Riset Linimasa Tak Perlu Menunggu “Lockdown”

VIRUS KORONA

Tak Perlu Menunggu “Lockdown”

Di luar karantina kawasan atau ”lockdown”, terdapat strategi lain yang dapat dilakukan dengan terukur untuk mengurangi dan memperlambat penyebaran penyakit Covid-19.

Oleh MAHATMA CHRYSHNA
· 11 menit baca
REUTERS/FLAVIO LO SCALZO

Petugas militer mengenakan masker wajah berdiri di luar Katedral Duomo yang ditutup pihak berwenang karena wabah koronavirus di Milan, Italia, Senin (24/2/2020).

Karantina kawasan atau lockdown merupakan salah satu bentuk strategi pembatasan sosial (social distancing) secara ekstrem. Di luar strategi tersebut, terdapat strategi lain untuk mengurangi dan memperlambat penyebaran penyakit Covid-19 yang dapat dilakukan. Kebijakan Pemerintah Korea Selatan dan respons warganya dapat menjadi salah satu inspirasi mengatasi penyebaran wabah Covid-19 di suatu negara.

Menghadapi pandemi Covid-19, berbagai negara menetapkan strategi pembatasan sosial (social distancing) sebagai upaya mengurangi dan memperlambat penyebaran virus tersebut. Istilah tersebut merujuk pada strategi kesehatan publik menghadapi pandemi yang meliputi berbagai tindakan untuk menghentikan dan memperlambat penyebaran wabah penyakit sekaligus membantu pemerintah melacak penyebarannya.

Secara praktis, upaya mandiri melakukan pembatasan sosial dapat dilakukan dengan menjaga jarak dari orang lain, minimal 1 meter. Selain itu, bisa juga dilakukan dengan mengisolasi diri, bekerja dari rumah, membatasi kontak dengan rekan kerja, serta mengikuti etika bersin atau batuk.

Sebagai sebuah kebijakan terpusat, pembatasan sosial dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari tingkat bawah, daerah, hingga pusat, serta mulai dari bentuk yang lunak hingga keras. Bentuknya, bisa dengan membatasi pertemuan yang melibatkan banyak orang, menutup tempat-tempat umum, dan menunda acara-acara. Dalam bentuk yang ekstrem, tindakan pembatasan sosial ini sering disebut dengan lockdown.

Lockdown merujuk pada situasi darurat saat pergerakan orang dibatasi dan orang tidak diizinkan meninggalkan rumah atau area mereka. Berada di rumah atau wilayah sendiri dianggap lebih aman daripada bepergian ke luar rumah atau wilayah.

Dalam kasus wabah Covid-19, lockdown merupakan salah satu cara mengurangi pertemuan dengan orang lain untuk mengurangi kemungkinan penyebaran virus Covid-19. Strategi lockdown diambil demi alasan keamanan berdasarkan jumlah kasus, tingkat penyebaran, dan jumlah kematian akibat virus Covid-19. Oleh karena itu, ”gaya” lockdown di tiap negara berbeda-beda, bergantung pada situasinya. Apakah lockdown merupakan satu-satunya strategi?

Gaya ”lockdown” Italia

Di Eropa, Italia menjadi negara yang mengawali penerapan strategi lockdown total sejak 10 Maret 2020 hingga 3 April 2020. Sebelumnya, Italia telah menerapkan lockdown di beberapa wilayah di bagian utara. Hingga 17 Maret 2020, terdapat 28.293 kasus dengan 2.003 orang meninggal karena Covid-19 di Italia.

Italia menerapkan beberapa tindakan, seperti menutup, melarang, membatasi, dan mengontrol ketat, setiap aktivitas di seluruh negara. Di dalamnya termasuk larangan untuk berciuman dan berpelukan, melakukan pertemuan publik, termasuk ibadah, acara olahraga, dan masuk ke Italia.

