Rusia dan Turki Perkokoh Kehadiran di Suriah
Keputusan Presiden AS Donald Trump menarik pasukan dari Suriah bagian utara memberi keuntungan kepada sejumlah pihak, seperti Turki dan Rusia. Sebaliknya, bagi warga Kurdi, keputusan itu menjadi bencana.
Trias Kuncahyono, wartawan Kompas 1988-2018
Presiden AS Donald Trump benar-benar mempratikkan yang pernah dikatakan oleh Lord Palmerston (1784-1865), menteri luar negeri Inggris (1830-1834; 1835-1841) dan perdana menteri Inggris (1855-1858; 1859-1865). Negarawan ini menjadi simbol nasionalisme negaranya.
Palmerston mengatakan, ”Tidak ada teman atau sekutu yang permanen, yang permanen adalah kepentingan.” Keputusan Trump menarik pasukannya dari wilayah Suriah bagian utara yang berbatasan dengan Turki memberikan gambaran bahwa AS tidak memiliki kepentingan lagi menciptakan stabilitas di Timur Tengah.
Dengan keluar dari wilayah tersebut, AS telah meninggalkan milisi Kurdi, termasuk Pasukan Demokratik Suriah (SDF), milisi di Suriah yang dipimpin Kurdi. Padahal, sebelumnya, milisi Kurdi memainkan peranan utama dalam memberikan bantuan kepada AS dalam memerangi kelompok bersenjata Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS).
Bahkan, Trump pernah memuji Kurdi sebagai sekutu ”besar” dan berjanji melindungi mereka. ”Mereka bertempur bersama kita. Mereka mati untuk kita,” kata Trump setahun lalu (The Atlantic, 15/9/2019). ”Kita tidak boleh melupakan (itu).” Akan tetapi, perkataan itu tinggal perkataan. Janji tinggal janji. Beberapa hari lalu, dengan enteng Trump mengatakan, ”Mereka tidak membantu kita dalam Perang Dunia II. Mereka tidak membantu kita di Normandia, misalnya.”
Presiden AS Donald Trump berbicara dalam sebuah acara di New York, 23 September 2019. Keputusan Trump menarik pasukan dari Suriah bagian utara banyak ditentang di AS, bahkan oleh sebagian pendukungnya di Partai Republik.
Omongan Trump itu sangat menyakitkan orang-orang Kurdi yang telah membantu pasukan AS di Suriah. Yang lebih menyakitkan lagi adalah, karena perkataannya itu dan kemudian disusul dengan penarikan pasukan AS dari Suriah bagian utara, orang-orang Kurdi menjadi sasaran gempuran pasukan Turki.
Menguntungkan Turki
Yang pertama mendapat keuntungan dari kebijakan Trump yang ”tidak bisa dipegang” itu adalah Turki. Sebenarnya yang dilakukan Trump di Suriah bagian utara terhadap Kurdi adalah pengulangan yang dilakukan di Afghanistan.
Presiden AS itu sangat mudah mengingkari janjinya. Dalam draf perjanjian antara AS dan Taliban, September lalu, disebutkan AS akan menarik sekitar 5.000 personel militernya dan mempertahankan 14.000 tentara lainnya. Padahal, situasi keamanan di Afghanistan sama sekali belum pulih.
Setelah kehilangan lebih dari 2.400 tentaranya dan menghabiskan biaya lebih dari 900 miliar dollar AS di Afghanistan sejak tahun 2001, Trump memutuskan menarik pasukannya. Dengan pernyataan yang dibuat sedikit dramatis, Trump menyebut, serangan militer selama 18 tahun sebagai ”menggelikan”. Menurut Trump, AS dapat memenangi perang dalam waktu seminggu tetapi ”Saya tidak ingin membunuh lebih dari 100 juta orang.” Hal yang sama juga dilakukan AS di Irak.
Tentara AS tengah berjaga di sebuah pos di Distrik Nerkh, Wardak, Afghanistan, 6 Juni 2019. Presiden AS Donald Trump juga menarik sebagian pasukan dari Afghanistan, beberapa waktu lalu, meski situasi keamanan di negara itu belum pulih.
Pendek kata, seperti biasa Trump membiarkan omongan atau ucapan atau perkataannya hilang dibawa angin. Dia bertindak seakan-akan belum pernah mengucapkan, untuk tidak mengatakan telah ”mengkhianati” omongannya sendiri.
Akan tetapi, tindakan Trump itu bagaikan lampu hijau bagi Turki untuk menggempur milisi Kurdi di sepanjang perbatasan utara Suriah dan Turki. Daerah tersebut yang oleh Turki dianggap sebagai tempat membahayakan keamanan karena menjadi sarang pemberontak Kurdi akan dijadikan zona penyangga damai dan penampungan kembali para pengungsi Suriah. Gempuran sudah dilakukan pekan lalu.
