Presiden Joko Widodo (kiri) dan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia Prabowo Subianto berpelukan di sela menyaksikan pencak silat Asian Games 2018 di Pedepokan Pencak Silat di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Rabu (29/8/2018).
JAKARTA, KOMPAS — Pertemuan kedua calon presiden, yakni Joko Widodo dan Prabowo Subianto, diharapkan segera terwujud untuk menjaga kestabilan di masyarakat. Sebab, kedua tokoh ini merupakan figur kunci dalam menyatukan masyarakat yang telah terpolarisasi.
”Kedua tokoh ini, yaitu Joko Widodo dan Prabowo Subianto, merupakan figur kunci dalam mempersatukan masyarakat yang telah terpolarisasi. Persoalan aksi 22 Mei lalu bukan sekadar persoalan politis, melainkan juga psikologis karena telah melibatkan massa,” kata Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti saat dihubungi Kompas, Sabtu (25/5/2019).
Menurut Abdul, ketegangan yang mereda ini dapat kembali meninggi saat ada putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) nanti. Untuk memitigasinya, pertemuan Jokowi dan Prabowo harus segera diwujudkan.
Pertemuan tersebut penting sehingga semua pihak bisa secara dewasa dan terbuka menerima apa pun hasil keputusan MK. Keputusan MK itu merupakan jalan konstitusional terakhir yang hasilnya mengikat.
”Jangan sampai nantinya orang malah memilih caranya sendiri untuk mengekspresikan kekecewaannya itu,” ucapnya.
Kedua tokoh ini, yaitu Joko Widodo dan Prabowo Subianto, merupakan figur kunci dalam mempersatukan masyarakat yang telah terpolarisasi.
Abdul menilai, pertemuan Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan Prabowo pada Kamis (23/5/2019) menjadi langkah awal yang baik. Harapannya, setelah itu, Jokowi dan Prabowo dapat segera bertemu.
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Robikin Emhas mengemukakan, masyarakat akan menaruh hormat setinggi-tingginya apabila pertemuan Kalla dan Prabowo dilanjutkan dengan pertemuan Jokowi dan Prabowo.
”Meskipun tidak untuk mengompromikan penilaian terhadap hasil Pemilu 2109, pertemuan Jokowi dan Prabowo akan memperkuat pesan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara demokrasi dengan nilai luhur ketimuran yang kental,” tutur Robikin.
Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani menyampaikan, rencana pertemuan tersebut harus terus dikomunikasikan, termasuk soal waktu dan tempat. ”Kami juga berharap pertemuan dapat cepat terealisasi,” lanjutnya.
Ketua DPP PDI-P Hendrawan Supratikno pun mengatakan, koridor komunikasi harus tetap dibuka dan terjaga baik. Para tokoh harus mempertontonkan nilai-nilai demokrasi dalam kondisi seperti saat ini. Sebab, efek edukatifnya akan lebih besar dan jelas.
”Upaya komunikasi ini bisa dengan berbagai cara, salah satunya melalui orang-orang terdekat dan kepercayaan. Ini yang kami lakukan. Untuk pertemuan, kami masih menunggu saat yang pas. Masing-masing, kan, sedang banyak acara dan banyak pikiran. Biarkan nanti berlangsung secara normal dan aspiratif,” tutur Hendrawan.
Sementara itu, anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade, menyebutkan, saat ini pihaknya sedang fokus pada hasil dan keputusan dari MK. Meski demikian, upaya pertemuan tetap terbuka.
”Kami sangat terbuka apabila Pak Jokowi ingin bertemu dengan Pak Prabowo. Asalkan Pak Jokowi menelepon langsung Pak Prabowo. Jangan seperti saat ini yang hanya basa-basi politik,” ucap Andre.
