Ilmuwan Teliti Mengapa Orang Mau Terima Suap

Suap adalah salah satu modus utama korupsi, termasuk di Indonesia. Analisis yang sering dikemukakan bahwa suap terjadi karena kepentingan memperkaya diri sendiri.  Hasil penelitian di Amerika Serikat makin membuktikan bahwa kepentingan pribadi adalah alasan utama orang menyerah ketika disuap.

ERIKA KURNIA UNTUK KOMPAS

Penyidik menunjukkan barang bukti uang saat konferensi pers terkait operasi tangkap tangan dugaan suap proyek infrastruktur Dinas PUPR di Kabupaten Mesuji, Lampung, di Kantor KPK Jakarta, Kamis (24/1/2019).

Penelitian berjudul ”Suap: Penggerak Perilaku dari Keputusan yang Menyimpang” itu dimuat dalam Journal of the European Economic Association yang juga dipublikasikan sciencedaily.com, 12 Februari 2019.

Penelitian itu dilakukan oleh tim ilmuwan. Mereka adalah Uri Gneezy dari Universitas California di San Diego, Amerika Serikat; Silvia Saccardo dari Universitas Carnegie Mellon, AS; dan  Roel van Veldhuizen dari Pusat Ilmu Sosial WZB Berlin, Jerman.

Bank Dunia memperkirakan nilai suap hampir 1 miliar dollar AS atau setara Rp 14 triliun  setiap tahun di seluruh dunia. Dengan mempelajari lebih lanjut tentang perilaku dan penilaian moral penyuapan, para peneliti berharap dapat mengidentifikasi cara untuk meminimalkan efeknya.

Dalam abstrak penelitian disebutkan, tim peneliti secara eksperimental menyelidiki pendorong perilaku penyuapan, dengan fokus pada peran kepentingan diri sendiri, timbal balik, dan biaya moral yang terkait dengan penilaian yang menyimpang.

LORENZO ANUGRAH MAHARDHIKA

Komisi Pemberantasan Korupsi memperlihatkan barang bukti dari operasi tangkap tangan  dugaan suap proyek pembangunan sistem penyediaan air minum  di beberapa wilayah, termasuk wilayah bencana Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah, pada Minggu (30/12/2018) dini hari. Uang sejumlah Rp 3,36 miliar; 23,100 dollar Singapura; dan 3,200 dollar AS disita dari operasi tersebut. Selain itu, KPK juga telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

Dalam percobaan laboratorium di Universitas Carnegie Mellon, dua peserta yang berperan sebagai ”pelawak” bersaing untuk mendapatkan hadiah, dan seorang wasit atau ”hakim” memilih pemenang. Pasangan peserta penelitian menulis lelucon dan menyerahkannya kepada hakim.

Peserta dapat menyuap hakim hingga 5 dollar AS atau sekitar Rp 70.000. Ketika hakim hanya dapat menyimpan uang suap pemenang, suap itu mendistorsi penilaiannya. Ketika hakim menyimpan suap terlepas dari siapa pemenangnya, suap tidak lagi memengaruhi keputusannya.

Dalam percobaan, ketika hakim hanya diizinkan menerima satu suap, hampir 90 persen dari mereka memilih lelucon yang paling banyak menghasilkan uang, bukan lelucon yang paling lucu. Lelucon yang lebih baik dipilih hanya 60 persen hakim.

”Kualitas (lelucon) pada dasarnya diabaikan ketika orang bisa mengantongi suap. Hampir setiap orang pergi membawa uang itu,” kata Saccardo.

KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Salah satu penyidik KPK menyita sejumlah dokumen dan menyimpannya dalam beberapa tas dan koper dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya, Senin (29/10/2018). KPK datang ke Palangkaraya dan mendatangi beberapa kantor dinas, termasuk kantor DPRD Provinsi Kalteng, terkait kasus dugaan suap yang melibatkan sejumlah anggota DPRD Provinsi Kalteng.

