205 Karyawan Kesehatan di Sleman Tertular, Pemakaian APD Lengkap Diperketat
Sebanyak 205 karyawan kesehatan tertular Covid-19 di Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, sejak awal pandemi atau Maret lalu. Sebagian besar yang tertular justru tidak berurusan langsung dengan pasien Covid-19.
Oleh
NINO CITRA ANUGRAHANTO
·3 menit baca
SLEMAN, KOMPAS — Sebanyak 205 karyawan kesehatan tertular Covid-19 di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sejak awal pandemi, atau sekitar Maret. Mereka terdiri dari dokter, perawat, dan pegawai administrasi. Sebagian besar yang tertular justru tidak berurusan langsung dengan pasien Covid-19.
Gencarnya penapisan kesehatan (screening) merupakan salah satu penyebab banyaknya temuan kasus terhadap karyawan kesehatan di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Penapisan kesehatan terhadap kelompok tersebut telah berlangsung sejak Agustus.
Hasilnya, didapati 137 kasus positif dari kelompok karyawan kesehatan. Jumlah itu setara dengan 66,8 persen dari total kasus kelompok karyawan kesehatan di Sleman sejak Maret.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman Joko Hastaryo mengatakan, temuan uniknya, sebagian besar karyawan kesehatan yang tertular itu justru bukan yang berurusan langsung dengan penanganan pasien Covid-19. Pihaknya menduga, kondisi itu disebabkan oleh kurang lengkapnya alat pelindung diri (APD) yang dikenakan para pekerja tersebut.
”Yang menangani langsung ini mengenakan APD lengkap. Sementara yang tidak di Poliklinik Covid-19 kemungkinan ada orang tanpa gejala (OTG) yang datang dan sebetulnya positif Covid-19, tetapi mereka tidak tahu,” kata Joko saat ditemui seusai rapat di Kabupaten Sleman, DIY, Rabu (23/9/2020).
Joko menambahkan, semakin tingginya potensi penularan juga disebabkan oleh banyaknya temuan kasus positif Covid-19 tanpa gejala. Dari total 348 kasus positif Covid-19 di Kabupaten Sleman, sekitar 86,5 persen merupakan kasus tak bergejala.
”Begitu banyaknya orang tanpa gejala dan bebasnya mereka bergerak. Padahal, penapisan di fasilitas kesehatan sendiri hanya thermogun. Padahal, orang yang dicek suhunya itu tidak ada gejala demam, jadi bisa lolos (masuk ke fasilitas kesehatan),” kata Joko.
Dengan kondisi tersebut, Joko menyatakan, pihaknya akan semakin memperketat penerapan protokol kesehatan di fasilitas kesehatan. Khususnya puskesmas yang berada langsung di bawah penanganan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Selanjutnya, semua karyawan kesehatan puskesmas yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat umum. Pihaknya juga mengimbau rumah sakit melakukan hal serupa.
Semua karyawan kesehatan puskesmas yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat umum. Pihaknya juga mengimbau rumah sakit melakukan hal serupa.
Adapun karyawan kesehatan yang akan diminta mengenakan APD lengkap itu mulai dari dokter, perawat, bidan, dokter gigi, apoteker, petugas rekam medis di pendaftaran, hingga petugas kebersihan. Untuk memenuhi kebutuhan itu, Dinas Kesehatan Sleman telah mengajukan permohonan anggaran dalam APBD Perubahan 2020 sebesar Rp 2,2 miliar. Salah satu peruntukan anggaran tersebut guna menambah ketersediaan APD bagi fasilitas kesehatan.
”Kami tekankan untuk jangan mengendurkan penerapan protokol kesehatan. Jadi, agak mahal sedikit karena membutuhkan APD lebih banyak. Daripada nanti sampai tertular akan menularkan lagi kepada yang lain. Memutus rantai penularan karyawan kesehatan itu bisanya dengan APD lengkap. Maka, kami tekankan dengan penggunaan APD,” kata Joko.
Ditemui terpisah, Bupati Sleman Sri Purnomo menyampaikan, penegakan protokol kesehatan di ruang publik akan terus ditingkatkan untuk mengantisipasi penyebaran penularan di daerah tersebut. Pihaknya telah mengeluarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 37.1 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Terdapat sejumlah sanksi, mulai dari teguran lisan, kerja sosial, hingga denda Rp 100.000 yang dapat dikenai bagi pelanggar protokol kesehatan.
”Kami akan berlakukan ketat. Kami kerja sama dengan TNI dan Polri hingga pemerintah tingkat kecamatan. Kami tidak akan bosan-bosannya mengedukasi masyarakat tentang pentingnya protokol kesehatan,” kata Sri.