Larangan Mudik Masih Berlaku

Sejak pandemi Covid-19, pemerintah menetapkan larangan mudik. Sejauh ini idak ada perbedaan aturan antara pemerintah pusat dan daerah soal larangan mudik. Mudik tetap dilarang kecuali orang-orang yang dikecualikan.

Kompas/AGUS SUSANTO

Pengguna kendaraan diarahkan keluar jalan tol oleh polisi di Jalan Tol Jakarta-Cikampek Km 31 di sekitar pintu keluar tol Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (16/5/2020). Larangan mudik untuk mencegah penyebaran Covid-19 mulai berlaku Jumat, 24 April 2020 hingga 31 Mei 2020. Selama kebijakan ini, kendaraan pribadi dan angkutan umum yang keluar-masuk Jabodetabek sangat dibatasi oleh Polda Metro Jaya. Kurun 24 April-13 Mei, total 18.225 kendaraan diminta putar balik di pos-pos penyekatan karena terindikasi digunakan untuk pulang kampung.

JAKARTA, KOMPAS  — Kementerian Dalam Negeri menegaskan tidak ada perbedaan aturan antara pemerintah pusat dan daerah terkait larangan mudik. Sesuai kebijakan yang sebelumnya ditetapkan pemerintah, mudik tetap  dilarang kecuali orang dalam keadaan atau urusan darurat sebagaimana diatur dalam ketentuan Kementerian Perhubungan.

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar saat dihubungi, Minggu (17/5/2020) di Jakarta, mengatakan, dasar hukum larangan mudik ditetapkan oleh pemerintah pusat dan diikuti oleh pemerintah daerah.

Menurut dia, sesuai dengan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), mudik Lebaran tetap dilarang. Pemerintah daerah pun harus mengikuti kebijakan ini. Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah menjadi komando yang menjalankan instruksi larangan mudik tersebut.

Baca juga: Merunut Jejak Kebijakan Larangan Mudik 2020

”Pada prinsipnya, mudik tetap dilarang untuk mencegah penularan Covid-19. Namun, manajemen teknis pelaksanaannya diserahkan kepada penyelenggara di tingkat pemda dengan tetap merujuk aturan yang berlaku,” kata Bahtiar menambahkan.

”Pada prinsipnya mudik tetap dilarang untuk mencegah penularan Covid-19. Namun, manajemen teknis pelaksanannya diserahkan kepada penyelenggara di tingkat pemda dengan tetap merujuk aturan yang berlaku.”

Kompas/Bahana Patria Gupta

Calon penumpang mencari informasi mengenai jadwal penerbangannya kepada petugas di posko informasi maskapai di Terminal 1 Bandara Internasional Juanda Surabaya di Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (24/4/2020). Terkait Peraturan Menteri Pehubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang larangan sementara penggunaan sarana transportasi untuk kegiatan mudik pada masa angkutan Lebaran tahun 2020 untuk mencegah penyebaran Covid 19. Penyedia jasa tansportasi udara domestik masih diberi kesempatan melayani konsumen hingga Jumat (24/4/2020). Larangan beroperasi untuk transportasi udara ditetapkan hingga 1 Juni 2020.

Bahtiar juga menegaskan bahwa aturan larangan mudik itu tidak hanya berlaku di kota-kota besar, seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Namun, larangan mudik itu berlaku di seluruh wilayah hukum di Indonesia. Dia juga mengakui bahwa dalam praktiknya masih banyak kecurangan surat keterangan yang menyatakan orang dalam keadaan atau urusan darurat. Oleh karena itu, pengawasan baik oleh penegak hukum di pemda ataupun kepolisian harus ditingkatkan. Koordinasi antarkepala daerah baik gubernur, bupati, maupun wali kota dengan kepolisian harus ditingkatkan untuk pengawasan.

”Menteri Dalam Negeri sudah mengimbau kepada kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota untuk mengikuti instruksi larangan mudik. Bahkan kepala desa, hingga RT dan RW harus ikut mengawasi pergerakan warga untuk memastikan mereka disiplin dan mengikuti aturan,” kata Bahtiar.

Sementara itu, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri Komisaris Besar Ahmad Ramadhan mengatakan, larangan mudik masih berlaku sejak 24 April hingga 31 Mei mendatang. Ada 11 sektor yang dikecualikan dalam larangan mudik itu, seperti apparat TNI/Polri yang menunjukkan surat tugas.

