama 14 hari, atau denda administratif Rp 100.000.

Baca juga: Sultan HB X Serahkan Pengaturan Sanksi Protokol Kesehatan ke Kabupaten/Kota

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Warga tidak mengenakan masker saat melintas di bangunan cagar budaya Panggung Krapyak, Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (27/7/2020). Pemerintah Kabupaten Bantul mengeluarkan peraturan bupati (perbup) yang mewajibkan warganya menggunakan masker saat berkegiatan di luar rumah dan menjatuhkan sejumlah sanksi serta denda Rp 100.000 bagi warga yang melanggar peraturan tersebut.

Sanksi juga bisa dikenakan kepada penanggung jawab sebuah kegiatan yang tidak memenuhi protokol kesehatan. Sanksi untuk penanggung jawab kegiatan itu bisa berupa teguran tertulis, penutupan atau pembubaran paksa kegiatan, dan pencabutan izin.

Yulius menjelaskan, sebelum Perbup No 79/2020 terbit, petugas satpol PP sebenarnya sudah sering melakukan patroli untuk mengawasi kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Jika ada warga yang tak tertib menjalankan protokol kesehatan, misalnya tidak memakai masker, petugas biasanya menegur secara lisan.

Terkadang petugas juga menerapkan sanksi lain, misalnya meminta warga pelanggar protokol kesehatan untuk push up atau membersihkan lingkungan sekitarnya.

Namun, terkadang petugas juga menerapkan sanksi lain, misalnya meminta warga pelanggar protokol kesehatan untuk push up atau membersihkan lingkungan sekitarnya. ”Kalau teguran lisan sudah dilaksanakan. Ada juga teguran yang arahnya bersifat edukatif, misalnya push up, mengucapkan Pancasila, atau menyapu lingkungan sekitar,” ujar Yulius.

Yulius menambahkan, setelah Perbup No 79/2020 terbit, Satpol PP Bantul langsung berkoordinasi dengan berbagai pihak, misalnya Polri, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Dinas Perhubungan Bantul, untuk menyiapkan pelaksanan aturan di lapangan. Berdasarkan hasil koordinasi itu, Satpol PP Bantul lalu menyiapkan mekanisme pemberian teguran tertulis bagi warga yang melanggar protokol kesehatan.

Baca juga: Pelanggar Protokol Kesehatan di Bantul Didenda hingga Rp 500.000

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Warga mengenakan masker saat berbelanja di Pasar Jodog, Desa Gilangharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (16/6/2020). Meski kesadaran warga untuk mengenakan masker relatif meningkat, praktik pembatasan jarak masih belum banyak diterapkan di sejumlah pasar tradisional.

Teguran tertulis

Menurut Yulius, warga yang melanggar protokol kesehatan selanjutnya bakal diberikan surat teguran tertulis. Dalam surat itu terdapat keterangan jenis pelanggaran beserta identitas warga yang melakukan pelanggaran. Surat tersebut akan dibuat rangkap dua. Satu salinan surat diberikan kepada warga yang melanggar dan satu salinan lain disimpan sebagai data oleh petugas.

”Kami sudah melaksanakan simulasi pemberian teguran tertulis. Nanti di blangko (surat) ada jenis pelanggaran, misalnya tidak memakai masker, berkerumun, dan sebagainya,” tutur Yulius.

Yulius memaparkan, apabila warga melakukan pelanggaran lebih dari satu kali, mereka tidak akan mendapat teguran tertulis lagi. Namun, mereka bisa langsung dikenai denda Rp 100.000. ”Kalau yang bersangkutan kena (melanggar) dua kali, tidak menutup kemungkinan nanti sanksinya denda yang sebesar Rp 100.000 itu,” katanya.

Baca juga: Sanksi Denda Harus Disertai Pengawasan Ketat dan Edukasi

Agar penerapan protokol kesehatan bisa dipantau dengan efektif, Yulius menyebut, Satpol PP Bantul akan melakukan patroli gabungan bersama instansi terkait, misalnya Polri dan TNI. Dalam patroli tersebut, petugas akan berkeliling ke sejumlah wilayah di Bantul untuk mengawasi ketaatan warga menerapkan protokol kesehatan.

