Beban Besar di Pundak Guru Honorer

Guru honorer memiliki tugas dan tanggung jawab sama seperti guru pegawai negeri sipil. Padahal, kesejahteraan mereka sangat jauh dari standar.

DOK MARIA ULFA

Maria Ulfa, guru honorer di Sekolah Dasar Negeri 72 Banda Aceh, Aceh, mengajar siswa di salah satu rumah siswa, Agustus 2020.

BANDA ACEH, KOMPAS — Kekurangan guru pegawai negeri sipil di Kota Banda Aceh, Aceh, ditutupi oleh guru honorer. Meski upah kecil, beban kerja untuk meningkatkan kualitas pendidikan di pundak mereka sangat besar.

Maria Ulfa (34), guru honorer di Sekolah Dasar Negeri 72 Banda Aceh, Kamis (19/11/2020), mengatakan, dia ikhlas mengajar meski gajinya hanya Rp 230.000 per bulan. Maria diberi tugas sebagai wali murid kelas I. Dia mulai mengajar di sekolah itu sejak awal 2018.

Maria lulusan D-2 pendidikan guru sekolah dasar (PGSD). Saat ini, dia sedang menyelesaikan S-1 PGSD. ”Sebenarnya banyak pekerjaan lain yang bisa saya lakukan, tetapi mimpi sejak remaja ingin jadi guru,” kata Maria.

Walaupun sebagai guru honorer, Maria memiliki tugas dan tanggung jawab sama seperti guru pegawai negeri sipil (PNS). Beban di pundak Maria adalah mengajarkan murid menulis, membaca, berhitung, dan matematika dasar.

Yang beda cuma gaji, tetapi, saya ikhlas sebab ini pilihan hidup.

”Yang beda cuma gaji, tetapi saya ikhlas sebab ini pilihan hidup,” kata Maria.

Saat pandemi, sekolah tatap muka ditiadakan. Kebijakan itu untuk mencegah penyebaran virus korona baru di lingkungan sekolah. Proses belajar dilakukan secara daring menggunakan apikasi Zoom, Whatsapp, dan situs khusus yang disediakan oleh dinas pendidikan.

Namun, persoalannya, tidak semua orangtua murid punya gawai. Mayoritas murid SDN 72 berasal dari keluarga ekonomi kelas menengah ke bawah. Sekolah itu berada di kampung nelayan di Desa Alue Naga, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh.

Beban kerja Maria bertambah sebab tidak semua muridnya bisa belajar daring. Maria harus mengunjungi murid ke rumah-rumah untuk mengajar. ”Apa pun kami lakukan supaya anak-anak dapat belajar,” ujar Maria.

Kepala SDN 72 Banda Aceh Litawati menuturkan, dari sembilan guru di sekolahnya, hanya tiga orang yang status PNS, siasanya guru honorer. Mereka digaji Rp 230.000 hingga Rp 300.000 per bulan. Gaji guru honorer ini diambil dari dana bantuan operasi sekolah (BOS).

Litawati menuturkan, guru honorer menjadi tumpuan bagi sekolah untuk mendidik siswa. ”Saya sangat apresiasi mereka (guru honorer). Meski upah tidak seberapa, mereka sangat tulus,” katanya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banda Aceh Saminan Ismail mengatakan, Banda Aceh mengalami kekurangan guru PNS. Dari 2.264 orang guru tingkat PAUD, SD, dan SMP di Banda Aceh, sebanyak 514 orang merupakan guru honorer dan 118 orang berstatus guru kontrak Pemkot Banda Aceh.

Upah guru honorer dibayar melalui dana BOS dengan besaran Rp 230.000 hingga Rp 1 juta per bulan. Sementara guru kontrak dibayar Rp 1,5 juta per bulan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banda Aceh. Meski demikian, gaji mereka masih di bawah ketentuan upah minimum provinsi (UMP), yakni Rp 2,9 juta per bulan.

KOMPAS/ZULKARNAINI

Agustina, guru honorer SDN 70 Banda Aceh, Aceh, mengajar siswanya, Jumat (1/11/2019). Upah guru honorer jauh di bawah upah minimum regional.

Saminan mengatakan, kemampuan keuangan pemerintah sangat terbatas sehingga tidak banyak guru bukan PNS yang bisa dikontrak. ”Jasa guru honorer sangat besar, pemerintah sangat berterima kasih kepada mereka,” kata Saminan.

Ia menambahkan, kekurangan guru PNS merupakan dampak dari kebijakan moratorium penerimaan CPNS yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Padahal, setiap tahun ada guru yang pensiun. ”Tahun ini baru ada penerimaan CPNS. Namun, formasinya tetap tidak mencukupi,” ujarnya.