Italia juga menutup tempat-tempat yang berpotensi mengumpulkan orang dalam satu waktu, seperti universitas, sekolah, kolam renang, teater, bioskop, museum, monumen, situs sejarah, pusat budaya, resort ski, pub, klub malam, dan diskotek.

Menghadapi pandemi Covid-19, berbagai negara menetapkan strategi pembatasan sosial atau social distancing.

Batasan berkegiatan juga diterapkan untuk semua orang, kecuali dalam situasi darurat. Masyarakat diminta tinggal di rumah. Tempat keagamaan boleh tetap buka dengan syarat menjaga jarak 1 meter tiap orang.

Selama lockdown, kegiatan bisnis bisa tetap berjalan, tetapi tetap diberlakukan batasan pergerakan manusia. Pusat perbelanjaan dan departement store pun boleh tetap buka, tetapi harus tutup pada saat akhir pekan, hari libur, dan satu hari sebelum hari libur. Bar dan restoran buka dari pukul 6 pagi hingga 6 petang. Mereka yang harus melakukan perjalanan diwajibkan menunjukkan dokumen self-declaration.

Italia juga menerapkan kontrol yang ketat di seluruh stasiun dengan mengecek suhu tubuh. Selain itu, kontrol di pelabuhan juga dilakukan dengan melarang kapal pesiar berlabuh.

Untuk menjamin pasokan makanan, supermarket dan toko bahan makanan di Italia tetap buka. Selain itu, transportasi publik tetap melayani orang yang harus bepergian.

Langkah lockdown Pemerintah Italia mulai membuahkan hasil. Wilayah Codogno yang telah mengalami lockdown selama tiga minggu mengalami penurunan penyebaran pasien positif Covid-19, dari rata-rata 100 pasien positif baru menjadi kurang dari 50 per hari.

Menurut Wakil Menteri Kesehatan Italia Pierpaolo Sileri, strategi itu diambil tidak untuk menghentikan seluruh pergerakan, tetapi  juga untuk memastikan bahwa setiap orang melatih rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap wabah Covid-19. Alasan tersebut sejalan dengan kritik yang disampaikan delegasi Palang Merah China saat berkunjung ke Italia. Mereka menyatakan bahwa warga Italia gagal mengarantina diri dengan baik.

Alasan kebijakan tersebut dapat diperdebatkan, tetapi yang terpenting, strategi tersebut diambil dengan alasan utama demi melawan persebaran virus Covid-19 di seluruh Italia.  Bagaimana strategi di negara lain?

Korea Selatan

Sejak 20 Januari 2020, Korea Selatan melaporkan adanya kasus infeksi virus korona di wilayahnya. Hingga 17 Maret 2020, terdapat 8.320 kasus terkonfirmasi penyakit Covid-19 dengan 81 orang meninggal di Korea Selatan.

Mengingat pertumbuhan kasus yang sangat cepat, Pemerintah Korea Selatan semakin menganggap serius wabah Covid-19 dengan meningkatkan status kewaspadaan menjadi level tertinggi, yakni level merah, sejak 23 Februari 2020. Dengan situasi tersebut, Pemerintah Korea Selatan mengubah kebijakannya.

Awalnya, mereka fokus mencari jejak pasien yang terkontaminasi virus dan menerapkan pelacakan terhadap mereka yang melakukan kontak dengan pasien positif Covid-19. Selain itu, Pemerintah Korea Selatan juga aktif melakukan sterilisasi lingkungan yang dikunjungi pasien positif Covid-19. Mereka yang positif Covid-19 kemudian dikarantina.

Selain itu, walaupun mendapatkan tentangan dari sisi privasi, langkah pelacakan itu didukung dengan aturan pemerintah yang memungkinkan mengakses data individu, termasuk data CCTV, GPS tracking dari gawai dan mobil, rekaman kartu kredit, serta informasi dari imigrasi.

