Usulan pembangunan tanggul laut di Palu untuk melindungi tsunami. Sumber: Dokumen Rencana Induk Pemulihan dan Pembangunan Kembali Wilayah Pascabencana Provinsi Sulawesi Tengah
JAKARTA, KOMPAS — Pesisir Teluk Palu dinilai cocok sebagai habitat mangrove dan data-data sejarah juga menguatkan hal ini. Hingga awal 1980-an di kawasan ini masih banyak tanaman mangrove dan sebagian yang tersisa terbukti mampu melindungi permukiman masyarakat dari tsunami.
Oleh karena itu, alasan pembangunan tanggul karena mangrove dianggap tidak cocok tumbuh di pesisir Teluk Palu, Sulawesi Tengah dinilai tidak tepat. Seperti diberitakan harian Kompas pada Jumat (5/4/2019), pemerintah tetap akan membangun tanggul laut di Teluk Palu sebagaimana diusulkan Jepang. Salah satu alasannya, seperti dikemukakan Kepala Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Sulteng Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Arie Setiadi Moerwanto, karena Teluk Palu tidak memiliki pantai yang landai, sehingga tidak cocok untuk mangrove.
Arkeolog yang juga Wakil Kepala Museum Daerah Provinsi Sulteng Iksam mengatakan, hingga akhir tahun 1970-an sepanjang pesisir Teluk Palu masih banyak terdapat mangrove. "Bahkan, hingga sebelum tsunami 28 September 2018, di Penggaraman, Pantai Talise masih ada bukti pohon mangrove besar, yang karena tinggal sendiri disebut warga sebagai pohon jomblo," kata dia.
Iksam mengatakan, pembabatan mangrove di pesisir Teluk Palu baru dimulai setelah tahun 1978, setelah Kota Palu dimekarkan menjadi Kota Administratif dan Ibukota Provinsi Sulteng. "Pembatatan mangrove di Teluk Palu ini berbarengan dengan pembangunan perumnas di daerah Petobo dan Balaroa, yang terkena likuefaksi beberapa waktu lalu. Jadi tidak tepat jika alasan pembangunan tanggul karena mangrove tidak cocok di Teluk Palu," kata Iksam.
Pembatatan mangrove di Teluk Palu ini berbarengan dengan pembangunan perumnas di daerah Petobo dan Balaroa, yang terkena likuefaksi beberapa waktu lalu.
Potensial
Peneliti mangrove yang juga ahli tsunami dari Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan Perikanan (BRSDMKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Semeidi Husrin mengatakan, Teluk Palu potensial untuk pengembangan mangrove. "Saya yakin Teluk Palu dulunya mangrove karena itu ada sungai besar, pasti dulu kanan-kirinya mangrove rapat," kata dia.
Dari survei setelah tsunami, pesisir Teluk Palu juga mengalami pasang surut. "Area pesisir yang secara periodik terendam air akan sangat cocok untuk mangrove. Memang, ada sebagian di Teluk Palu yang terlalu curam, tetapi rata-rata masih cocok untuk mangrove," kata dia.
Menurut Semeidi, hutan bakau merupakan salah satu jenis vegetasi yang memiliki kemampuan terbaik meredam energi tsunami karena kerapatan dan sistem perakarannya yang kuat. Bakau cocok untuk pantai yang secara reguler tergenang dan kering, ada substrat berlumpur, suplai air tawar.
"Bakau ini tanaman khas tropis yang di Jepang tidak ada, sedangkan di Indonesia berlimpah. Selain untuk proteksi pesisir, ini juga mendukung habitat ikan," kata dia.
Menurut Semeidi, untuk area pesisir yang tidak terendam pasang surut bisa dikembangkan tanaman keras untuk proteksi pesisir. Beberapa di antaranya adalah cemara laut, ketapang, waru laut. "Intinya, untuk proteksi pantai secara alami bisa dikombinasikan mangrove dengan tanaman-tanaman pantai lain. Jadi tidak harus tanggul laut untuk melindungi pantai," kata dia.
Dia menambahkan, pertimbangan penting untuk perlindungan pantai dengan proteksi alami adalah konteks sosial masyarakat, selain juga soal pendanaan. "Selain pembangunan tanggul yang didanai utang, yang juga harus diperhitungkan adalah biaya perawatan dan umur pakainya. Jangan sampai nantinya membebani APBD untuk biaya perawatannya," kata dia.
Pertimbangan penting untuk perlindungan pantai dengan proteksi alami adalah konteks sosial masyarakat, selain juga soal pendanaan.
Semeidi termasuk anggota Ikatan Ahli Tsunami Indonesia (IATsI) yang mengusulkan agar pemerintah tidak memilih opsi membangun tanggul laut untuk memproteksi dari tsunami.
"Setelah tsunami Aceh, banyak infrastruktur fisik yang dibangun dengan biaya sangat mahal, namun kurang berfungsi optimal. Di antaranya buoy tsunami dan tsunami shelter. Jangan sampai kita mengulang hal ini di Palu. Dengan keterbatasan anggaran, harusnya pemerintah lebih hati-hati. Sampai saat ini, kami masih menunggu Bappenas untuk menerima masukan dan usulan dari para peneliti Indonesia," kata dia.
