Bantuan Pangan Nontunai Dorong Diversifikasi Pangan

Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita bersama Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Budi Waseso dalam pembukaan Rapat Koordinasi Bantuan Sosial Pangan di Jakarta, Kamis (4/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS - Program bantuan pangan bontunai yang dikelola Kementerian Sosial disiapkan untuk mengganti program subsidi beras sejahtera sepenuhnya pada akhir 2019. Program ini diharapkan mendukung kebijakan pemerintah mengenai diversifikasi pangan dengan menyediakan alternatif bahan makanan pokok yang disalurkan melalui e-warong untuk keluarga penerima Kartu Keluarga Sejahtera.

"Dalam rangka mengedepankan prinsip efisiensi dan 6T (tepat sasaran, waktu, jumlah, harga, kualitas, dan administrasi), pemerintah akan mengubah subsidi pangan Beras Sejahtera menjadi bantuan pangan nontunai," kata Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita dalam pembukaan Rapat Koordinasi Bantuan Sosial Pangan di Jakarta, Kamis (4/7/2019).

Dalam acara tersebut, Kementerian Sosial (Kemensos) mengundang Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Budi Waseso beserta jajarannya. Adapun pesertanya, antara lain, perwakilan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Himpunan Bank Milik Negara.

Tak ketinggalan, kepala dinas sosial dan kepala divisi regional Bulog dari seluruh Indonesia juga datang. Mereka dikumpulkan untuk turut mempersiapkan implementasi lapangan menuju 100 persen program bantuan pangan nontunai tahun 2019.

KOMPAS/ERIKA KURNIA

Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan pidato sambutan untuk membuka Rapat Koordinasi Bantuan Sosial Pangan di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Kamis (4/7/2019).

Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kemensos Andi ZA Dulung mengatakan, bantuan pangan nontunai akan membantu pemerintah dalam menjalankan program diversifikasi pangan. Hal ini dimungkinkan dengan membolehkan penerima bantuan pangan nontunai untuk membeli bahan pangan lain selain beras.

"Kalau pemerintah daerah mau ada bahan pangan lain, seperti kentang, tulis surat saja. Nanti kita kasih kentang. Jadi, program ini sangat fleksibel, tidak hanya untuk beras, tapi bisa juga seluruh uangnya untuk beli telur atau bahan pangan lainnya," kata Andi.

Program bantuan pangan nontunai menyalurkan uang senilai Rp 110.000 ke setiap rumah tangga penerima bantuan setiap bulan melalui rekening bank. Uang itu dapat digunakan untuk membeli berbagai bahan pangan di e-warong yang disediakan sebagai sarana pencairan bantuan sosial.

Tahun ini, total penerima beras sejahtera (rastra) dan bantuan pangan nontunai mencapai 15,6 juta rumah tangga. Saat ini, rumah tangga yang menerima bantuan pangan nontunai baru 11,9 juta keluarga. Sementara itu, masih ada 2,9 juta keluarga penerima rastra yang masing-masing mendapat 10 kilogram beras setiap bulan.

Kelancaran distribusi

Secara terpisah, peneliti Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS-UI), Renny Nurhasana, berpendapat, untuk mendukung tujuan diversifikasi pangan tersebut, kelancaran distribusi pangan harus menjadi perhatian Kementerian Sosial dan pihak yang terlibat dalam penyaluran bantuan pangan nontunai.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Warga mengantre untuk mendapatkan bantuan pangan nontunai berupa beras dan telur yang dibagikan di Kantor Desa Kebondowo, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Selasa (27/11/2018). Bantuan tersebut diberikan kepada warga yang terdaftar tidak mampu agar dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Berdasarkan pengalaman di lapangan saat menjadi tenaga ahli studi latar belakang untuk RPJMN 2020-2024 Bappenas di Nusa Tenggara Timur, Renny menemukan e-warong sudah menyediakan bahan pangan yang bisa dijangkau masyarakat lebih dekat. Walau demikian, pasokan bahan pangan masih terbilang sedikit. Sementara itu, e-warong dibebaskan untuk menentukan pemasok dan kuantitas bahan pangan.

"Tujuan program itu untuk mencukupi pangan lokal di sebuah komunitas ini sangat bagus, terutama untuk daerah yang sulit aksesnya. Namun, yang perlu diperhatikan adalah kelancaran pasokan bahan pangan dan keberlanjutan dalam usaha ini agar dapat terus melayani komunitasnya," tuturnya.

Jumlah e-warong penyalur bantuan pangan nontunai tahun 2019 mencapai 174.286 unit yang tersebar di 514 kota/kabupaten. Selain itu, Kementerian Sosial juga telah menawarkan kerja sama dengan Perum Bulog untuk memperbanyak jumlah Rumah Pangan Kita (RPK) untuk menyalurkan bahan pangan, terutama di desa-desa yang belum memiliki e-warong.