Hasilnya berbeda ketika hakim bisa memutuskan kedua suap. Mereka yang memilih lelucon terbaik 84 persen. Bahkan, mereka memilih orang yang menulis lelucon lucu ketika mereka menawarkan suap yang lebih rendah.

”Temuan ini menyiratkan bahwa peserta kami dipengaruhi oleh suap karena kepentingan pribadi dan bukan karena keinginan untuk membalas. Bukti lebih lanjut menunjukkan bahwa kepentingan pribadi memandu keputusan ke tingkat yang lebih besar ketika wasit memiliki ruang untuk menghindari biaya moral yang terkait dengan penilaian yang menyimpang. Akibatnya, membatasi kemampuan wasit untuk membentuk evaluasi yang melayani diri sendiri dapat secara signifikan mengurangi efektivitas suap,” demikian kesimpulan peneliti dalam abstrak.

Studi ini menunjukkan bahwa keserakahan dan bukan kesediaan untuk membalas budi adalah alasan utama orang menyerah pada penyuapan. Studi ini menunjukkan bahwa ketika insentif tergantung pada pilihan, orang menerima dan menghargai suap.

Akan tetapi, penelitian ini juga menemukan ada kalanya uang mahakuasa dapat diabaikan dan efek dari suap dapat dikurangi. Para peneliti menciptakan satu skenario terakhir dalam penelitian yang memberikan petunjuk bahwa kerakusan sebenarnya dapat diatasi.

KOMPAS/DAHLIA IRAWATI

Pejabat Pemerintah Kota Malang, Jawa Timur, Jumat (31/8/2018), kembali diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pengembangan kasus dugaan suap pembahasan APBD-P Kota Malang tahun 2015 di Polres Malang Kota. Terlihat, penyidik KPK datang dengan membawa berkas-berkas penyidikan.

Alih-alih membiarkan peserta menyuap hakim ketika mereka menyampaikan lelucon mereka, pelawak harus menunggu 2 menit. Waktu ekstra memungkinkan hakim untuk secara obyektif membaca dan mengevaluasi pengajuan lelucon sebelum melihat uang. Mereka memilih lelucon yang lebih baik, yaitu 81 persen.

Para peneliti mereplikasi kondisi utama penelitian di sebuah pasar di India menggunakan uji rasa. Hasilnya konsisten dengan percobaan di kampus.

”Hasil kami menunjukkan bahwa intervensi kebijakan yang fokus pada peningkatan biaya moral dari distorsi dan membatasi ruang lingkup untuk bias mementingkan diri sendiri dapat memberikan cara yang berhasil untuk mengurangi efektivitas suap,” ujar Saccardo.

Di Indonesia, suap adalah modus korupsi yang umum dalam berbagai kasus, mulai dari politik hingga pengaturan skor sepak bola.

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Sejumlah aktivis antikorupsi dengan membawa poster ”Tolak Suap” menggelar aksi di kawasan hari tanpa kendaraan bermotor di Bundaran Hotel Indonesia, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Minggu (6/5/18). Mereka melakukan aksi itu untuk mengingatkan masyarakat agar tidak diam terhadap perilaku suap.

Dalam kasus politik, seperti dikutip harian Kompas, 3 Januari 2018, jika dihitung sejak 2004 hingga 2017, Komisi Pemberantasan Korupsi  mencatat ada 85 kepala daerah yang berurusan dengan KPK. Penangkapan sejumlah kepala daerah itu terkait suap.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah, seperti dikutip harian Kompas, 20 Januari 2018, modus korupsi semakin canggih. Modus-modus yang tidak konvensional antara lain terlihat dari yang dilakukan Wali Kota Cilegon Tubagus Iman Ariyadi yang menyamarkan suap melalui donatur dana tanggung jawab sosial perusahaan  untuk sebuah klub sepak bola.

Ada pula penggunaan kartu anjungan tunai mandiri dengan nama fiktif. Uang tak lagi diberikan tunai. Hal ini terungkap dalam dugaan suap terhadap Direktur Jenderal Perhubungan Laut Antonius Tonny Budiono.