Serapan Anggaran Belanja di Papua Belum Optimal

Serapan anggaran belanja Provinsi Papua masih di bawah 70 persen hingga November. Pelaku usaha berharap pemerintah meningkatkan kegiatan pengadaan barang dan jasa.

Kompas/Agus Susanto

Warga berjualan sayuran di Pasar Koya Barat, Jayapura, Papua, Sabtu (15/7/2017).

JAYAPURA, KOMPAS — Realisasi anggaran belanja daerah di Provinsi Papua baru mencapai 60,93 persen dari total anggaran Rp 14,7 triliun tahun ini. Banyak instansi yang belum optimal memanfaatkan anggaran untuk meningkatkan aktivitas ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

Berdasarkan data yang dihimpun Kompas dari Tim Pemulihan Ekonomi Provinsi Papua pada 13 November 2020, realisasi anggaran baru mencapai Rp 8,9 triliun. Artinya, masih tersisa Rp 5,7 triliun yang belum digunakan dengan waktu tersisa satu bulan di tahun ini.

Terdapat sejumlah instansi yang realisasi anggarannya bahkan belum mencapai 50 persen, seperti Dinas Perhubungan yang baru menyerap 25,64 persen dari total anggaran Rp 91,9 miliar; Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman 35,29 persen dari Rp 1,1 triliun; Dinas Pemuda dan Olahraga 14,72 persen dari Rp 161 miliar; serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Tenaga Kerja 46,4 persen dari Rp 95 miliar.

Ketua Tim Pemulihan Ekonomi Provinsi Papua Anggiat Situmorang, di Jayapura, Kamis (26/11/2020), mengatakan, penyebab masih rendahnya serapan anggaran karena aktivitas perekonomian berjalan lambat. Setiap instansi juga fokus untuk melaksanakan realokasi anggaran ketika terjadi pandemi Covid-19.

KOMPAS/FABIO MARIA LOPES COSTA

Ketua Tim Pemulihan Ekonomi Provinsi Papua Anggiat Situmorang, di Jayapura, Kamis (26/11/2020).

”Dari hasil pantauan kami, setiap instansi takut mengucurkan paket tender karena situasi yang tidak menentu saat Covid-19 merebak di Papua. Aktivitas perekonomian baru kembali bangkit pada Juli setelah Pemprov Papua menghentikan pembatasan sosial dan mengeluarkan kebijakan adaptasi normal baru,” papar Anggiat.

Ia menuturkan, pengadaan tender pembangunan mustahil dilaksanakan dengan jangka waktu yang tersisa tinggal satu bulan saja. Hanya belanja anggaran untuk pembayaran biaya pembangunan arena Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 yang masih tersisa sekitar Rp 150 miliar serta pengadaan barang dan sektor jasa untuk mendongkrak serapan APBD Papua.

Baca juga: Tingkatkan Aktivitas Ekonomi Nontambang di Papua

”Kami menargetkan agar realisasi anggaran belanja bisa mencapai sekitar 80 persen hingga akhir Desember mendatang. Caranya adalah meningkatkan belanja anggaran untuk program padat karya dengan wakatu singkat, program ekonomi, dan koperasi. Pencairan anggaran untuk sebuah tender harus sesuai dengan regulasi yang berlaku sehingga tidak menjadi temuan pelanggaran hukum,” tutur Anggiat.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Tenaga Kerja Papua Laduani Ladamay mengatakan, pihaknya mengucurkan anggaran untuk program peningkatan produktivitas kerja pelaku koperasi dan industri kecil menengah di Papua. Upaya ini juga memacu serapan anggaran di instansi tersebut.

Program ini meliputi pemasaran 10 produk koperasi yang bekerja sama dengan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), pembangunan rumah produksi, pembangunan rumah industri sagu, pemberian alat pengolahan sagu, dan penyediaan bantuan alat kerja bagi 100 wirausaha pemula di Papua.

”Kami bersama Aprindo telah meluncurkan promosi sepuluh produk dari 20 koperasi asal Papua di Jakarta pada Rabu (25/11/2020). Sepuluh produk yang akan dipasarkan oleh anggota Aprindo, antara lain sagu, kopi, noken, dan olahan ikan tuna. Pelaksanaan kegiatan ini saja menyerap anggaran hingga Rp 200 juta,” papar Laduani.

Dengan waktu yang tersisa satu bulan saja, tidak mungkin kami bisa mengerjakan proyek fisik.

Wakil Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Provinsi Papua Yance Mote mengatakan, pihaknya sangat terdampak selama pandemi Covid-19 sejak Maret hingga kini karena sangat jarang mendapatkan proyek pemerintah daerah yang nilainya anggarannya besar. Rata-rata anggota Hipmi Papua hanya mengerjakan proyek yang nilai anggarannya di bawah 1 miliar.

”Saya hanya mendapatkan satu proyek dengan penunjukan langsung dari Rumah Sakit Dok II untuk pembangunan talut. Proyek ini tidak melalui sistem pelelangan karena nilai anggarannya di bawah Rp 1 miliar. Dengan waktu yang tersisa satu bulan saja, tidak mungkin kami bisa mengerjakan proyek fisik,” ungkap Yance.

KOMPAS/FABIO MARIA LOPES COSTA

Aktivitas warga berbelanja di Pasar Hamadi, Kota Jayapura, Papua, pada 17 Maret 2020.

Ia berharap pemda menambah jumlah proyek pengadaan barang dan jasa yang bisa mengerakkan aktivitas perekonomian warga di tengah pendemi Covid-19.  Hal ini diharapkan tidak hanya berdampak pada serapan anggaran belanja, tetapi warga juga mendapatkan penghasilan.

Kepala Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Sugianto menambahkan, sejumlah lapangan usaha mampu tumbuh positif selama triwulan III-2020 di tengah pandemi. Lapangan usaha tersebut adalah jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 2,98 persen serta informasi dan komunikasi sebesar 2,87 persen.

Baca juga: UMKM Diperkuat untuk Tingkatkan Serapan Anggaran di Papua

Ia berpendapat, pemerintah dengan APBD harus segera menjalankan program yang bisa meningkatkan produktivitas kerja masyarakat. Hal itu, misalnya, pemberian bantuan modal usaha dan pembangunan infrastruktur.

”Pertumbuhan ekonomi di Papua bisa terus meningkat asalkan pemerintah terus berupaya menghidupkan kegiatan ekonomi dengan mengutamakan juga protokol kesehatan,” kata Sugianto.