Opini Artikel Opini Kejahatan Melawan Aparat

Penegakan Hukum

Kejahatan Melawan Aparat

Potensi terjadi penggunaan kekuatan fisik yang mematikan atau bahkan police brutallity perlu diuji kebenarannya, namun senantiasa perlu dipandang seimbang dengan kemungkinan terjadi kekerasan masyarakat terhadap polisi.

Oleh ALBERT ARIES
· 6 menit baca
KOMPAS/AGUS SUSANTO

Polisi menenangkan pengunjuk rasa dalam memprotes pengesahan RUU Cipta Kerja yang sudah disetujui DPR menjadi UU di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (8/10/2020). Unjuk rasa ribuan pendemo yang merangsek menuju Istana Merdeka tersebut berakhir rusuh setelah diblokade polisi di Jalan Medan Merdeka Barat.

When justice fails, public opinion takes over. When the law is lost in the extremes of legalism, or bends under the weight of money, mobs begin to burn and murder.” (“Ketika keadilan gagal, opini publik mengambil alih. Ketika hukum tersesat dalam kekakuan undang-undang atau dibengkokkan karena uang, massa mulai membakar dan membunuh.”).

Demikianlah sepenggal kata pengantar yang disampaikan Nono Makarim, sosok advokat senior dan kenamaan, sekaligus ayah dari Mendikbud Nadiem Makarim, dalam buku karangan OC Kaligis yang berjudul Cross Examination (Pemeriksaan Silang).

Maraknya kekerasan kolektif berupa tindakan main hakim sendiri (eigenrichting) yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat tertentu merupakan konsekuensi dari pembiaran dan penegakkan hukum yang lemah. Dampak dari pembiaran ini juga seolah memberikan legitimasi kepada sekelompok masyarakat tersebut untuk melakukan tindakan yang menyerupai wewenang penegak hukum, misalnya menyegel rumah ibadah yang dianggap tidak berizin, menertibkan tempat hiburan malam, dan melakukan tindakan represif lainnya, dengan alasan tidak sesuai pandangan subjektif mereka.

Pada saat anggota kelompok masyarakat tertentu berbenturan secara fisik dengan aparat kepolisian, maka bayangan pertama yang muncul di benak masyarakat adalah kekuatan yang tidak berimbang, karena merupakan suatu pengetahuan umum (notoir feiten) aparat kepolisian pasti diperlengkapi dengan senjata, sedangkan masyarakat sipil akan terikat pada UU Darurat No. 12 Tahun 1951 yang memuat sanksi pidana, misalnya bagi setiap orang yang menguasai dan menggunakan senjata api tanpa disertai izin penggunaan.

Namun demikian, bagaimana hukumnya jika kelompok masyarakat tertentu membawa senjata tajam atau bahkan senjata api untuk melakukan perlawanan terhadap aparat kepolisian, dan sejauh mana batasan dari tindakan tegas dan terukur yang dapat dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menjalankan tugas penegakkan hukum. Hal ini mengingat di lapangan selalu terdapat kemungkinan adanya diskresi dari aparat kepolisian untuk menggunakan kekuatan fisik yang mematikan (to use of deadly force), atau dalam konteks negatif melakukan “police brutality”.

Pasal 212 KUHP

Berdasarkan ketentuan pasal 2 UU Kepolisian, kepolisian dapat dikatakan merupakan satu-satunya institusi penegak hukum yang menjalankan fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi dari kepolisian ini senantiasa perlu dijaga integritas dan objektifitasnya, agar tidak melahirkan fenomena “a police state”, yang dapat bertentangan dengan demokrasi Pancasila sebagai Staatsfundamentalnoorm.

Dalam menjalankan tugas penyidikan yang disertai upaya paksa (dwang middelen), misalnya penangkapan atas seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana, besar kemungkinan aparat kepolisian akan mendapatkan perlawanan yang disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Foto-foto dari potongan rekaman kamera pemantau atau CCTV di jalan tol ditampilkan saat penyampaian keterangan kepada wartawan terkait tewasnya enam orang laskar FPI di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis (8/1/2021). Dari hasil penyelidikan tersebut, Komnas HAM merekomendasikan beberapa hal seperti, peristiwa tewasnya empat orang laskar FPI merupakan kategori pelanggaran HAM. Oleh karenanya Komnas HAM merekomendasikan kasus ini dilanjutkan ke penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan pidana. Selain itu Komnas HAM juga merekomendasikan untuk mengusut lebih lanjut kepemilikan senjata api yang diduga digunakan Laksar FPI. Selain itu meminta proses penegakan hukum, akuntabel, objektif, dan transparan sesuai dengan standar hak asasi manusia.

Untuk itu, Pasal 212 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai Delik Kekerasan Terhadap Aparat telah memberikan perlindungan hukum, semata-mata bertujuan agar aparat kepolisian tidak bertindak represif, dan menyalahgunakan kekuasaannya (abuse of power), sehingga berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dari masyarakat sipil.

