Debat perdana menjadi ajang penampilan dan performa capres-cawapres peserta Pemilu 2019. Pertarungan diksi soal hukum, HAM, korupsi, dan terorisme menjadi parameter publik untuk mengukur performa mereka.
Hasil analisis isi yang dilakukan Litbang Kompas selama debat perdana berlangsung, 17 Januari 2019, mencatat sejumlah persoalan hukum menjadi narasi yang menonjol selama debat berlangsung. Isu reformasi hukum dan sistem hukum yang adil menjadi isu yang paling banyak dikemukakan oleh pasangan Joko Widodo–Ma’ruf Amin. Sementara pasangan Prabowo Subianto–Sandiaga S Uno menjadikan persoalan kepastian hukum dan lembaga hukum yang kuat menjadi isu yang paling ditekankan sepanjang debat.
Setidaknya tercatat sebanyak 10 isu tentang persoalan hukum disampaikan pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo–Ma’ruf Amin. Jokowi menekankan agar Indonesia maju diperlukan pentingnya sistem hukum yang adil dan supremasi hukum yang baik. Hal itu dicapai melalui reformasi kelembagaan dan pentingnya sinergi kejaksaan, kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sementara, hasil analisis isi mencatat pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto – Sandiaga S Uno menekankan empat persoalan terkait hukum seperti adanya kepastian hukum, persoalan gaji penegak hukum yang sangat memadai agar tidak mudah disuap, penyelesaian perkara hukum dari muara persoalan, dan lembaga hukum yang memiliki integritas.
Hak asasi manusia
Dalam pembahasan HAM, pasangan nomor urut 02 menyatakan agar para aparat hukum tidak melakukan tindakan yang diskriminatif. Sementara pasangan urut nomor 01 menegaskan jika ada pelanggaran terkait HAM maka bisa menempuh jalur hukum.
Tercatat dua isu terkait HAM disampaikan oleh Joko Widodo–Ma’ruf Amin, yakni soal perlakuan terhadap penyandang disabilitas dan penegakan HAM melalui jalur hukum. Sedangkan Prabowo Subianto–Sandiaga S Uno menyampaikan tiga isu terkait HAM. Kedua pasangan calon sepakat menekankan perihal kesamaan hak terhadap penyandang disabilitas.
Terorisme
Joko Widodo–Ma’ruf Amin tercatat melihat masalah terorisme sebagai sebuah aksi kejahatan yang dipicu oleh kesalahan pemahaman (keagamaan) dan pelanggaran hukum. Joko Widodo berkomitmen untuk melakukan upaya pencegahan tindakan terorisme, termasuk terkait upaya penyebaran ajaran yang bersifat radikal. Terorisme pun harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Upaya pencegahan terorisme menjadi prioritas pasangan calon nomor urut satu.
Sedangkan Prabowo Subianto cenderung melihat terorisme sebagai sebuah muslihat dan Indonesia sebagai korban, diantaranya terorisme berasal dari luar dan dalam negeri, disebabkan adanya penyusupan. Terorisme berkembang karena rasa ketidakadilan, rasa keputusasaan di dalam negeri sehingga mudah dimasuki faham radikal.
Korupsi
Kasus korupsi yang terjadi sepanjang pemerintahan Joko Widodo menjadi sorotan Prabowo Subianto–Sandiaga S Uno. Kritikan tajam pasangan calon urut nomor 02 terkait persoalan korupsi mewarnai panasnya debat pada sesi debat keempat dan kelima. Paslon nomor 01 juga menanggapi perihal mantan narapidana kasus korupsi yang diajukan menjadi calon anggota legislatif oleh partai pasangan nomor urut 02.
Pasangan calon nomor urut 01 memberikan tanggapan pasangan calon nomor urut 02 soal komitmennya akan terus secara tegas melakukan pemberantaskan korupsi. Upaya memperkuat aparat negara dan aparat KPK juga ditegaskan pasangan calon nomor urut 01.
Secara umum, penampilan dan perspektif kedua pasangan calon menunjukkan kemajuan diksi dan penguasaan data yang lebih tajam ketimbang debat capres pada pemilu 2014. Masing-masing bersaing ketat dalam narasi yang dibangun dan berupaya meyakinkan pemilihnya untuk meyakini cara pandang terhadap berbagai permasalahan bangsa. (LITBANG KOMPAS)