Terkait dengan larangan mudik ini, Korps Lalu Lintas Mabes Polri juga masih melakukan penindakan di lapangan. Di sejumlah titik keluar-masuk Jakarta, misalnya kendaraan yang terindikasi akan mudik terus ditindak dengan cara disuruh berputar balik.

”Kami kedepankan penindakan persuasif, yaitu meminta kendaraan berputar balik. Tidak semuanya harus dikenai sanksi pidana atau denda uang,” kata Ahmad.

Kompas/Bahana Patria Gupta

Pramugari salah satu maskapai di Terminal 1 Bandara Internasional Juanda Surabaya di Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (24/4/2020). Terkait Peraturan Menteri Pehubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang larangan sementara penggunaan sarana transportasi untuk kegiatan mudik pada masa angkutan Lebaran tahun 2020 untuk mencegah penyebaran Covid-19. penyedia jasa tansportasi udara domestik masih diberi kesempatan melayani konsumen hingga Jumat (24/4/2020). Larangan beroperasi untuk transportasi udara ditetapkan hingga 1 Juni 2020.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan sempat berwacana akan menerapkan sanksi tegas pelanggar aturan larangan mudik per 7 Mei lalu. Waktu itu, Kemenhub berencana menerapkan sanksi berdasarkan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pelanggar aturan itu terancam kurungan 1 tahun dan denda Rp 100 juta. Penegak hukum aturan tersebut adalah Polri.

Pemalsu surat dokter ditangkap

”Kami juga meminta kepada masyarakat kesadaran dan kedisiplinannya bahwa orang dengan catatan atau keadaan darurat itu tidak bisa sembarangan. Polri terus menyosialisasikan bahwa masyarakat harus mendukung larangan mudik pemerintah demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19”

Kompas/Heru Sri Kumoro

Calon penumpang kereta menunggu antrean untuk membatalkan tiket dan mendapatkan pengembalian dana pembelian tiket di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Jumat (24/4/2020). Mulai Jumat, sejalan dengan pemberlakuan larangan mudik, seluruh kereta api baik jarak jauh maupun lokal di daerah operasi (Daop) 1 Jakarta tidak beroperasi, kecuali kereta api angkutan barang. Pembatalan perjalanan kereta api, sementara ini akan berlangsung hingga 31 Mei 2020. Bagi penumpang yang sudah memiliki tiket akan dikembalikan penuh oleh PT Kereta Api Indonesia. Secara total, terdapat 70 perjalanan kereta api jarak jauh di area daerah operasi 1 Jakarta yang dibatalkan. Dari 70 kereta api tersebut, 67 kereta api di antaranya merupakan kereta api reguler dan 3 kereta api lainnya merupakan kereta api tambahan yang dioperasikan pada saat hari kerja serta hari libur.

Terkait dengan banyaknya dugaan kecurangan yang dilakukan orang dengan catatan atau keadaan darurat, Ahmad mengatakan, aparat terutama Bareskrim Mabes Polri terus memantau hal tersebut. Sejauh ini, Polri sudah menangkap tujuh tersangka yang terbukti memalsukan surat keterangan dokter. Surat itu dijual, baik melalui penjualan langsung maupun di masyarakat.  Kejadian tersebut, menurut Ahmad, ditemukan di Jembrana, Bali.

Baca juga: Ketegasan Penentu Keberhasilan Pelarangan Mudik

”Kami juga meminta kepada masyarakat kesadaran dan kedisiplinannya bahwa orang dengan catatan atau keadaan darurat itu tidak bisa sembarangan. Polri terus menyosialisasikan bahwa masyarakat harus mendukung larangan mudik pemerintah demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” ujar Ahmad.

Adapun, terkait dengan larangan mudik lokal yang ditetapkan di wilayah Jabodetabek oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Kombes Ahmad mengatakan bahwa peran anggota Polri dalam aturan tersebut adalah mendampingi Satpol PP. Satpol PP akan menjadi ujung tombak pengawasan larangan mudik lokal di Jabodetabek.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Warga hilir mudik di trotoar bawah Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (5/2/2019). Pemprov DKI berencana menutup trotoar di kawasan tersebut sehingga warga harus menggunakan jembatan penyambung menuju JPM untuk melintasi kawasan tersebut.