DPP Partai Golkar Diminta Segera Tetapkan Jadwal Munas

KOMPAS/ERIKA KURNIA

Euforia masyarakat pendukung Partai Golkar di atas panggung Kampanye Akbar Golkar di Istora Senayan, Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS-- Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar diminta agar segera menetapkan jadwal musyawarah nasional sebagai momentum untuk evaluasi hasil pemilu. Selain itu, dalam musyawarah nasional nanti, dilaksanakan juga pemilihan ketua umum partai untuk periode 2019-2024.

Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie menyurati DPP Partai Golkar agar segera menetapkan tanggal musyawarah (munas) melalui mekanisme rapat pleno. Dewan pembina partai juga meminta agar para kader melakukan evaluasi hasil perolehan suara pada Pemilu 2019 sebagai bahan penilaian dalam Munas Golkar 2019.

"Hasil Pemilu 2019 menempatkan Partai Golkar sebagai pemenang kedua berdasarkan perolehan kursi DPR RI sebanyak 85 kursi. Namun, dibandingkan Pemilu 2014 yang mendapat sebanyak 91 kursi, terjadi penurunan perolehan suara. Selain itu, perolehan suara juga di bawah target yang ditetapkan pada Pemilu 2019, yaitu sebanyak 110 kursi," ucapnya melalui surat edaran Dewan Pembina Partai Golkar.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP Partai Golkar Tubagus Ace Hasan Syadzily, Kamis (4/7/2019), mengatakan, penentuan tanggal munas Golkar akan ditentukan dalam rapat pleno partai. Namun, Ace belum dapat memastikan tanggal rapat pleno tersebut.

"DPP Partai Golkar sudah berencana untuk mengadakan rapat pleno. Kemungkinan besar, munas akan dilaksanakan pada Desember 2019," ucapnya saat dihubungi dari Jakarta, Kamis.

KOMPAS/PRADIPTA PANDU

Ace Hasan Syadzilly

Ace menjelaskan, penetapan munas di bulan Desember 2019 sudah sesuai dengan keputusan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) Golkar. Menurut ia, hal tersebut sesuai dengan pertimbangan masa kerja kepemimpinan ketua umum partai selama 5 tahun.

"Pada akhir 2014 lalu, Aburizal Bakrie terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar melalui munas dengan masa kerja selama 5 tahun. Setelah itu, Golkar mengalami dinamika partai yang membuat adanya pergantian beberapa kali ketua umum selama 5 tahun tersebut," katanya.

Setelah Aburizal Bakrie terpilih menjadi ketua umum, Golkar dilanda masalah dualisme partai. Kemudian, Setya Novanto terpilih menjadi ketua umum partai, namun tersandung kasus korupsi sehingga posisinya digantikan oleh Airlangga Hartarto.

KOMPAS/NIKSON SINAGA

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (tengah) membuka Rapat Pimpinan Daerah III Sumut, di Medan, Senin (10/12/2018). Airlangga sekaligus mengampanyekan Calon Presiden Nomor Urut 01 Joko Widodo - Ma\'ruf Amin di Sumut.

Ace mengatakan, dengan dilaksanakannya munas pada Desember 2019 juga bertujuan untuk memperbaiki sistem masa waktu kepemimpinan ketua umum. Menurut ia, untuk saat ini sedang tidak ada kebutuhan yang mendesak agar Golkar segera melaksanakan munas.

"Seluruh kader harus menaati hasil dan keputusan dari munaslub yang telah tertuang dalam AD/RT partai. Jangan sampai karena ada ambisi seseorang, maka aturan organisasi jadi dilanggar," katanya.

Hingga saat ini, muncul sejumlah nama calon ketua umum partai Golkar untuk periode berikutnya, seperti Airlangga Hartarto, Bambang Soesatyo, Ridwan Hisjam, Mahyudin, Indra Bambang Utoyo, dan Aziz Syamsuddin.

KOMPAS/DHANANG DAVID ARITONANG

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo

Sebelumnya, terjadi penolakan terhadap majunya Bambang Soesatyo sebagai calon ketua umum partai dari DPW Partai Golkar Jakarta. Menanggapi hal tersebut, nggota

Komisi XI DPR Fraksi Golkar Misbhakun mengatakan, partai Golkar saat ini tidak terpecah karena adanya perbedaan pandangan tersebut.

"Golkar punya mekanisme komunikasi internal untuk menyelesaikan masalah partai. Sebagai salah satu partai tertua, Golkar memiliki pengalaman yang matang dalam menyelesaikan tiap pandangan kader yang berbeda," ucapnya.