Benarkah Klaim Kandidat Soal Keterwakilan Perempuan?

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Suasana debat perdana capres-cawapres Pilpres 2019 antara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Ma\'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019). Tema debat yaitu hukum, hak asasi man usia, korupsi, dan terorisme.

JAKARTA, KOMPAS – Keterwakilan perempuan menjadi perhatian masing-masing calon presiden dan calon wakil presiden dalam perdebatan malam ini, Kamis (17/1/2019). Isu keterwakilan itu dilihat mulai dari penyusunan kabinet, pencalegan, hingga panitia seleksi komisioner KPK.

Isu keterwakilan perempuan berawal dari pertanyaan Calon Presiden Nomor Urut 01, Joko Widodo, soal konsistensi mengarusutamakan jender dalam visi dan misi pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Jokowi sempat menyinggung soal pengurus Partai Gerindra yang hampir semuanya laki-laki.

Namun Prabowo menjawab dengan mencontohkan bahwa posisi wakil ketua umum Partai Gerindra dijabat oleh perempuan, yakni Rachmawati Soekarnoputri.

Bahkan Calon Presiden Nomor Urut 02, Prabowo Subianto, menyebutkan bahwa keterwakilan perempuan menjadi perhatian yang serius bagi dirinya. Hal itu dapat dilihat dari keterwakilan perempuan di partai yang dipimpinnya, Partai Gerindra.

"Untuk caleg (perempuan), Undang-Undang mewajibkan 30 persen. Kami, (keterwakilan) perempuan di Gerindra mendekati 40 persen," tutur Prabowo.

Untuk caleg (perempuan), Undang-Undang mewajibkan 30 persen. Kami, (keterwakilan) perempuan di Gerindra mendekati 40 persen

Jika dilihat pada Pasal 65 UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu, di situ memang diatur partai politik peserta pemilu harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen dalam pencalonan anggota legislatif.

Adapun, berdasarkan data di laman Komisi Pemilihan Umum (KPU), Infopemilu.kpu.go.id, keterwakilan perempuan di Partai Gerindra mencapai 38,78 persen.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam debat perdana capres-cawapres Pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019). Tema debat yaitu hukum, hak asasi man usia, korupsi, dan terorisme.

Sementara Jokowi mengungkapkan soal keterwakilan perempuan dengan dengan mencontohkan anggota kabinet di masa pemerintahannya. Menurut Jokowi, menteri perempuan dalam Kabinet Indonesia Kerja mendapatkan posisi yang strategis seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

"Juga ada menteri yang berani dan nekat, yakni menteri kelautan dan perikanan (Susi Pudjiastuti),"ujar Jokowi.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Ma\'ruf Amin dalam debat perdana capres-cawapres Pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019). Tema debat yaitu hukum, hak asasi man usia, korupsi, dan terorisme.

"Di kabinet saya, ada sembilan menteri perempuan yang menempati tempat strategis, misal Menlu (Menteri Luar Negeri), Menteri BUMN, Menteri Keuangan, Menteri LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan), Menteri Kelautan dan Perikanan. Pansel KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang terdiri dari sembilan orang perempuan semua," ujar Jokowi.

Di kabinet saya, ada sembilan menteri perempuan yang menempati tempat strategis

Memang dalam laman Sekretaris Kabinet, Kabinet Indonesia Kerja pimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sempat diisi oleh sembilan perempuan. Meski belakangan hanya tersisa delapan karena salah satu menteri perempuan, Khofifah Indar Parawansa mengundurkan diri.

Sembilan perempuan itu mengisi jabatan menteri luar negeri, menteri kesehatan, menteri lingkungan hidup dan kehutanan, menteri koordinator pembangunan manusia dan kebudayaan, menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, menteri keuangan, menteri BUMN, menteri kelautan dan perikanan, dan menteri sosial. Setelah Khofifah mundur, menteri sosial dijabat Agus Gumiwang Kartasasmita.

Dalam soal keterwakilan perempuan, Jokowi juga sempat menyinggung panitia seleksi komisioner KPK yang dia angkat. Menurut Jokowi, semua anggota panitia seleksi komisioner KPK adalah perempuan. Pansel KPK periode 2015-2019 memang semuanya perempuan. Mereka adalah Destry Damayanti, Eny Nurbaningsih, Yenti Garnasih, Supra Wimbarti, Natalia Subagyo, Dani Sadiawati, Meutia Gani Rochman, Harkristuti Harkrisnowo dan Betti Alisjahbana.