Baca juga: AS Kobarkan Perang Turki dengan Kurdi
Hasilnya? Tragedi kemanusiaan. Sekitar 130.000 orang yang tinggal di wilayah tersebut kocar-kacir mencari selamat. Menurut laporan kelompok pembela hak-hak asasi manusia, sembilan warga sipil, termasuk seorang tokoh politisi Kurdi, dieksekusi milisi dukungan Turki. Yang tak kalah menggentarkan adalah lepasnya tak kurang dari 750 orang yang ada hubungannya dengan NIIS dari Penjara Ain Issa (The Guardians, 13 Oktober 2019).
Keputusan Presiden AS Donald Trump menarik pasukan dari wilayah Suriah bagian utara seperti memberi lampu hijau bagi Turki untuk melakukan serangan. Asap mengepul dari kawasan Ras al-Ayn, Suriah, yang menjadi target serangan militer Turki, 17 Oktober 2019.
Yang mendapat keuntungan dari tindakan Trump, pertama, adalah Turki. Turki akhirnya bisa dengan leluasa menggempur milisi Kurdi yang dikenal dengan sebutan YPG, yakni milisi cabang Unit Perlindungan Rakyat Kurdi, di sepanjang perbatasan. Mereka selama ini dianggap dan diyakini telah membantu kelompok yang diklaim teroris, Partai Pekerja Kurdistan (PKK), dalam upaya membentuk negara otonom bagi Kurdi. PKK bagi Turki adalah kelompok teroris yang memperjuangkan gerakan separatis dengan cara kekerasan sejak awal tahun 1980-an.
Orang-orang Kurdi, kaum minoritas Kurdi, sebenarnya tersebar di sejumlah negara, mulai dari Iran, Irak, Suriah, Turki, hingga beberapa negara kecil lainnya. Jumlah mereka mencapai sekitar 30 juta jiwa. Namun, di antara mereka memiliki agenda yang berbeda-beda. Artinya, tidak semua menginginkan berdirinya negara Kurdi.
Serangan tersebut telah membuat SDF tidak lagi fokus memerangi sisa-sisa NIIS dan mengawasi mereka. Akibatnya, tak kurang dari 750 milisi asing yang terindikasi terpapar NIIS lepas dari tahanan yang digempur Turki.
Panggung Rusia
Negara kedua yang memperoleh keuntungan dari kebijakan Trump adalah Rusia. Mundurnya—atau tidak pedulinya lagi AS terhadap situasi di Suriah—telah memberi panggung yang lebih luas bagi Rusia untuk memainkan peranan di kawasan Timur Tengah, khususnya Suriah.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan (kiri), Presiden Rusia Vladimir Putin (tengah), dan Presiden Iran Hassan Rouhani berjalan beriring seusai menggelar konferensi pers setelah pertemuan tiga negara untuk Suriah di Ankara, Senin (16/9/2019).
Kebijakan Washington itu telah memberi ruang yang lebih leluasa bagi Moskwa untuk mewujudkan jalan damai di Suriah sesuai dengan agenda. Rusia bersama Suriah, Iran, Turki membentuk apa yang disebut Komite Konstitusional Suriah (KKS). Komite yang dibentuk pada Januari dalam sebuah pertemuan di Rusia ini beranggotakan 150 orang yang merupakan wakil dari oposisi, masyarakat sipil, dan pemerintah.
Rusia dan Iran adalah sekutu dan pendukung rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad, sementara Turki adalah pendukung oposisi dalam perang Suriah. Tidak seperti AS dan sebagian besar negara Barat, dan Turki, Rusia telah lama menjadi sukutu Bashar al-Assad. Moskwa bersama Teheran dan proksinya, seperti Hezbollah, menyelamatkan Bashar al-Assad dari keruntuhan pada 2015; dan sejak itu menopangnya.
KKS bertugas membuat konstitusi Suriah. Gagasan tersebut didukung PBB. Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan, komite konstitusional ”milik Suriah dan dipimpin orang Suriah” akan difasilitasi PBB di Geneva (The Washington Post, 23/9/2019).
Warga Arab dan Kurdi Suriah mengungsi di tengah bombardemen Turki di kota Ras al-Ain, Provinsi Hasakeh, Suriah utara, Rabu (9/10/2019). Mereka menjadi korban akibat gempuran yang dipicu penarikan AS dari wilayah Suriah bagian utara.
Inilah panggung bagi Rusia untuk berperan penting dalam usaha menciptakan perdamaian di Suriah tanpa peran serta AS, sebagaimana biasanya. Dengan demikian, mundurnya AS dari Suriah—meski belum seluruh pasukan ditarik—telah benar-benar, menurut Maxim Trudolyubov (The Moscow Times, 14/10/2019), membuat Kremlin merasa bahwa pada akhirnya mereka kembali ke panggung dunia sebagai sebuah kekuatan yang diakui di politik internasional.
Oleh karena itu, selama serangan militer yang dilancarkan Turki di wilayah Suriah bagian utara tidak mengganggu atau bahkan membahayakan ”karya” Rusia itu, Moskwa akan tetap tinggal diam; dan membiarkan Ankara menggempur Kurdi. Walhasil, Kurdi-lah yang benar-benar menjadi korban kali ini.
