Bebas Akses

Kajian Data Palagan Petinggi Partai Politik
RISET 80 DAPIL

Palagan Petinggi Partai Politik

Oleh IDA AYU GRHAMTIKA SAITYA
KOMPAS/RADITYA HELABUMI
Barista sebuah kedai kopi di Bandar Lampung menyajikan kopi jenis robusta hasil perkebunan kopi dari wilayah Tanggamus, Provinsi Lampung (7/2/2018). Tumbuhnya kedai kopi di Bandar Lampung menjadi indikator positif untuk meningkatkan nilai ekonomi kopi.

Daerah pemilihan Lampung I akan menjadi arena pertarungan bagi sejumlah petinggi partai politik di level nasional ataupun daerah. Sebagian nama tokoh parpol tersebut adalah petahana. Para petinggi parpol tersebut juga harus bersaing dengan petahana lainnya untuk memperebutkan 10 kursi di Senayan.

Dari nama-nama sejumlah petinggi parpol di dapil Lampung I, Zulkifli Hasan yang memiliki jabatan tertinggi. Tidak hanya menjadi Ketua Umum Partai Amanat Nasional, ia juga merupakan Ketua MPR. Zulkifli juga memiliki pengalaman di bidang eksekutif saat menjadi Menteri Kehutanan 2009-2014. Kini ia maju kembali menjadi anggota legislatif mewakili tanah kelahirannya.

Selain itu, terdapat dua nama petinggi partai Gerindra yang mencalonkan diri di Lampung I. Ahmad Muzani merupakan Sekjen Gerindra dan Gunadi Ibrahim sebagai Ketua DPRD Gerindra Lampung.

Baca juga: Antusiasme Memilih Tergerus Politik Kedai Kopi

Muzani telah menjadi anggota DPR sejak 2009 dan pada Maret 2018 lalu ditunjuk sebagai Wakil Ketua MPR setelah Gerindra mendapat satu jatah kursi untuk pimpinan MPR. Adapun Gunadi Ibrahim sebelumnya juga anggota DPR periode 2009-2014.

Selanjutnya, berturut-turut terdapat Taufik Basari, Plt Ketua DPW Nasdem Lampung; Sudin, Ketua DPP PDI-P Lampung, dan Al Muzzammil Yusuf, Ketua DPP PKS Bidang Polhukam. Sudin dan Muzzammil merupakan petahana Senayan sejak 2009.

Sudah berlangganan? Silakan Masuk

Konten Premium, Independen

Cari tahu semua konten seputar Pemilu dan dapatkan harga khusus mulai dari Rp20.000 per bulan.

Tak hanya bersaing antartokoh parpol, mereka juga harus bertarung merebut simpati rakyat dengan tiga petahana lainnya yang bukan merupakan pimpinan parpol. Meski demikian, dua di antaranya adalah mantan pejabat parpol.

KOMPAS/MUHAMMAD IKHSAN MAHAR
Suasana pusat pengepakan pisang Sunpride di Perkebunan Nusantara Tropical Farm di Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur, Lampung, Kamis (29/4/2015). Setiap tahun perkebunan itu menghasilkan sekitar 4,6 juta boks pisang yang tidak hanya dijual di Indonesia, tetapi juga diimpor ke Timur Tengah dan China.

Petahana Ferdinand Sampurna Jaya pernah menjadi Ketua DPD Hanura Lampung 2006-2010 dan telah duduk di Senayan sejak 2009. Kemudian, Zulkifli Anwar pernah menjabat Ketua DPD Demokrat Lampung (2005-2010) dan Bupati Lampung Selatan dua periode sejak 2010. Terakhir adalah Dwie Aroem Hadiatie yang belum pernah menjadi pemimpin di parpol, tetapi cukup aktif di Golkar sejak 2006.

Petinggi parpol dan petahana legislatif lainnya akan memperebutkan suara di kabupaten Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung, Pesawaran, Tanggamus, Pringsewu, Lampung Barat, Pesisir Barat, Kota Metro. Lampung I secara ekonomi relatif lebih unggul daripada dapil tetangga Lampung II dan 80 dapil lainnya.

Rata-rata pertumbuhan ekonomi (2013-2017) mencapai 5,71 persen. Namun, perekonomian yang tinggi tersebut belum bisa menyejahterakan masyarakatnya. Angka kemiskinan 2017 relatif cukup tinggi dibandingkan dengan rata-rata 80 dapil lainnya. (LITBANG KOMPAS)

Artikel Terkait

Palagan Petinggi Partai Politik

Petahana Ferdinand Sampurna Jaya pernah menjadi Ketua DPD Hanura Lampung 2006-2010 dan telah duduk di Senayan sejak 2009. Kemudian, Zulkifli Anwar pernah menjabat Ketua DPD Demokrat Lampung (2005-2010) dan Bupati Lampung Selatan dua…

Petinggi Partai Hanura Bertemu

KOMPAS/ALIF ICHWAN Petinggi Partai Hanura mengadakan pertemuan tertutup di Jakarta, Selasa (23/1). Dalam pertemuan yang, antara lain, dihadiri Oesman Sapta Odang, Wiranto, dan Daryatmo (dari kiri ke kanan) ini disepakati untuk secepatnya…

Jerat Kasus Petinggi Partai Golkar

Partai Golkar tak putus dirundung kasus hukum. Saat ini Setya Novanto, Ketua Umum Partai Golkar sejak Mei 2016, ditangkap KPK karena dugaan korupsi kasus KTP elektronik. Jerat hukum terhadap petinggi Golkar bukan yang pertama kalinya.…

Artikel ini bisa diakses hingga 23 Maret 2019 Masuk
Cari tahu semua konten seputar Pemilu dan dapatkan harga khusus mulai dari Rp20.000 per bulan.