Kepurbakalaan Tak Pernah Lekang oleh Zaman

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Pelajar didampingi petugas Balai Konservasi Borobudur membersihkan Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, dalam kegiatan peringatan Hari Purbakala, Jumat (14/6/2019). Peringatan Hari Purbakala digelar setiap untuk mengenang cikal bakal Dinas Purbakala yang awalnya didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda dengan Oudheidkundig Dienst pada 14 Juni 1913. Kegiatan tersebut juga dilaksanakan untuk meningkatkan kepedulian generasi muda dalam merawat warisan budaya.

Tanggal 14 Juni 1913 kemarin adalah peringatan Hari Purbakala ke-106. Lebih dari seabad silam, pemerintah kolonial Belanda sudah memperhatikan tinggalan-tinggalan budaya nenek moyang bangsa Indonesia dengan mendirikan institusi khusus kepurbakalaan.

Lahirnya institusi kepurbakalaan di Nusantara ditandai dengan berdirinya Oudheidkundige Dienst in Nederlandsch-Indie (Dinas Kepurbakalaan di Hindia Belanda) melalui surat keputusan Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda No. 13 tanggal 14 Juni 1913. Orang  yang sangat berjasa dalam pendirian dinas ini adalah N.J. Krom yang waktu itu menjabat sebagai Ketua Komisi Penelitian Arkeologi di Jawa dan Madura (Commissie in Nederlandsch Indie voor Oudheidkundige Onderzoek op Java en Madoera).

Komisi Penelitian Arkeologi di Jawa dan Madura sendiri sudah terbentuk sejak 1901 dengan Ketua Komisi Brandes yang kemudian diganti oleh Krom karena meninggal dunia pada 1905. Komisi ini bertugas menangani masalah-masalah kepurbakalaan yang ditemukan di Pulau Jawa dan Madura.

“Kelahiran institusi purbakala tidak lepas kaitannya dengan pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia yang pada waktu itu memang sangat peduli akan tinggalan budaya nenek moyang bangsa yang dijajahnya,”kata arkeolog senior Pusat Penelitian Arkeologi Nasional Bambang Budi Utomo, Senin (17/6/2019) di Jakarta.

Kelahiran institusi purbakala terkait pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia yang saat itu amat peduli akan tinggalan budaya nenek moyang bangsa yang dijajahnya.

Menurut Bambang, Oudheidkundige Dienst memiliki tiga tugas pokok,  yaitu pertama  menyusun, mendaftar dan mengawasi peninggalan-peninggalan purbakala di wilayah Hindia-Belanda, kedua membuat rencana dan tindakan penyelamatan bangunan purbakala dari keruntuhan,  dan ketiga melakukan pengukuran dan penggambaran peninggalan purbakala serta menelitinya lebih dalam.

Krom memimpin Oudheidkundige Dienst hingga 1915. Karena harus kembali ke Belanda, ia kemudian digantikan oleh F.D.K Bosch sebagai Kepala Oudheidkundige Dienst pada 1916. Bosch sendiri menjabat selama 20 tahun dan berhasil memajukan arkeologi Hindia Belanda dengan pemikiran-pemikiran progresifnya.

“Bosch memberikan pemahaman mengenai pentingnya pengetahuan tentang peninggalan purbakala untuk diajarkan kepada murid-murid sekolah mulai dari tingkat Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Tingkat Atas. Ia berhasil merintis arah perkembangan baru dari arkeologi Indonesia dan mendekatkan institusi purbakala kepada masyarakat, terutama kepada aparat Pamong Praja,”terang Bambang.

Karena kedekatan dan pelibatan masyarakat dalam aktivitas-aktivitas Oudheidkundige Dienst, maka masyarakat mengenal sejumlah tinggalan purbakala seperti di Pasemah (Sumatra Selatan), di Jambi, dan di Bali.

Bosch juga mampu membangkitkan motivasi masyarakat akan pentingnya peninggalan purbakala. Ini terbukti dengan pendirian Oudheidkundige Vereeniging Majapahit (1924) yang berkedudukan di Trowulan (Jawa Timur). Lembaga yang melakukan penelitian di bekas ibukota kerajaan Majapahit ini berdiri atas prakarsa H. Maclaine Pont dan dengan persetujuan sepenuhnya dari Oudheidkundige Dienst.

Pada masa jabatannya, Bosch sempat merekonstruksi dan merestorasi bangunan-bangunan purbakala untuk dikembalikan seperti bentuknya semula, misalnya rekonstruksi Candi Naga dan Candi Angka Tahun dari kompleks Panataran (1917), dan Candi Plumbangan (1921). Rekonstruksi-rekonstruksi lain juga dilakukan di Candi Ngawen, Candi Merak, dan Candi Induk Lorojonggrang.

Satu kebijakan penting dari Bosch adalah diundangkannya Monumenten Ordonantie 1931 (Staatsblad 1931 No. 238) yang menjamin pengawasan dan perlindungan peninggalan-peninggalan purbakala. Pada 1992, peraturan ini diadopsi menjadi Undang-undang No. 5 tentang Benda Cagar Budaya  yang kemudian pada 2011 diubah lagi menjadi Undang-undang No. 10 tahun 2011 tentang Cagar Budaya.

