Kepala Daerah Harus Inovatif dan Kreatif Tangani Virus Korona

Kepala daerah menjadi sosok sentral dalam penanganan wabah Covid-19 di wilayahnya. Kreativitas dan inovasi mereka di tengah kemampuan fiskal daerah yang terbatas menentukan cepat tidaknya wabah tersebut mampu diatasi.

KOMPAS/NINA SUSILO

Para bupati pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) berfoto bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (5/7/2018). Sesi foto bersama mengawali pertemuan mereka dengan Presiden Joko Widodo. Presiden berharap ada sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Untuk para bupati, pertemuan ini sekaligus menjadi kesempatan untuk menyampaikan berbagai aspirasi.

JAKARTA, KOMPAS — Kepala daerah dituntut kreatif dan inovatif dalam menghadapi pandemi Covid-19 di tengah keterbatasan fiskal dan kewenangan. Kreativitas itu menentukan cepat lambatnya penghentian penularan wabah Covid-19, tanpa harus selalu bergantung pada pemerintah pusat.

Ide-ide kreatif itu dapat dimulai dari hal sederhana yang berdampak langsung pada masyarakat.

Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri Djohermansyah Djohan saat dihubungi di Jakarta, Selasa (21/4/2020), mengatakan, di tengah pandemi Covid-19, peran kepala daerah sangat krusial karena menjadi panglima perang di daerah. Pada situasi tersebut, pemda tak bisa hanya bergantung pada pusat. Dengan penerapan kebijakan otonomi daerah, kepiawaian mereka diuji dalam mengatasi situasi krisis di kawasannya.

”Jadi, memang kuncinya adalah leadership (kepemimpinan) dari kepala daerah. Kepala daerah yang orangnya gelisah dan terus berusaha memikirkan nasib dan keadaan rakyatnya, pasti lalu muncul ide,” ujar Djohermansyah.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Perwakilan kelurahan yang bertugas mengambil paket nasi bungkus memberikan stempel tanda terima di tenda dapur umum Kecamatan Bekasi Barat, Jawa Barat, Selasa (21/4/2020). Sukarelawan yang terdiri dari ibu-ibu PKK, anggota Polwan, dan pegawai kantor kecamatan bergotong royong memasak di tenda dapur umum tersebut. Dapur umum kecamatan ini menyediakan 600 porsi nasi bungkus bagi warga kurang mampu dari lima kelurahan yang terdampak pandemi Covid-19. Pemkot Bekasi menyiagakan dapur umum di 12 kecamatan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan bagi warga yang terdampak  Covid 19.

Ide tersebut, lanjut Djohermansyah, tak perlu sesuatu yang besar karena di tengah masa krisis ini setiap daerah mengalami keterbatasan fiskal. Kepala daerah bisa menggagas semangat gotong royong masyarakat dari tingkat terkecil di desa hingga kecamatan untuk memberikan bantuan kepada warga terdampak Covid-19.

Kepala daerah juga bisa memulai menginstruksikan isolasi desa atau kampung sehingga penyebaran virus tak semakin meluas. Dengan begitu, daerah tak bergantung pada kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang harus menunggu lama prosedur pengajuannya.

Di tengah situasi itu, kepala daerah bisa menciptakan inovasi yang berkaitan dengan penanganan kesehatan masyarakat atau menggerakkan perekonomian masyarakat. Inovasi itu bisa muncul dari satuan kerja perangkat daerah atau kecamatan.

”Mulai dari konsep yang kecil-kecil saja, tak perlu yang besar-besar, tak ada duitnya daerah itu. Kan, tinggal panggil birokrasi, kumpulin SKPD, satu SKPD suruh bikin satu inovasi. Satu kecamatan bikin satu inovasi. Lihat peluang, apa yang bisa dilakukan untuk menolong rakyatnya agar bisa survive di tengah Covid-19 ini,” ucap Djohermansyah.

KOMPAS/NINA SUSILO

Djohermansyah Djohan, Guru Besar IPDN.

Djohermansyah menyampaikan, di tengah penerapan otonomi daerah ini, ada satu keuntungan, yakni kepala daerah yang berhasil akan menjadi inspirasi bagi kepala daerah lainnya.

”Kalau satu daerah bisa berinovasi dan kreatif, malulah daerah tetangga, masa tidak bisa. Nah, semangatnya otonomi itu ada semangat untuk menjadi comparative leadership. Itu akan ada efek snowballing (bola salju). Jadi, kepala daerah lain akan mengikuti,” katanya.

