Pencairan tunjangan hari raya aparatur sipil negara tidak akan menyokong pertumbuhan ekonomi triwulan II-2019 secara signifikan seperti pada 2018. Ketidakstabilan keamanan dan mendekatnya tahun ajaran baru akan membuat pengeluaran rumah tangga lebih tertahan.
Oleh
KELVIN HIANUSA
·3 menit baca
KOMPAS/PRIYOMBODO
Pengunjung memilih pakaian yang ditawarkan di gerai-gerai di Pasar Mayestik, Jakarta Selatan, Jumat (24/5/2019). Menjelang Lebaran, warga mulai berbelanja berbagai kebutuhan termasuk pakaian. Meskipun tidak terdampak signifikan aksi demonstrasi 22 Mei, pedagang mengakui berkurangnya jumlah pengunjung.
JAKARTA, KOMPAS — Pencairan tunjangan hari raya aparatur sipil negara tidak akan menyokong pertumbuhan ekonomi triwulan II-2019 secara signifikan seperti pada 2018. Ketidakstabilan keamanan dan mendekatnya tahun ajaran baru akan membuat pengeluaran rumah tangga lebih tertahan.
Kementerian Keuangan, Jumat (24/5/2019), menyampaikan, sebanyak 469 pemerintah daerah (pemda) telah mengonfirmasi proses pencairan THR. Di antara itu, sebanyak 246 pemda memberikan gaji pokok ditambah tunjangan melekat, 187 pemda telah mengalokasikan THR termasuk tunjangan kinerja, dan 36 pemda telah mengonfirmasi pencairan masih menunggu peraturan kepala daerah.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira, memperkirakan, THR akan mendorong konsumsi rumah tangga secara musiman. Hal itu karena bertepatan dengan puncak permintaan masyarakat, yakni Lebaran.
”THR bisa mendorong belanja khususnya di daerah sepanjang arus mudik lebaran,” ucap Bhima saat dihubungi pada Jumat (24/5/2019).
Indef memperkirakan konsumsi rumah tangga pada triwulan II-2019 akan tumbuh 5-5,1 persen secara tahunan. Pertumbuhan itu tidak akan lebih tinggi daripada triwulan II-2018 yakni, 5,14 persen secara tahunan.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara.
Menurut Bhima, faktor utamanya adalah sebagian masyarakat kelas menengah dan atas tidak akan langsung membelanjakan uang THR itu. Sebab, Lebaran kali ini mendekati waktu tahun ajaran baru sekolah.
”Hal ini membuat sebagian masyarakat akan menabung untuk kebutuhan sekolah,” tambahnya.
Sementara itu, kondisi politik pasca-pemilihan presiden (pilpres) juga akan menghambat konsumsi rumah tangga. Akibat bentrokan setelah penetapan hasil Pemilihan Umum 2019, kepercayaan konsumen saat berbelanja berpotensi menurun.
”Pusat perbelanjaan bisa terganggu dan arus distribusi logistik di Jabodetabek juga terpengaruh. Kondisi ini bisa berpengaruh meski tidak dominan,” kata Bhima.
Bentrokan yang terjadi pada 21-22 Mei 2019 memang sempat melumpuhkan beberapa pusat perbelanjaan. Salah satunya Pasar Tanah Abang yang berhenti beroperasi dua hari karena aksi demonstrasi yang berakhir ricuh.
Melambatnya pertumbuhan juga berpotensi terjadi karena masih terdapat 79 pemda yang belum mengonfirmasi pencairan THR. Hal itu dikemukakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Suasana gerai-gerai pakaian di Pasar Mayestik, Jakarta Selatan, Jumat (24/5/2019). Menjelang Lebaran, warga mulai berbelanja berbagai kebutuhan termasuk pakaian. Meskipun tidak terdampak signifikan aksi demonstrasi 22 Mei, pedagang mengakui berkurangnya jumlah pengunjung.
Perekonomian Indonesia pada triwulan II-2018 tumbuh 5,27 persen secara tahunan. Produk domestik bruto pada saat itu Rp 3.683 triliun dengan konsumsi rumah tangga sebagai sumber tertinggi pertumbuhan ekonomi.
Saat itu, Badan Pusat Statistik mengatakan, pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada triwulan II-2018 ditopang pengeluaran pemerintah. Pertumbuhan itu berasal dari, antara lain, THR, bantuan sosial (bansos), dan pemilihan kepala daerah di 171 daerah.
Salah satu pegawai kementerian, Yanti (26), mengatakan, dia mendapatkan dana THR pada Jumat pagi. Meski mendapatkan dana segar, dia tidak akan menghabiskan uang itu untuk berbelanja. Setengah dari THR akan diprioritaskan untuk tabungan.
”Setelah itu baru diberikan kepada orangtua. Baru kalau ada sisa nanti buat jalan-jalan dan makan,” kata pegawai negeri sipil yang tinggal di Jakarta tersebut.
Berdasarkan data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, terdapat 4,16 juta PNS aktif di Indonesia. Adapun jumlah pensiunan PNS yang juga akan mendapatkan THR sekitar 2 juta jiwa.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F05%2F20190524_BELANJA-LEBARAN_B_web_1558699515.jpg){kind=logo}
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F05%2F20190524_BELANJA-LEBARAN_C_web_1558699518.jpg){kind=logo}
