Politik & Hukum Persoalan Dana Saksi Mencuat Menjelang Musyawarah Nasional

bebas akses PARTAI GOLKAR

Persoalan Dana Saksi Mencuat Menjelang Musyawarah Nasional

JAKARTA, KOMPAS — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo mempersoalkan pengelolaan dana saksi partai politik ketika Pemilu 2019. Pengelolaan dana ini dinilainya amburadul. Sebab, sebagian daerah tidak mendapatkan dana saksi.

Oleh DHANANG DAVID ARITONANG
· 3 menit baca
KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Politisi Partai Golkar yang mencalonkan diri menjadi ketua umum Partai Golkar dan politisi lainnya seusai memberikan keterangan kepada wartawan terkait dengan suksesi pada Partai Golkar di Jakarta, Kamis (18/7/2019). Mereka yang bersedia mencalonkan diri itu ialah Ali Yahya, Bambang Soesatyo, Ulla Nuchrawatty, dan Marlinda Irwanti.

JAKARTA, KOMPAS — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo mempersoalkan pengelolaan dana saksi partai politik ketika Pemilu 2019. Pengelolaan dana ini dinilainya amburadul. Sebab, sebagian daerah tidak mendapatkan dana saksi.

”Dalam sejarah Golkar, belum pernah pengadaan dana saksi pemilu amburadul seperti ini. Sejumlah daerah tidak mendapatkan dana saksi sehingga beberapa ketua DPD harus pontang-panting bahkan menjual rumah dan mobil untuk menalangi dana saksi,” ujar Bambang di Jakarta, Minggu (21/7/2019).

Bambang yang merupakan calon ketua umum Partai Golkar mengatakan, pada Pemilu 2019, sejumlah dewan pengurus daerah  Partai Golkar tidak mendapatkan dana saksi untuk memantau perolehan suara Golkar di beberapa tempat pemungutan suara (TPS). Hal itu menyebabkan tidak adanya saksi di sejumlah daerah yang bertugas mengawal perolehan suara partai.

Baca juga: Ujian Dominasi Partai Golkar

KOMPAS/DHANANG DAVID ARITONANG

Ketua DPR Bambang Soesatyo

Menurut Bambang, persoalan dana saksi tidak boleh terulang lagi pada Pemilu 2024. Ia kecewa karena banyak pengurus daerah yang disalahkan akibat penurunan perolehan suara Golkar pada Pemilu 2019. ”Fungsi saksi ini sangat penting karena mereka merupakan garda terdepan untuk mengawasi kecurangan pemilu. Oleh karena itu, saya tidak ikhlas jika ada pengurus daerah yang disalahkan akibat tidak bisa mengurus saksi,” katanya.

Pada Pemilu 2019, Partai Golkar menempati peringkat kedua berdasarkan perolehan kursi DPR sebanyak 85 kursi dari target awal  110 kursi. Namun, perolehan kursi ini lebih sedikit dibandingkan dengan Pemilu 2014, yaitu 91 kursi.

Sudah Berlangganan? Silakan Masuk

Konten premium, independen.

Anda sedang mengakses konten premium Kompas.id secara gratis.

Selain itu, Bambang juga mempersoalkan dana pembinaan partai di tingkat daerah. Menurut dia, minimnya dana pembinaan membuat kinerja mesin partai di daerah tidak optimal. ”Saya tidak mau ada pengurus daerah yang terlilit utang hanya untuk menggerakkan mesin partai karena tidak adanya dana dari pengurus pusat,” ucapnya.

Dihubungi secara terpisah, Ketua DPP Partai Golkar Tubagus Ace Hasan Syadzily membantah soal polemik dana saksi parpol yang dinilai amburadul. Menurut dia, distribusi dana partai sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Baca juga: DPP Partai Golkar Diminta Segera Tetapkan Jadwal Munas

KOMPAS/PRADIPTA PANDU

Ace Hasan Syadzilly

”Soal dana saksi, saya melihat sendiri ketika dana itu didistribusikan kepada semua DPD Partai Golkar kabupaten/kota. Selain itu, Golkar memiliki sistem teknologi dengan nama Golkar Saksiku sehingga pengurus bisa tahu kinerja saksi yang telah disiapkan di daerah,” ujarnya.

Ace sangat menyayangkan pernyataan Bambang yang mempersoalkan dana saksi partai di depan publik. Menurut dia, seharusnya masalah ini bisa dibicarakan oleh internal Golkar saja.

”Apakah sudah tidak ada isu lain untuk mengkritik kepemimpinan Airlangga Hartarto sehingga menyampaikan permasalahan ini di depan publik? Padahal, Bambang juga merupakan bagian dalam DPP Golkar dan bisa membicarakan persoalan ini secara internal,” katanya.

Editor -
Bagikan