Dengan minimnya investigator epidemi di Korea Selatan yang tidak seimbang dengan kecepatan penyebaran virus, investigator tidak mampu menyelidiki siapa menulari siapa.

Tanpa mengurangi strategi pelacakan (trace), Pusat Kontrol dan Pencegahan Penyakit (KCDC) Korea Selatan lebih memfokuskan menerapkan kebijakan pengetesan cepat (rapid test) dalam menghadapi wabah di negaranya. Hal itu dilakukan untuk memberikan waktu lebih bagi pemerintah menyiapkan sumber daya dan mengerahkan petugas kesehatan.

Baca juga: Mengukur Ketakutan Kita terhadap Virus Korona

REUTERS/KIM KYUNG-HOON/FILE PHOTO

Dalam arsip foto ini terlihat staf medis yang bertugas memeriksa kondisi kesehatan warga di kios-kios yang didirikan Pemerintah Korea Selatan di 50 titik. Warga bisa dengan cepat mengecek hanya dengan sistem drive-through. Salah satu kios dibuka di Pusat Medis Yeungnam University di Daegu, Korea Selatan.

Kebijakan tes massal Covid-19 mulai disiapkan pada 24 Januari 2020 dengan menyediakan 17 institut riset. Akan tetapi, langkah tersebut baru dimulai pada 7 Februari 2020.

Saat itu, sistem diagnosis baru yang ada di 50 fasilitas kesehatan di Korea Selatan telah mampu mendeteksi virus korona dalam diri seseorang dalam waktu kurang dari enam jam. Dengan rujukan dokter, warga Korea Selatan dapat melakukan tes dengan gratis.

Yang terbaru, dengan melibatkan 117 institusi kesehatan untuk menjalankan tes dan 96 laboratorium kesehatan, Korea Selatan mampu mengetes 20.000 orang dalam satu hari. Akan tetapi, rata-rata mereka mengetes 12.000 orang per hari. Hingga 18 Maret 2020, lebih dari 270.000 orang telah dites di seluruh Korea Selatan.

Strategi tersebut didukung dengan menerapkan pembatasan sosial, seperti larangan pertemuan yang melibatkan banyak orang, menutup sekolah, ibadah di rumah, dan mengimbau warganya untuk bekerja dari rumah.

Sudah Berlangganan? Silakan Masuk

Baca Berita Korona Terkini di Kompas.id, GRATIS

Harian Kompas berikan BEBAS AKSES untuk seluruh artikel di Kompas.id terkait virus korona.

Tak semua wilayah di Korea ditutup, tetapi beberapa fasilitas dan gedung ditutup. Secara khusus, penduduk di wilayah Daegu dan Gyeongbuk diminta menahan diri menghadiri pertemuan-pertemuan publik serta diberlakukan pembatasan bagi pergerakan di wilayah tersebut.

Seruan pemerintah tersebut direspons secara positif sehingga banyak warga Korea Selatan yang dengan sadar mengisolasi diri. Terdapat sekitar 29.000 orang yang berada di karantina pribadi hingga 13 Maret 2020.

Selain itu, kebanyakan warga Korea Selatan juga disiplin mengenakan masker dalam interaksi sehari-hari. Hasilnya, penyebaran Covid-19 di Korea semakin menurun.

AFP/ED JONES

Seorang perempuan lanjut usia memasuki tenda untuk pengujian virus korona tipe baru pemicu Covid-19 di luar Rumah Sakit Yangji di Seoul, Korea Selatan, Selasa (17/3/2020). Rumah sakit di Korsel memperkenalkan fasilitas pengujian virus korona baru, seperti bilik telepon yang menghindarkan staf medis bersentuhan langsung dengan pasien dan memangkas lama waktu disinfeksi.