”Jadi, nanti kami patroli dan berhenti di satu tempat, lalu kami lakukan pengecekan. Kalau ada pengendara, baik naik sepeda, motor, maupun mobil, kami hentikan dan dicek sudah menerapkan protokol kesehatan atau belum,” ucap Yulius.

Kompas/Ferganata Indra Riatmoko

Rombongan wisatawan pertama mencuci tangan dengan alat pencuci tangan nirsentuh saat hendak mengunjungi obyek wisata Tamansari, Yogyakarta, yang dibuka kembali, Rabu (8/7/2020). Obyek wisata andalan Yogyakarta itu kembali dibuka setelah sebelumnya ditutup selama empat bulan akibat pandemi Covid-19. Antisipasi penyebaran pandemi dilakukan dengan protokol kesehatan dan membatasi jumlah pengunjung maksimal 250 wisatawan dalam satu waktu.

Persuasif

Secara terpisah, Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi menyampaikan, sampai saat ini pihaknya mengedepankan langkah persuasif untuk mendorong masyarakat taat protokol kesehatan. Namun, tidak menutup kemungkinan sanksi bisa juga diberikan jika terdapat warga yang sulit diberikan peringatan oleh petugas.

Di Kota Yogyakarta, pemberian sanksi itu tertuang dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 pada Masa Tatanan Normal Baru di Kota Yogyakarta. Aturan itu menyatakan, warga yang tak memakai masker di tempat umum bisa dikenai sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, kerja sosial membersihkan fasilitas umum, atau denda Rp 100.000.

”Kalau menemukan sesuatu yang agak susah dikendalikan, agak susah diingatkan, pasti kami berikan sanksi. Saat ini, dengan persuasi (masyarakat) masih bisa diajak (menerapkan protokol kesehatan),” kata Heroe.

Kompas/Ferganata Indra Riatmoko

Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi (kanan) menyerahkan pigura berisi QR Code kepada perwakilan pedagang dalam acara pembukaan kembali obyek wisata Tamansari, Yogyakarta, Rabu (8/7/2020). Teknologi berbasis kode matriks QR Code digunakan untuk memantau pergerakan wisatawan demi mencegah penyebaran virus korona jenis baru.

Heroe mengatakan, penerapan protokol kesehatan sebenarnya sudah semakin mudah. Hal ini karena masker tidak lagi langka di pasaran, seperti pada masa-masa awal pandemi Covid-19. Harga masker yang berkisar Rp 3.000-Rp 10.000 per buah juga dinilai cukup terjangkau.

”Artinya, tidak ada lagi alasan untuk tidak menggunakan masker. Baik alasan harga masker mahal maupun kesulitan mendapatkan masker. Kami juga beberapa kali membagikan masker gratis kepada masyarakat,” kata Heroe.

Namun, Heroe mengungkapkan, protokol kesehatan yang kadang masih sulit diterapkan adalah menjaga jarak. Hal ini terlihat dari munculnya kerumunan warga di beberapa lokasi, misalnya di kawasan Malioboro, Yogyakarta, pada akhir pekan lalu. Padahal, Pemerintah Kota Yogyakarta sudah membuat petunjuk untuk mengatur jarak satu sama lain.

KOMPAS/HARIS FIRDAUS

Spanduk berisi imbauan untuk memakai masker terpasang di Pasar Beringharjo, Kota Yogyakarta, Selasa (30/6/2020). Kewajiban memakai masker itu diterapkan untuk mencegah kemungkinan penularan penyakit Covid-19.

”Ini masih jadi pekerjaan rumah kami. Mau tidak mau, ketika Malioboro sudah semakin banyak yang datang, tugas kami adalah agar warga saling jaga jarak. Kami sudah membuat aturan dan petunjuk. Di mana harus berdiri, jaraknya berapa, itu sudah ada semua,” kata Heroe.

Oleh karena itu, Heroe telah meminta Satpol PP Kota Yogyakarta untuk menambah petugas yang mengawasi tempat-tempat keramaian. Dengan petugas yang lebih banyak, diharapkan pengawasan bisa lebih efektif dilakukan sehingga penerapan protokol kesehatan juga lebih baik.