TKN dan BPN Sayangkan Surat Suara Tercoblos di Malaysia

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Sosialisasi pemilu presiden yang akan dibawa oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Darwin, Australia, di Jakarta, Selasa (5/2/2019). Pemilu serentak 2019 se-Australia akan dilakukan pada tanggal 13 April 2019. PPLN Darwin telah melakukan penyusunan DPT, dengan jumlah Pemilih yang terdaftar sebanyak 884 orang pemilih. Jumlah tersebut terbagi ke dalam 2 bagian, yaitu 827 pemilih melalui TPS dan 57 pemilih melalui POS. KOMPAS/AGUS SUSANTO (AGS) 05-02-2019

JAKARTA, KOMPAS - Kedua tim pemenangan calon presiden dan calon wakil presiden Pemilu Presiden 2019 sangat menyayangkan atas terjadinya kasus penemuan surat suara yang telah tercoblos di Malaysia. Penyelenggara pemilu didorong segera menginvestigasi kasus tersebut agar tak menjadi bola liar di ruang publik.

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma\'ruf Amin di Malaysia, Dato M Zainul Arifin, melalui rilis yang diterima Kompas di Jakarta, Kamis (11/4/2019), mengatakan, surat suara yang ditemukan sudah tercoblos di Selangor, Malaysia, dicurigai sengaja dibuat oleh oknum yang tak bertanggung jawab untuk menyudutkan lawan politik. Oleh karena itu, dia mendorong agar masyarakat tak mudah percaya terhadap isu yang tengah berkembang saat ini.

"Kami sangat menyayangkan ini terjadi. Kami harap masyarakat jangan dulu meyimpulkan sikap yang negatif terhadap kejadian ini sebelum ada kepastian yang jelas. Kita harus menghindari berita-berita yang bersifat hoaks," ujar Zainul.

Sebelumnya, beredar video yang memperlihatkan temuan surat suara sudah tercoblos di Taman Universiti Sungai Tangkas Bangi 43.000 Kajang, Selangor, Malaysia. Di sana ditemukan sejumlah kantong plastik dan karung yang berisi ribuan surat suara.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menilai, kejadian di Malaysia ini sangat mungkin sarat dengan kepentingan politik untuk mendelegitimasi pemilu dan pihak penyelenggara pemilu. Sebab, dia menemukan sejumlah kejanggalan, di antaranya surat suara dalam amplop belum terkirim tetapi sudah dicoblos, dan surat suara dalam jumlah cukup besar lolos dari pengawasan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), Panitia Pengawas Luar Negeri (Panwaslu LN), serta pihak keamanan Kedutaan Besar RI Kuala Lumpur.

"Keganjilan berikutnya adalah ruko kosong itu ditemukan seseorang lalu diviralkan," tutur Willy.

Cek kebenaran

Secara terpisah, Direktur Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pihaknya telah mengirim tim untuk mengecek kebenaran kasus surat suara yang tercoblos di Malaysia. Langkah selanjutnya, BPN juga telah menyurati Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menghentikan proses pemungutan suara di Malaysia sebelum ada kejelasan terkait jumlah surat suara.

"Setelah itu, pemungutan suara bisa dilanjutkan dengan bersih, jujur, dan adil," ujar Dasco.

Dasco juga meminta kepada penyelenggara pemilu untuk segera melakukan investigasi. Investigasi tersebut harus bisa menjawab alasan surat suara dipindahkan dari gudang KPU ke sebuah ruko dan dicoblos oleh orang-orang yang tidak berhak.

"Biarkan KPU dan Bawaslu yang menginvestigasi dan penegak hukum di Malaysia tentunya tidak akan berdiam diri, karena ini soal keamanan adalah otoritas mereka. Kita akan liat bagaimana nanti hasil penyelidikan dari penegak hukum di Malaysia," tutur Dasco.

Tarik Dubes

Selain itu, Direktur Hubungan Luar Negeri BPN Prabowo-Sandiaga Irawan Ronodipuro meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk segera mencopot Duta Besar RI untuk Malaysia Rusdi Kirana karena kejadian yang terjadi di Selangor Malaysia tersebut telah memalukan bangsa dan negara Indonesia di dunia internasional.

"Kami meminta Presiden menarik Dubes RI untuk Malaysia, karena itu memalukan, bagaimana seorang duta besar bertindak sebagai tim sukses dalam pemilu karena ini sudah melanggar kode etik serta tugas dan fungsi pokoknya dan ini telah memalukan negara. Ini masuk dalam kategori perbuatan tercela," kata Irawan.