Kesadaran bangsa

Walaupun belum 100 persen selesai, langkah yang ditempuh Pemerintah Korea dianggap berhasil menekan penyebaran Covid-19. Menurut Wakil Menteri Kesehatan Korea Selatan Kim Gang-lip, mendapatkan kepercayaan publik merupakan dukungan utama bagi strategi yang ditempuh pemerintah. ”Semakin transparan dan cepat sebuah informasi yang akurat disampaikan, semakin orang percaya kepada pemerintah.”

Dalam hal ini, Pemerintah Korea Selatan mengembangkan aplikasi dan situs web untuk menunjukkan wilayah yang berisiko tertular virus. Orang dapat mengetahui lokasi pasien positif Covid-19 dalam radius 10 kilometer. Dengan keterbukaan tersebut, warga diajak berpikir secara rasional dalam menghadapi virus.

Komitmen dan keterbukaan Pemerintah Korea Selatan dalam mengatasi Covid-19 mendapatkan dukungan dari masyarakat luas. Pemerintah Korea Selatan berhasil melakukan pengawasan yang luas untuk mendeteksi kasus. Dari situ, mereka mampu mengisolasi mereka yang terinfeksi dari sirkulasi umum. Dengan demikian, penyebaran virus dapat ditekan.

Baca juga: Akan Selalu Terjadi Pandemi

AFP/JUNG YEON-JE

Tentara Korea Selatan mengenakan disinfektan semprotan pelindung di jalan untuk membantu mencegah penyebaran virus korona Covid-19 di Seoul pada 6 Maret 2020.

Kebijakan yang diambil Pemerintah Korea Selatan ini tampaknya sederhana dan juga telah diambil negara-negara lain. Akan tetapi, keberhasilan utama dari langkah Pemerintah Korea Selatan adalah membentuk kesadaran umum masyarakat secara luas, terutama dari mereka yang terinfeksi, untuk mau mengisolasi diri sehingga tidak menularkan virus kepada orang lain.

Kesadaran diri ini terbentuk karena pemahaman dan pengetahuan tentang sifat dasar penularan virus secara umum sehingga dapat menghentikan penyebarannya.

Kelihatannya, kesadaran diri adalah hal sepele. Namun, hal ini sekaligus menunjukkan bahwa kesadaran bersama, bahkan yang paling sepele pun, tidak dapat disepelekan dan membutuhkan usaha serta dukungan dana yang sangat besar.

Inilah keberhasilan komunikasi dari Pemerintah Korea Selatan untuk tidak menyepelekan virus, tetapi memberikan pemahaman yang tepat kepada warganya. Sebaliknya, warga negara pun merespons dengan positif imbauan dari pemerintahnya untuk melakukan antisipasi secara pribadi.

Situasi di Indonesia

Hingga 18 Maret 2020, terdapat 227 kasus positif Covid-19 di Indonesia sejak diumumkan pertama kali adanya dua pasien positif Covid-19 pada 2 Maret 2020. Pemerintah Indonesia telah mempraktikkan berbagai hal dalam menghadapi wabah virus Covid-19 di wilayah Indonesia.

Berdasarkan data yang dikumpulkan dari laman Kantor Staf Presiden dan Kementerian Kesehatan secara kronologis, kebijakan yang diambil Pemerintah Indonesia dapat dilihat jejaknya sejak 5 Januari 2020.

Pada tanggal itu, pemerintah melalui Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan mengeluarkan surat edaran Dirjen P2P Nomor PM.04.02/III/43/2020. Di dalamnya berisi kesiapsediaan dan antisipasi terhadap penyebaran penyakit pneumonia berat yang belum diketahui penyebabnya. Pada saat itu, istilah penyakit korona belum diumumkan.

Langkah awal tersebut kemudian dilanjutkan dengan berbagai kebijakan pemerintah yang melibatkan beberapa kementerian, terutama Kementerian Kesehatan. Berbagai langkah yang ditempuh Pemerintah Indonesia dapat digolongkan menjadi sembilan bagian (lihat infografik di bawah).

