Walhi Desak Konflik Lahan Diselesaikan Sebelum Kalsel Jadi Ibu Kota

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia mendesak agar konflik lahan diselesaikan terlebih dahulu sebelum Kalimantan Selatan menjadi ibu kota negara. Pemindahan lokasi ibu kota negara ke Kalimantan berpotensi menimbulkan masalah baru.

KOPMAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Presiden Joko Widodo mengunjungi Desa Tumbang Talaken di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, yang menjadi salah satu wilayah calon lokasi pemindahan ibu kota negara, Rabu (8/5/2019).

BANJARBARU, KOMPAS — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia mendesak agar konflik lahan diselesaikan terlebih dahulu sebelum Kalimantan Selatan menjadi ibu kota negara. Pemindahan lokasi ibu kota negara tersebut berpotensi menimbulkan masalah baru.

Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, tak kurang dari 30 pengaduan yang masuk ke Walhi Kalsel terkait konflik agraria, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. Konflik tersebut sebagian besar bersinggungan dengan pertambangan batubara dan perkebunan kelapa sawit.

”Sebelum benar-benar menjadi ibu kota negara, segala konflik agraria, tenurial, dan sumber daya alam itu harus sudah beres semua. Jangan sampai datang masalah baru sebelum masalah lama itu beres,” kata Direktur Walhi Kalsel Kisworo Dwi Cahyono di Banjarbaru, Selasa (16/7/2019).

Baca juga: Kalsel Siapkan 300.000 Hektar untuk Ibu Kota Negara

Menurut Kisworo, pemindahan ibu kota berpotensi menimbulkan masalah baru. Untuk itu, pemerintah perlu segera membentuk tim khusus untuk melakukan kajian secara komprehensif. Dampak positif ataupun negatif pemindahan itu harus dilihat betul dari berbagai aspek, mulai dari lingkungan, sosial budaya, hingga ekonomi.

KOMPAS/JUMARTO YULIANUS

Direktur Walhi Kalimantan Selatan Kisworo Dwi Cahyono di Banjarbaru, Senin (15/7/2019).

”Dari sisi lingkungan, jelas harus memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan. Hal itu mengingat separuh wilayah Kalsel sudah dibebani izin pertambangan dan perkebunan kelapa sawit,” ujarnya.

Walhi memandang Kalsel dengan luas wilayah 3,7 juta hektar saat ini sudah darurat ruang dan darurat bencana ekologis. Karena itu, aspek lingkungan benar-benar harus diperhatikan. ”Dari awal, semuanya harus dikaji dan dipersiapkan dengan baik supaya nanti tidak kaget dengan dampak negatifnya,” ujar Kisworo.

Baca juga: Sektor Pertambangan Batubara Masih Dominan di Kalselteng

Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rudy S Prawiradinata sebelumnya mengatakan, pemindahan ibu kota sudah pasti akan ke Kalimantan. ”Di mana pun ibu kota baru akan dibangun, dampaknya ke seluruh Kalimantan akan signifikan,” katanya.

Ada tiga provinsi di Pulau Kalimantan yang menjadi calon lokasi pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta, yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Menurut rencana, dalam tahun ini juga Presiden Joko Widodo akan menentukan lokasinya.

”Tema ibu kota negara yang baru adalah forest city (kota hijau). Untuk itu, yang dilakukan tidak lagi membangun taman kota, tetapi mendesainnya sebagai kota hijau. Kami juga ingin memastikan Kalimantan sebagai paru-paru dunia,” kata Rudy.

Untuk pengembangan ibu kota baru tersebut, menurut Rudy, diperlukan lahan seluas 40.000 hektar dan biaya Rp 466 triliun jika semua aparatur sipil negara (ASN) eksekutif, legislatif, yudikatif, TNI, dan Polri dipindahkan. Namun, dibutuhkan lahan seluas 30.000 hektar dan biaya Rp 323 triliun jika hanya sebagian ASN yang dipindahkan.

Baca juga: Konsep Hijau bagi Calon Ibu Kota Negara

KOMPAS/JUMARTO YULIANUS

Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara: Kalimantan untuk Indonesia dengan tema ”Menuju Ibu Kota Masa Depan: Smart, Green, Beautiful, dan Sustainable” yang diselenggarakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (15/7/2019).

Menurut guru besar Universitas Lambung Mangkurat yang pernah menjabat Menteri Lingkungan Hidup (2009-2011) serta Menteri Riset dan Teknologi (2011-2014), Gusti Muhammad Hatta, Kalsel memenuhi banyak kriteria terkait kesiapan aspek lingkungan untuk sebuah ibu kota negara.

”Jika dibandingkan dengan Jakarta, daya dukung dan daya tampung lingkungan Kalsel masih bagus. Namun, potensi kebakaran hutan dan lahan yang masih cukup tinggi di Kalsel harus jadi perhatian bersama. Diperlukan kegiatan proaktif dan preventif untuk menekan potensi itu,” tuturnya.

Baca juga: Petani Gunung Mas Didorong Jadi Paralegal di Desanya