ANTARA/YUSUF NUGROHO

Pengunjung mengamati replika fosil gajah purba (Stegodon trigonochepalus) koleksi Museum Situs Purba Pati Ayam, di Desa Terban, Jekulo, Kudus, Jawa Tengah, Senin (5/3). Museum yang memiliki persamaan dengan Situs Sangiran dan Trinil, dan memiliki koleksi seperti fosil manusia purba, fauna vertebrata dan invertebrata tersebut masih sepi pengunjung meski tidak dipungut biaya untuk pengunjung.

Tetap jadi perhatian

Persoalan kepurbakalaan selalu menjadi perhatian dari waktu ke waktu. Ketika Jepang masuk, institusi Oudheidkundige Dienst tetap dipertahankan meski namanya diubah menjadi Kantor Urusan Barang-barang Purbakala dengan tugas utama lebih soal mengurusi barang-barang purbakala.

Masa tugas Kantor Urusan Barang-barang Purbakala berlangsung selama masa pendudukan Jepang hingga awal kemerdekaan (1942-1947). Pada 1947, urusan kepurbakalaan Indonesia diurus oleh Oudheidkundige Dienst dengan pimpinannya Dr. A.J. Bernet Kempers hingga 1950 dan berganti nama menjadi Bahagian Purbakala dari Jawatan Kebudayaan Republik Indonesia Serikat.

Memasuki tahun 1951, nama Oudheidkundige Dienst kembali digunakan hingga 1953 sebelum akhirnya Kempers diganti oleh putra pribumi R. Soekmono lulusan Universitas Indonesia. Soekmono mengganti kembali nama institusi ini beberapa kali, menjadi Dinas Purbakala berada di bawah Jawatan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (hingga 1958), Dinas Purbakala dan Peninggalan Nasional (hingga 1964), Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional (hingga 1975).

Pada tahun 1975 terbit Surat Keputuan Mendikbud No. 079/0/1975 mengenai pembentukan Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional sebagai instansi pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan penelitian arkeologi. Tiga tahun kemudian, ketika dipimpin oleh R.P. Soejono, nama lembaga berubah lagi menjadi Pusat Penelitian Arkeologi Nasional (Puslit Arkenas).

Seiring perkembangan dinamika pemerintahan, Puslit Arkenas mulai dari 1978 hingga sekarang, Puslit Arkenas sempat berganti naungan kementerian dan nama institusi. Namun demikian, setelah berada di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, institusi kepurbakalaan ini kembali menyandang nama Puslit Arkenas.

Kompas/Aloysius B Kurniawan

Tenaga lokal Penelitian Arkeologi Situs Goa Harimau melakukan proses pelabelan pada setiap kerangka individu Homo Sapiens di Goa Harimau, Desa Padang Bindu, Semidang Aji, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Rabu 28 Mei 2014. Di goa inilah dua ras manusia, yaitu Austromelanesoid dan Mongoloid pernah hidup berdampingan. Keragaman dan kemajemukan di Nusantara terjadi sejak dahulu kala.

Cikal bakal Rumah Peradaban

Jika ditarik lagi ke belakang, Bosch dengan landasan pemikirannya ternyata masih tetap aktual hingga sekarang. Gagasannya tentang mendekatkan institusi purbakala kepada masyarakat kini diimplementasikan oleh Puslit Arkenas melalui program Rumah Peradaban.

Dengan program Rumah Peradaban, para peneliti sekarang tidak hanya memublikasikan hasil penelitian ke dalam jurnal, tetapi juga perlu menyosialisasikannya, memberikan pemahaman, dan membuat buku pengayaan yang mudah diterima publik guna memasyarakatkan hasil-hasil riset mereka.

Harapannya, setelah mendapat pemahaman tentang hasil- hasil penelitian tentang situs-situs tertentu, publik akan semakin peduli terhadap hasil-hasil peradaban leluhur.

”Dalam membumikan hasil-hasil riset arkeologis melalui Rumah Peradaban, kami sering kali bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat. Bahkan, beberapa daerah justru langsung ’jemput bola’, meminta kami untuk menggelar Rumah Peradaban di tempat mereka, dan mereka siap membiayai sendiri,” kata Kepala Puslit Arkenas I Made Geria.

Ke depan, hasil-hasil riset dan penelitian ditargetkan tidak hanya didiseminasikan melalui Rumah Peradaban, tetapi juga bisa berperan dalam pembangunan berkelanjutan. Dari sejumlah temuan di lapangan, nilai-nilai kultural para leluhur ternyata masih berlanjut dan diwariskan hingga sekarang, seperti gotong royong, sikap toleransi, dan penghargaan terhadap kebinekaan.

Dari masa ke masa, kepurbakalaan selalu mendapat tempat di “hati” masyarakat, termasuk Pemerintah Kolonial Belanda. Sejarah peradaban selalu menorehkan cerita yang menarik dari zaman ke zaman, nilai-nilainya pun tak pernah lekang oleh zaman.