Dimulai dengan kebijakan terkait pintu masuk, evakuasi, aturan dan protokol, informasi, kendali pusat dan daerah, layanan kesehatan, ekonomi, dukungan biaya dan logistik, serta pembatasan sosial.

Melihat berbagai langkah yang diambil Pemerintah Indonesia, tampak bahwa sejak awal Pemerintah Indonesia menganggap bahwa wabah virus korona merupakan hal serius. Peningkatan kesiapsediaan yang dilakukan Pemerintah Indonesia ternyata sejalan dengan peningkatan status wabah Covid-19 yang dilakukan WHO.

Sebagai perbandingan, sejak 12 Februari 2020, WHO telah menyiapkan panduan bagi tiap negara dalam menyiapkan Rencana Strategi Kesiapsediaan dan Respons (SPRP) terhadap wabah Covid-19.

Dalam panduan tersebut, terdapat tujuh hal (pilar) yang perlu diperhatikan setiap negara dalam merancang rencana strategi masing-masing. Ketujuh pilar tersebut mulai dari perencanaan dan pengawasan, komunikasi risiko, tim tanggap daruat dan investigasi, pintu masuk, laboratorium nasional, pencegahan, manajemen kasus, hingga dukungan operasional dan logistik.

Sebelum ”lockdown”

Belajar dari strategi Italia dan Korea Selatan, yang menjadi fokus tindakan adalah mengurangi penyebaran virus di negaranya. Keduanya sama-sama melakukan strategi pembatasan sosial, tetapi Italia memilih strategi yang ekstrem dengan memberlakukan lockdown.

Pemerintah Italia berusaha melatih rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap wabah Covid-19 bagi warganya dengan lockdown. Artinya, Pemerintah Italia terpaksa mengambil langkah serius agar warga Italia juga menganggap serius wabah Covid-19.

Situasi berbeda terjadi di Korea Selatan. Dengan kecepatan keterbukaan dan informasi yang akurat dari pemerintah, kesadaran warga Korea Selatan dalam menghadapi virus Covid-19 lebih mudah terbentuk.

Pilihan gaya Italia (lockdown) atau gaya Korea Selatan (tes massal) merupakan pilihan atas situasi yang berbeda. Namun, keduanya berpijak pada tujuan yang sama, yakni mengurangi penyebaran virus di negaranya.

Di Indonesia, pemerintah menunjuk Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 pada 13 Maret 2020. Hingga 16 Maret 2020, Pemerintah Indonesia menegaskan belum berpikir ke arah lockdown.

Berbagai hal perlu dipertimbangkan sebelum memilih strategi lockdown mengingat luasnya wilayah Indonesia serta berbagai pihak, termasuk pekerja harian, yang akan terdampak langsung dengan pilihan lockdown. Selain itu juga perlu mempertimbangkan kesiapan pemerintah dalam menanggung kebutuhan hidup dasar dalam wilayah yang dikarantina karena alasan kesehatan (UU Nomor 6 Tahun 2018).

Belajar dari Korea Selatan, tanpa perlu menunggu lockdown, seperti Italia, kita perlu mendukung langkah pemerintah dalam mengatasi penyebaran virus. Pandemi ini adalah persoalan serius, tetapi dapat kita hindari dengan antisipasi pribadi. Selain itu, kita perlu percaya terhadap keseriusan langkah pemerintah.

Secara pribadi, kita dapat sering-sering mengecek perkembangan informasi resmi dari pemerintah melalui situs web resminya covid19.go.id  ataupun obrolan elektronik Chatbot Covid-19 melalui aplikasi WhatsApp.

Yang lebih penting, kita dapat mulai melakukan langkah-langkah antisipasi pribadi, seperti sering mencuci tangan dengan cairan pembersih, mengenakan masker, menjaga jarak satu meter  dari orang, serta melakukan pembatasan sosial dengan mengarantina diri. Bersama kita bisa! (LITBANG KOMPAS)

Baca juga: Mengapa Harus Membayar Berita Daring?