Praperadilan Ditolak, Status Tersangka Kivlan Zen Sah

Dalam sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (30/7/2019), hakim Achmad Guntur menyatakan, penetapan Kivlan Zen sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya telah sesuai dengan ketentuan atau prosedur yang berlaku.

KOMPAS/PRADIPTA PANDU

Hakim tunggal Achmad Guntur dalam sidang putusan praperadilan yang diajukan Kivlan Zen di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (30/7/2019),

JAKARTA, KOMPAS — Hakim tunggal Achmad Guntur menolak permohonan praperadilan yang diajukan mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat Kivlan Zen. Dengan demikian, penetapan Kivlan Zen sebagai tersangka tindak pidana makar dan kepemilikan senjata api ilegal sah.

Dalam sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (30/7/2019), hakim Achmad Guntur menyatakan bahwa penetapan Kivlan Zen sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya telah sesuai dengan ketentuan atau prosedur yang berlaku. Dalam arti kata lain, penetapan tersangka telah berdasarkan bukti dan permulaan yang cukup.

Selain itu, hakim menegaskan, penangkapan, penyitaan barang bukti, serta penahanan Kivlan telah dilengkapi dengan surat perintah dari Polda Metro Jaya. Maka, proses yang dilakukan polisi sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

”Menimbang, maka permohonan pemohon tentang penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, dan penyitaan dinyatakan tidak beralasan. Oleh karena itu, permohonan pemohon patut ditolak untuk seluruhnya,” ujar Guntur.

KOMPAS/INSAN ALFAJRI

Penasehat hukum Kivlan Zen hadir dalam sidang permohonan praperadilan Kivlan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (23/7/2019).

Sebelumnya, Kivlan dilaporkan terkait dua hal, yakni tindak pidana makar dan kepemilikan senjata api ilegal. Kedua kasus yang melibatkan Kivlan berangkat dari kerusuhan di sejumlah daerah di Jakarta pada 21-22 Mei 2019.

Baca juga: Kapolri: Kerusuhan Telah Direncanakan

Kivlan diduga melanggar Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah Ordonantie Tijdelijke Byzondere Straftbepalingen. Ayat tersebut berbunyi, siapa pun menguasai senjata api, amunisi, atau bahan peledak secara ilegal dihukum dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara maksimal dua puluh tahun.

Baca juga: Kivlan Zen Resmi Ditahan

Sementara permohonan praperadilan yang dilayangkan Kivlan Zen diterima PN Jaksel dengan nomor register 75/Pid.Pra/2019/PN.JKT.SEL.

KOMPAS/SATRIO PANGARSO WISANGGENI

Kivlan Zen memberi keterangan kepada wartawan saat berada di Bareskrim Mabes Polri di Jakarta, Rabu (29/5/2019).

Dalam permohonannya, kuasa hukum menyatakan bahwa penangkapan Kivlan Zen di Mabes Polri pada 29 Mei 2019 tidak sah. Hal ini karena Polda Metro Jaya dalam melakukan penangkapan dengan menggunakan senjata tidak pernah menunjukkan surat perintah penangkapan dan surat tugas sebagaimana ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Baca juga: Pengacara Kivlan Zen Sebut Polri Melanggar Hukum

Selain itu, mereka menilai, Kivlan hanya dapat ditangkap jika tidak hadir setelah dipanggil secara layak yang dibuktikan dengan surat panggilan sebagai tersangka.