JAKARTA, KOMPAS — Kurang dari seminggu jadwal peresmian transportasi Moda Raya Terpadu atau MRT di Jakarta, sejumlah prasarana pendukung masih belum siap. Prasarana yang berupa lahan parkir kendaraan bermotor di sejumlah stasiun, Selasa (19/3/2019), masih dalam tahap pengerjaan.
Direktur Utama PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta William Sabandar mengatakan, ada dua lahan parkir kendaraan yang disiapkan, yakni di kawasan Lebak Bulus dan Fatmawati, Jakarta Selatan. Kedua lahan ini masih memiliki sejumlah kendala, dari segi infrastruktur serta aksesibilitas.
Ia mengatakan, lahan parkir di kawasan Gedung South Quarter, Fatmawati, telah siap digunakan secara infrastruktur. Namun, jarak lahan ini menuju ke stasiun MRT cukup jauh, yakni sekitar 600 meter. Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan bus yang menghubungkan akses pengguna menuju stasiun.
"Secara infrastruktur, lahan park and ride ini sudah disiapkan pihak pengembang. Kita hanya menunggu bus yang dapat menyambungkan akses menuju stasiun dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta," kata William.
Sementara itu, lahan parkir di kawasan Lebak Bulus masih menunggu kesiapan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Ivan Valentino, Humas dari UPT Perparkiran Dishub DKI Jakarta, mengatakan, proses pengerasan lahan masih dilakukan oleh petugas di lapangan.
Walau proses tersebut masih memakan waktu beberapa hari, Ivan mengatakan bahwa pengerjaan akan dikebut hingga peresmian MRT pada 24 Maret 2019. Untuk sementara, pemasangan sistem parkir beserta tarifnya sedang disiapkan.
"Sistem parkir sudah dipasang dan tarifnya sedang ditentukan. Untuk sepeda motor, rencananya dikenakan Rp 2.000, sedangkan mobil Rp 5.000 dengan tarif merata," kata Ivan.
Sejumlah warga, seperti Giani (28), warga Kota Tangerang Selatan, Banten, mengkhawatirkan dirinya tidak dapat lahan parkir karena warga saling berebut. Ia berharap agar jumlah lahan parkir itu memadai.
William mengatakan, jumlah dua lahan parkir diakui belum cukup untuk menampung minat pengguna MRT. Ia mengusahakan tambahan lahan parkir dengan menggandeng sejumlah pengembang di dekat kawasan stasiun.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Widjatmoko mengatakan, penambahan lahan parkir menuju stasiun saat ini terus dilakukan seiring dengan pembangunan stasiun MRT di kota-kota satelit. Sementara itu, ia merencanakan pola yang lebih terintegrasi antara moda berbasis rel dengan moda berbasis jalan.
Ia ingin mengatur jangkauan angkutan umum hingga ke tiap-tiap perumahan, sehingga nantinya warga tidak perlu lagi membawa kendaraan pribadi untuk menuju ke kantong parkir. Hal ini direncanakan berjalan dalam kurun waktu 3 tahun.
"Ini merupakan upaya integrasi yang dimulai dengan adanya sistem Jak Lingko. Beberapa angkutan darat akan terintegrasi dan dalam standar yang sama," tutur Sigit.
Sementara pada Selasa siang, Presiden Joko Widodo bersama anggota Kabinet Kerja juga menjajal MRT dari Stasiun Bundaran Hotel Indonesia ke Lebak Bulus. Presiden menjajalnya bersama dengan masyarakat.
Kepadatan ratusan pengunjung di Stasiun MRT Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, sekitar pukul 12.00 WIB, pun tak terelakkan. Desakan penumpang yang masuk kereta tidak diantisipasi petugas keamanan setempat.
Masyarakat semakin berkerumun saat Presiden Jokowi bersama para menteri tiba di Stasiun MRT Depo Lebak Bulus. Sejak keluar dari kereta hingga menuju tangga untuk berganti peron, warga di stasiun terus berdesakan untuk berswafoto bersama presiden.
"Saya sudah jauh-jauh dari Bekasi ke Lebak Bulus untuk menjajal MRT. Ini ada Presiden Jokowi, saya bela-belain swafoto," kata Frida (64), seorang warga.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, antusiasme warga karena kunjungan Presiden dan Kabinet Kerja menteri memang di luar perkiraan. Namun, ia menilai hal ini merupakan tanda bahwa warga membutuhkan angkutan massal cepat seperti MRT.
Terkait hal itu, William mengatakan, banyak warga yang menunggu di peron sehingga terjadi kepadatan. Padahal, MRT secara desainnya dibuat sebagai moda dengan arus pengguna yang cepat.
"Arus penumpang semestinya, kan, lebih cepat. Setiap 10 menit, kereta datang, maka penumpang bisa langsung naik," ujar William.
Walau arus penumpang cepat, ia mengatakan bahwa kepadatan akan tetap ada. Adanya kepadatan ini, menurut dia, tidak akan menghambat ketepatan waktu tempuh MRT. "Kepadatan itu pasti ada, tapi yang ditekankan di sini adalah ketepatan waktu tempuh," ucap William.
Dalam kesempatan itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan bahwa tarif MRT akan diumumkan sebelum tanggal 24 Maret 2019. Saat ini, rancangan tersebut masih diajukan ke DPRD DKI Jakarta.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan tarif Rp 10.000 untuk MRT dan Rp 6.000 untuk LRT. Jumlah itu disesuaikan dengan minat masyarakat membayar untuk MRT seharga Rp 8.500-Rp 12.500, serta untuk LRT senilai Rp 5.000-Rp 7.000. (ADITYA DIVERANTA)