Menurut pandangan R Soesilo, paling tidak terdapat 3 (tiga) parameter dari penerapan Pasal 212 KUHP tersebut, yaitu pertama harus adanya perlawanan dengan mengggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menurut ketentuan Pasal 89 KUHP, misalnya dilakukan dengan cara merebut dan melepaskan seseorang yang hendak ditangkap oleh aparat kepolisian.

Kedua, perlawanan tersebut dilakukan oleh seseorang tersebut terhadap aparat kepolisian yang sedang menjalankan tugasnya yang sah. Ketiga, seseorang yang melawan anggota kepolisian tersebut haruslah mengetahui atau setidak-tidaknya menyadari bahwa ia sedang melakukan perlawanan terhadap aparat kepolisian.

Meskipun sudah dilindungi oleh hukum dalam menjalankan tugasnya, dalam praktik di lapangan ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Potensi penggunaan kekuatan fisik yang mematikan (to use of deadly force) dan terjadinya police brutality sangat mungkin dilakukan oleh aparat kepolisian, yang kehilangan kendali dalam menjalankan diskresinya.

Hal ini pernah diungkapkan Kriminolog senior TB Ronny Rahman Nitibaskara, yang mengutip pandangan dari Katzs, yaitu dalam kondisi lelah, penuh tekanan dan keadaan yang tidak pasti dapat menyebabkan polisi mengalami penurunan kemampuan untuk mengontrol diri.

Selain itu, Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya di Pasal 48 telah memberikan pedoman bagi aparat kepolisian dalam menggunakan senjata api, yaitu memberikan peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti atau meletakkan senjatanya, dan memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi, serta mengatur kemungkinan berada dalam keadaan yang sangat mendesak dimana penundaan waktu diperkirakan dapat mengakibatkan kematian atau luka berat bagi petugas atau orang lain disekitarnya, sehingga peringatan tersebut menjadi tidak perlu dilakukan.

KOMPAS/SAIFUL RIJAL YUNUS

Bentrokan antara mahasiswa dan aparat kepolisian tidak terhindarkan dalam peringatan setahun kematian Randi-Yusuf, di sekitar Polda Sultra, Kendari, Sulawesi Tenggara, Sabtu (26/9/2020). Mahasiswa menuntut aparat bertanggung jawab atas kematian dua mahasiswa Universitas Halu Oleo tersebut yang hingga kini belum jelas.

Praduga Bersalah

Dalam pengungkapan suatu peristiwa meninggalnya anggota kelompok masyarakat tertentu yang diduga melibatkan anggota kepolisian, apalagi diwarnai dengan dugaan pelanggaran HAM, tentunya tidak mudah untuk dilakukan, khususnya mengenai pengambilan keterangan para saksi yang berkualitas, dan pengumpulan alat bukti yang sah lainnya dalam upaya mencari kebenaran yang sesungguhnya (kebenaran materiil).

Namun demikian, dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, proses penyidikan seharusnya tidak lagi menggunakan cara-cara lama dengan menggunakan alat bukti yang bersifat konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP, melainkan juga dapat menggunakan metode penyidikan yang berbasis ilmiah (scientific investigation), yaitu dengan menggunakan alat bukti elektronik sebagai salah satu alat bukti yang sah menurut Pasal 5 ayat 1 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Selain itu, diperlukan pergeseran paradigma dalam melakukan penyidikan atas perkara-perkara yang pembuktiannya terbilang sulit dan memiliki 2 versi fakta yang berbeda satu sama lain, yaitu dengan mengedepankan “praduga bersalah” (presumption of guilt) yang objektif dan harus dapat dipertanggungjawabkan secara moralitas dan hukum, tanpa mengurangi berlakunya presumption of innocence.

Misalnya apakah dapat dibuktikan dengan bukti permulaan yang cukup bahwa pihak yang melakukan perlawanan tersebut benar-benar memiliki senjata api atau senjata tajam, serta patut diduga kuat memiliki guilty mind untuk melakukan perlawanan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan.

Sebagai penutup, penulis teringat adagium, “In Casu Extremae Necessitatis Omnia Sunt Communia”, yang dapat dimaknai bahwa dalam keadaan terpaksa, tindakan yang diambil perlu (dilakukan). Dengan kata lain, potensi terjadinya penggunaan kekuatan fisik yang mematikan (to use of deadly force) atau bahkan police brutality perlu diuji kebenarannya, namun senantiasa perlu dipandang seimbang dengan kemungkinan terjadinya kekerasan yang dilakukan masyarakat terhadap aparat kepolisian (mass brutality).

(Albert Aries. Pengajar FH Trisakti dan anggota Masyarakat Hukum Pidana & Kriminologi Indonesia)

Sudah Berlangganan? Silakan Masuk

Konten premium, independen.

Anda sedang mengakses konten premium Kompas.id secara gratis.

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 13 Januari 2021 di halaman 0 dengan judul "Kejahatan Melawan Aparat" . Baca ePaper Kompas