PALEMBANG, KOMPAS — Kepala Badan Pusat Statistik Kecuk Suhariyanto menegaskan kepada para pegawai yang dipimpinnya untuk bersikap independen dan tidak mudah diintervensi oleh pihak mana pun. Hal ini sangat penting agar BPS menghasilkan data yang akurat dan obyektif, sesuai fakta lapangan.
Hal ini disampaikan Suhariyanto dalam Rapat Teknis Nasional (Rateknas) Pimpinan Badan Pusat Statistik (BPS) di Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (21/2/2019). Bersamaan dengan itu, dilakukan juga penandatanganan nota kesepahaman antara BPS dengan harian Kompas dan BPS dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terkait penyelenggaraan Sensus Penduduk 2020. Hadir dalam acara tersebut Pemimpin Redaksi Harian Kompas Ninuk Mardiana Pambudy dan Ketua KPI Yuliandre Darwis.
Suhariyanto menceritakan, setiap kali BPS merilis hasil survei terkait inflasi, selalu saja ada dua pihak yang berseberangan. Saat inflasi rendah, pemerintah daerah merasa senang. Sebaliknya, saat inflasi tinggi, pemerintah daerah mengerut.
Kalau BPS bisa diintervensi dan tidak independen, bubarkan saja BPS-nya. Tidak ada gunanya membuat data yang ’asal bapak senang’.
Alhasil, Suhariyanto menambahkan, banyak kritik kurang sehat dan serangan yang ditimpakan ke institusinya. Namun, hal itu tidak membuat BPS mengubah komitmennya untuk tetap independen.
”Indepedensi adalah harga mati. Kalau BPS bisa diintervensi dan tidak independen, bubarkan saja BPS-nya. Tidak ada gunanya membuat data yang ’asal bapak senang’,” kata Suhariyanto.
Menurut Suhariyanto, independensi dan tidak mudah diintervensi adalah kunci untuk menghasilkan data yang berkualitas dan akurat. ”Bagi saya, jabatan tidak ada artinya, yang paling penting adalah menghasilkan data yang akurat dan bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat,” kata Suhariyanto.
Tahun ini, sejumlah agenda kerja sudah disiapkan BPS, di antaranya mengubah tahun dasar inflasi, mengumpulkan data pariwisata, dan mengumpulkan data terkait ekonomi kreatif.
Selain itu, ada pula agenda menggunakan big data untuk melihat pergerakan commuter line untuk wilayah Jakarta guna melihat data transportasi. Selanjutnya adalah membandingkan data jumlah lowongan kerja dengan jumlah pencari kerja.
Namun, ujar Suhariyanto, yang tidak kalah penting adalah persiapan untuk pelaksanaan Sensus Penduduk 2020. Pada sensus kali ini, BPS akan menggunakan metode kombinasi yang memadukan data BPS dengan data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri. Pelaksanaan angket juga akan dilakukan secara digital.
Menurut dia, sensus penduduk bisa dijadikan acuan untuk mengukur kondisi kehidupan di Indonesia. Hal itu menyangkut aspek ekonomi, sosial, pendidikan, dan lingkungan.
Kalau kita sudah dikritik oleh dua pihak, berarti kita sudah berada di jalan yang benar.
Ninuk Mardiana Pambudy menuturkan, menghasilkan data yang akurat merupakan hal yang paling penting. Dalam pemberitaan, harian Kompas juga bergantung pada data yang dihasilkan BPS.
Menurut Ninuk, menghasilkan data yang obyektif dan kaya sesuai dengan prinsip jurnalisme harian Kompas, yakni mengedepankan data yang presisi dalam pemberitaan dan data-driven journalism (jurnalisme berlandaskan data).
”Kalau kita sudah dikritik oleh dua pihak, berarti kita sudah berada di jalan yang benar. Kita tidak hanya menyenang-nyenangkan satu pihak, tetapi kita coba untuk menyajikan informasi sesuai dengan fakta yang obyektif,” ucapnya.
Menurut Ninuk, masifnya berita bohong dan berita palsu akhir-akhir ini hanya bisa ditangkal dengan data yang akurat. Dalam pelaksanaan Sensus Penduduk 2020, lanjut Ninuk, harian Kompas juga akan terus mengawal mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga seusai pelaksanaan.
Hal ini sudah dilakukan sejak sensus penduduk pada tahun 1971, 1980, 1990, dan 2010. ”Hal itu dirasa penting karena hasil dari sensus penduduk juga menjadi data acuan untuk kepentingan nasional,” kata Ninuk.
Sementara itu, Yuliandre Darwis mengatakan, data yang akurat dapat dijadikan acuan untuk memetakan masalah, mengurangi masalah, dan memberikan solusi untuk segala aspek kehidupan. Hal itu termasuk terkait persoalan penyiaran yang menjadi mudah berkat adanya data yang valid dari BPS.
”Apalagi, pada kondisi saat ini, di mana terjadi kontradiksi politik yang membuat hal yang benar menjadi salah, hal yang salah menjadi benar. Tapi, apa pun itu, kita harus bersedia untuk memberikan kebenaran sesuai fakta dan data yang ada,” katanya.