Janji Jokowi dan Prabowo Terkait Tingginya Ongkos Politik

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden Joko Widodo-Ma\'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berjabat tangan sebelum memulai debat perdana capres-cawapres Pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019). Tema debat yaitu hukum, hak asasi manusia, korupsi, dan terorisme.

JAKARTA, KOMPAS – Segmen ketiga debat Pemilu Presiden 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019), membahas tingginya ongkos politik dan sistem birokrasi yang kerap memicu korupsi.

Terkait hal ini, calon presiden-wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Ma\'ruf Amin menjanjikan penyederhanaan sistem kepartaian dan memastikan rekrutmen aparatur sipil negara tetap transparan dan akuntabel. Adapun kompetitornya, nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, menjanjikan peningkatan gaji para pejabat publik dan memotong biaya kampanye di media elektronik.

Baca juga : "Indonesia Maju" dan "Indonesia Menang" Dipaparkan

"Untuk jabatan-jabatan politik, penyederhanaan sistem dalam sistem kepartaian kita perlu. Ini membuat pemilu jadi murah, pejabat tak terbebani biaya pemilu, memangkas politik uang, mencegah suap dan korupsi, dan kita bisa mendapatkan pejabat-pejabat publik yang memiliki integritas, kapasitas," ujar Jokowi.

Baca juga : Jokowi dan Prabowo Saling Serang soal Komitmen Antikorupsi

Sementara untuk mencegah korupsi di birokrasi, dia menilai harus dimulai dari rekrutmen para aparatur sipil negara. Rekrutmen harus transparan dan akuntabel. Dia pun menunjukkan bahwa selama pemerintahan dipimpinnya empat tahun terakhir, rekrutmen aparatur sipil negara yang transparan dan akuntabel, sudah ditunjukkan.

Baca juga : Cara Capres-Cawapres Tuntaskan Tumpang Tindih Aturan

Adapun Prabowo Subianto menilai perlu ada langkah-langkah yang konkrit, praktis, dan segera. Salah satunya dengan meningkatkan penghasilan pejabat publik. “Uangnya dari mana? Kami akan tingkatkan tax ratio yang saat ini berada di 10 persen, akan kami kembalikan menjadi 16 persen, sehingga kita dapat mungkin 60 miliar dollar AS,” tambahnya.

Baca juga : Jokowi dan Prabowo Saling Kritik

Terkait tingginya ongkos politik, dia menilai biaya kampanye di media elektronik terlampau mahal, dan seharusnya bisa dipotong, karena frekuensi yang mereka gunakan adalah frekuensi publik. (Dionisio Damara)

Baca juga : Debat dari Pemilu ke Pemilu