Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa KONI Pusat untuk memilih ketua umum periode 2019-2023 berlangsung alot. Sejumlah KONI provinsi dan induk cabang yang menjadi anggota KONI tidak sepakat dengan mekanisme musornaslub.
Oleh
ADRIAN FAJRIANSYAH
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Musyawarah Olahraga Nasional atau Musornas KONI Pusat untuk memilih ketua umum periode 2019-2023 berlangsung alot. Sejumlah KONI provinsi dan induk cabang yang menjadi anggota KONI tidak sepakat dengan mekanisme musornas. Akibatnya, beberapa KONI provinsi dan induk cabang memilih walk out dari ruang sidang.
”Tadi kami ingin bertanya di forum terutama mengenai laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran KONI Pusat periode ini. Sebab, dalam materi musornas ini, tidak ada penjelasan. Yang ada hanya laporan pelaksanaan kegiatan, itu pun tidak disahkan oleh akuntan publik. Tetapi, pimpinan sidang tidak memberikan kesempatan kami bicara. Jadi kami lebih baik keluar,” tutur Sekretaris Umum KONI Sulawesi Utara Tony F Kullit seusai keluar dari ruang musornaslub di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (2/7/2019).
Tony mengatakan, musornas merupakan kesempatan anggota KONI Pusat untuk menyuarakan pendapatnya. Harusnya mereka diberi kesempatan seluas-luasnya untuk berbicara. Namun, situasi kali ini, justru anggota KONI Pusat dibatasi untuk memberikan masukan ataupun pendapat.
”Kami sudah jauh-jauh datang dari daerah. Jadi, tolong beri kami kesempatan bicara. Kami cuma ingin tahu bagaimana LPJ (laporan pertanggungjawaban) penggunaan anggaran KONI Pusat periode ini dan bagaimana keabsahan pencalonan ketua umum periode 2019-2023 ini. Kalau tidak disepakati forum, hasil musornas ini bisa dianggap tidak legal, loh,” ujarnya, mengungkapkan kekecewaan.
Saat pembahasan tata tertib sidang, banyak anggota yang protes. Akibatnya, sidang tidak berjalan lancar.
Berdasarkan pantauan Kompas, musornas dimulai pukul 09.00, dibuka oleh Ketua KONI Pusat 2015-2019 Tono Suratman dan Pelaksana Tugas Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Kementerian Pemuda dan Olahraga Yuni Poerwanti. Berdasarkan data absensi musornas, peserta yang hadir adalah 32 dari total 34 KONI provinsi dan 66 dari 70 induk cabang olahraga (termasuk 6 badan fungsional di bawah KONI Pusat).
Pada awal musornas, dipilih pimpinan sidang sementara, yakni Wakil Ketua IV KONI Pusat K Inugroho. Saat pembahasan tata tertib sidang, banyak anggota yang protes. Akibatnya, sidang tidak berjalan lancar.
Sempat terjadi saling teriak di antara beberapa anggota KONI Pusat. Bahkan, tampak sejumlah orang saling dorong di depan meja pimpinan sidang.
Pembahasan tata tertib dan pemilihan ketua sidang permanen yang dijadwalkan selama pukul 10.00-12.00 akhirnya molor hingga pukul 13.00. Pada akhirnya, terpilih pimpinan sidang permanen, yakni perwakilan Siwo PWI Pusat, PB Ikasi (anggar), pengurus yongmoodo, KONI DKI Jakarta, dan KONI Maluku Utara.
Tak lazim
Ketua Harian PB Porserosi (sepatu roda) Ganjar Razuni menuturkan, banyak hal tak lazim dalam musornas kali ini. Pengurus KONI hanya menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan tanpa disahkan akuntan publik. Selain itu, tidak ada LPJ penggunaan anggaran yang disahkan oleh akuntan publik.
”LPJ penggunaan anggaran itu harusnya dijelaskan secara rinci dan disahkan akuntan publik. Jika tidak, bisa menjadi masalah untuk pengurus baru. Bisa-bisa pengurus baru tidak fokus ke pembinaan olahraga nasional dan berkutat dengan masalah, terutama utang-piutang yang diwariskan pengurus lama,” ujarnya.
Di forum, Ganjar melanjutkan, tidak semua meja tersedia mikrofon. Akibatnya, peserta forum tidak leluasa menyampaikan pendapat. Beberapa peserta harus berteriak saat ingin menyampaikan pertanyaan ataupun pendapat.
”Musornas ini kesannya tidak siap. Kalau memang masih banyak masalah, lebih baik musornas ini ditunda dulu. Selesaikan dulu semua masalah yang ada. Baru kemudian menyiapkan musornas ini dengan lebih baik,” ucap Ganjar.
Sebelumnya, saat pembukaan, Ketua Umum KONI Pusat 2015-2019 Tono Suratman tidak menutupi bahwa musornas ini dilaksanakan lebih cepat dari kesepakatan Rapat Anggota KONI Pusat di Jakarta pada April lalu. Dalam rapat itu, musornaslub disepakati akhir tahun ini atau saat masa bakti pengurus periode 2015-2019 berakhir. Namun, dalam surat pemberitahuan 28 Mei lalu, musornas dipercepat pada 2 Juli.