Kalau satu daerah bisa berinovasi dan kreatif, malulah daerah tetangga, masa tidak bisa. (Djohermansyah Djohan)

Pemerintah pusat ataupun presiden, lanjut Djohermansyah, harus mengapresiasi kepala daerah yang berhasil menciptakan inovasi di tengah pandemi. Hal itu bisa menjadi penyemangat bagi daerah tersebut dan penggerak bagi daerah lain untuk ikut berinovasi.

”Ini perang melawan virus. Kalau ada yang meninggal, kepala daerah paling bertanggung jawab karena langsung berhadapan dengan warga. Kalau warga sembuh, dia dapat apresiasi. Jadi, kepala daerah enggak bisa lagi santai-santai, leha-leha,” tutur Djohermansyah.

Baca juga: Para Ibu Dilibatkan Menjadi Sukarelawan Cegah Wabah Korona

Kepemimpinan daerah

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Najmul Akhyar sependapat bahwa kunci inovasi ada di tangan kepala daerah. Oleh karena itu, seberapa cepat penanganan Covid-19 sebenarnya juga bergantung pada seberapa sigap kepala daerah dalam mengeluarkan kebijakan terkait penanganan virus tersebut.

”Peran pemda sangat krusial karena kami yang menghadapi dan berhadapan langsung dengan masyarakat. Tak bisa selalu mengandalkan pusat. Pemda harus jadi garda terdepan. Inovasi diharapkan memang datang dari seluruh kepala daerah,” tutur Najmul yang juga Bupati Lombok Utara.

BAGIAN HUMAS LOMBOK UTARA

Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar.

Namun, lanjut Najmul, di tengah pandemi Covid-19 ini, sejumlah daerah sulit untuk tidak bergantung pada pemerintah pusat karena keterbatasan anggaran daerah. Komposisi pendapatan asli daerah (PAD) setiap kabupaten, kota, dan provinsi berbeda-beda.

”Jadi, daerah mana pun kecuali di daerah dengan APBD yang luar biasa besar dan PAD tinggi saja yang bisa tidak bergantung pada pusat. Namun,  hampir semua daerah di Indonesia tentu masih menggantungkan biaya untuk penanganan Covid-19 ini, bahkan biaya pembangunan secara umum dari transfer dana pusat,” ucap Najmul.

Di tengah keterbatasan, saat ini desa-desa di Kabupaten Banyuwangi telah menyiapkan 212 rumah isolasi dengan 495 kamar. Rumah tersebut disiapkan untuk para pemudik dari luar kota.

”Nanti warga desa setempat akan menyuplai makanan secara gotong royong kepada mereka,” ujar Abdullah Azwar Anas, Bupati Banyuwangi.

Baca juga: Usulan PSBB Daerah Berlanjut

Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan memiliki cara lain untuk mencegah penyebaran virus korona di tengah keterbatasan dana. Dia meminta warganya membuat posko-posko di perbatasan-perbatasan sejak 16 Maret lalu.

Satu desa di Tapanuli Utara paling tidak ada dua posko. Tapanuli Utara memiliki 241 desa. Sementara di tingkat kelurahan minimal ada tiga posko. Tapanuli Utara memiliki 11 kelurahan.

DOKUMENTASI PRIBADI

Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan mengunjungi salah satu posko di Tapanuli Utara, Sabtu (18/4/2020).

Nikson bersama aparat pemerintahan selalu berkeliling setiap posko untuk memberikan bantuan perlengkapan medis. Menurut dia, hal ini penting dilakukan mengingat kabupatennya telah dikelilingi oleh zona merah, seperti Medan, Tanjung Balai, dan Deli Serdang.

”Yang zona merah tiga wilayah itu, tetapi di sekeliling Tapanuli Utara sudah zona kuning. Artinya, Tapanuli Utara sudah dikepung. Kesadaran masyarakat harus terus ditingkatkan agar selalu waspada. Belum lagi ada di jalan lintas Sumatera. Semua yang lewat harus diperiksa,” ucap Nikson.

Untuk tetap menjaga perekonomian warga, Nikson meminta perajin ulos membuat masker. Hasil masker tersebut akan dibeli oleh pemerintah kabupaten dan dibagikan secara gratis kepada masyarakat. Nikson juga telah memikirkan agar memberikan insentif tambahan terhadap mereka agar bisnis tetap jalan.