KPU Evaluasi Format Debat Capres

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam debat perdana capres-cawapres Pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemilihan Umum segera mengevaluasi debat presidensial setelah mendapat masukan terkait pelaksanaan debat perdana Kamis malam. KPU akan membahas kemungkinan mengubah format debat yang memberikan kisi-kisi pertanyaan terlebih dulu kepada dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

Masukan dari para pemangku kepentingan yang diterima KPU itu terkait dengan hal teknis dan substantif. Di antaranya muncul usulan agar pemberian kisi-kisi pertanyaan kepada para calon presiden dan wakil presiden tidak lagi dilakukan. Selain itu, ada pula kritik mengenai keterbatasan waktu yang menyebabkan kandidat sulit mengelaborasi jawaban.

KOMPAS/PRADIPTA PANDU

Ketua KPU Arief Budiman saat rapat koordinasi persiapan produksi surat suara Pemilu 2019 di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (18/1/2019).

Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman di Jakarta, Jumat (18/01/2019), berbagai masukan, baik dukungan maupun kritik, atas pelaksanaan debat pertama adalah hal biasa. Senin pekan depan, KPU akan mengevaluasi pelaksanaan debat pertama, sekaligus memulai persiapan debat kedua.

Debat kedua direncanakan berlangsung pada 17 Februari dengan melibatkan hanya calon presiden. Tema debat adalah energi dan pangan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta infrastruktur.

Format debat bisa saja berubah, tetapi itu bergantung pada hasil evaluasi yang kami lakukan.

Arief mengatakan, KPU ingin menyelenggarakan debat yang tujuan utamanya tercapai. Tujuan utama debat adalah membuat pemilih mengetahui visi-misi pasangan calon.

”Kalau metode debat, caranya, atau durasinya, itu cara saja. Tujuan utama harus tercapai,” ujar Arief.

Masukan tim sukses

Debat perdana dengan tema hukum, korupsi, hak asasi manusia (HAM), dan terorisme sudah diselenggarakan pada Kamis malam di Jakarta. Dua pasangan calon, Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, menjalani debat dalam enam segmen. Beberapa pengamat politik, korupsi, dan HAM menilai belum banyak gagasan baru muncul dalam debat perdana itu. Selain itu, kendati debat cenderung didominasi penegakan hukum dan kaitannya dengan pemberantasan korupsi, gagasan yang muncul belum detail terelaborasi (Kompas, 18/1/2019).

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Gaya calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno setelah selesai debat perdana capres-cawapres Pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019). Tema debat adalah hukum, hak asasi manusia, korupsi, dan terorisme.

Ketua Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif Veri Junaidi mengatakan, ada sejumlah hal yang membuat debat cenderung berjalan monoton dan belum berhasil menggali visi, misi, serta program para kandidat. Pertama adalah kisi-kisi pertanyaan yang sudah diberitahukan. Kedua, daftar pertanyaan yang terlalu banyak. Ketiga, pemisahan antara segmen pembacaan pertanyaan pakar dan pertanyaan spontan dari para pasangan calon.

”Suguhan narasi tak terbangun. Pendalaman (materi dan isu) juga tidak muncul di antara kedua paslon,” kata Veri.

Terkait dengan hal itu, tim sukses dua pasangan capres dan cawapres meminta KPU mengubah format debat presidensial berikutnya yang masih akan diadakan empat kali.

ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN

Pasangan capres-cawapres nomor urut 01, Joko Widodo (kiri) dan Ma\'ruf Amin, mengikuti debat pertama Pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019). Debat tersebut mengangkat tema hukum, HAM, korupsi, dan terorisme.

Direktur Program Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin Aria Bima mengatakan, dari hasil evaluasi, hanya 20 persen konten yang disiapkan tim persiapan debat berhasil disampaikan Jokowi-Ma’ruf saat debat. Ia mengakui, paparan gagasan dan tawaran misi dari paslon tak mendetail sampai ke program aksi. Pendalaman topik debat justru terjadi di luar podium, seperti melalui ulasan dan komentar juru bicara Jokowi-Ma’ruf.

Aria mengusulkan agar durasi debat mendatang diperpanjang untuk memberi kesempatan lebih kepada capres-cawapres menyampaikan gagasannya secara lebih komprehensif.

DIONISIO DAMARA UNTUK KOMPAS

Aria Bima

Hal senada juga disampaikan Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga Sudirman Said. Ia meyakini, dengan waktu lebih lama, calon bisa menyampaikan lebih banyak gagasan. Menurut dia, waktu yang efektif adalah 3-5 menit per calon untuk pemaparan tiap topik. Adapun pada debat pertama, tiap calon diberi waktu 2 menit.

Tidak hanya soal waktu, kisi-kisi pertanyaan dari KPU kepada kedua paslon juga disikapi dengan kritis oleh tim sukses. Padahal, awalnya, kedua pihak sama-sama menyepakati agar pertanyaan dari panelis diberikan terlebih dahulu kepada paslon sebelum debat.

Menurut Aria Bima, debat Kamis lalu berlangsung terlalu kaku dan tegang. Ia mengusulkan agar debat berikutnya tidak perlu ada kisi-kisi pertanyaan. Pertanyaan yang sudah diberikan sebelumnya membuat alur debat tidak cair.

FAJAR RAMADHAN

Direktur Materi Debat BPN, Sudirman Said.

Sudirman Said juga menuturkan, kisi-kisi pertanyaan dari panelis membuat respons calon dalam debat Kamis lalu tidak spontan sehingga orisinalitasnya tidak terlihat. ”Harus diingat, datangnya persoalan dalam mengurus negara dan bangsa adalah spontan, tidak pakai kisi-kisi,” ujarnya.