Sektor pariwisata dinilai belum terganggu oleh imbauan untuk tidak bepergian dari sejumlah negara terkait situasi politik dan keamanan Indonesia Pasca-Pemilu 2019. Namun, pelaku pariwisata berharap pemerintah segera mengatasi gangguan dan memastikan bahwa Indonesia aman.
Oleh
Maria Clara Wresti/BM Lukita Grahadyarini
·2 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Sektor pariwisata dinilai belum terganggu oleh imbauan untuk tidak bepergian dari sejumlah negara terkait situasi politik dan keamanan Indonesia pasca-Pemilu 2019. Namun, pelaku pariwisata berharap pemerintah segera mengatasi gangguan dan memastikan bahwa Indonesia aman.
Kepala Biro Komunikasi Publik sekaligus Ketua Tim Pusat Krisis Kementerian Pariwisata, Guntur Sakti, mengatakan, hingga Kamis (23/5/2019) siang belum ada informasi pembatalan kedatangan turis meski beberapa negara sudah mengeluarkan saran tidak bepergian (travel advice).
Setidaknya sudah delapan negara mengeluarkan travel advice terkait kondisi keamanan di Indonesia, yakni Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Australia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura. Menurut Guntur, pemerintah memaklumi hal itu sebagai langkah untuk mengingatkan warganya.
Saran untuk tidak bepergian itu sifatnya pemberitahuan, peringatan yang dikeluarkan agar berhati-hati, waspada, dan menghubungi alamat tertentu untuk memperoleh informasi, layanan, atau perlindungan. Travel advice belum ke tahap melarang atau mencegah warga negara untuk pergi atau datang ke suatu negara.
VP Corporate Secretary PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Ikhsan Rosan menyatakan, belum ada laporan pembatalan dari penumpang terkait kerusuhan pada unjuk rasa 22 Mei 2019. ”Kalaupun ada yang membatalkan perjalanan, barangkali hanya 1-2 saja,” kata Ikhsan.
Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Didien Junaedy mengemukakan, faktor keamanan sangat berpengaruh terhadap sektor pariwisata. Unjuk rasa yang berujung ricuh diperkirakan akan berdampak pada sektor pariwisata setidaknya sepekan ini.
”Sektor pariwisata sangat rentan terhadap isu keamanan. Setidaknya unjuk rasa di Jakarta akan berimbas ke pembatalan kunjungan wisata dalam sepekan ini,” kata Didien yang juga Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Wisata Bahari Indonesia (Gahawisri).
Didien menambahkan, meski unjuk rasa yang berujung huru-hara terjadi di Jakarta, pihak luar negeri akan memaknai kerusuhan itu berlangsung di Indonesia. Tak bisa dihindari, keluar travel advice yang menahan kepergian dan kunjungan ke Indonesia.
”Dampaknya sama dengan kondisi bencana alam dan musibah, turis akan mengerem kunjungan,” ujarnya.
Saat ini, Indonesia masih kesulitan mencapai target kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 20 juta orang pada tahun 2019 karena bencana alam yang tidak menentu. Kondisi ini seharusnya tidak semakin dipersulit dengan kondisi huru-hara.
Didien menambahkan, penanganan dampak huru-hara perlu segera ditangani dan pemerintah diharapkan segera mengumumkan ke publik dan luar negeri bahwa kondisi Indonesia sudah aman dan bisa dikunjungi.