Pemilu presiden, pemilu legislatif, kampanye pemilu, hasil pemilu, sengketa pemilu, kabinet baru, pemerintahan baru. Setahun terakhir, kata-kata tersebut berseliweran di media massa mengikuti dinamika politik elektoral negeri ini.
Oleh
YOHANES MEGA HENDARTO
·5 menit baca
Pemilu presiden, pemilu legislatif, kampanye pemilu, hasil pemilu, sengketa pemilu, kabinet baru, pemerintahan baru. Setahun terakhir, kata-kata tersebut berseliweran di media massa mengikuti dinamika politik elektoral negeri ini. Prediksinya, pembahasan politik akan terus mendominasi hingga menjelang akhir tahun. Tak adakah isu lain?
Memasuki awal semester kedua, pemberitaan bertema politik kembali menonjol dibandingkan tema lainnya. Keputusan Mahkamah Konstitusi atas sengketa pilpres pada Juni lalu menjadi pembuka babak lanjutan pembentukan pemerintah yang baru.
Berdasarkan hasil analisis Litbang Kompas, pemberitaan bertema politik kembali ada di porsi terbanyak setelah di Juni 2019 sempat berada di peringkat kedua di bawah tema kriminalitas, hukum, dan keadilan. Analisis ini dilakukan khusus pada berita utama (headline) di halaman pertama enam surat kabar nasional.
Dari 161 berita utama, sebanyak 29,2 persen mengangkat pemberitaan politik. Disusul pemberitaan bertema ekonomi, bisnis, dan keuangan yang memiliki selisih tipis, yakni 28 persen dari total berita.
Memasuki awal semester kedua, pemberitaan bertema politik kembali menonjol dibandingkan tema lainnya.
Lima dari enam surat kabar nasional yang diteliti memuat lebih banyak berita politik dibanding tema lainnya. Media Indonesia menjadi surat kabar yang paling sering mengangkat tema politik sebagai berita utama di halaman satu dengan porsi mencapai 66,7 persen berita. Satu-satunya surat kabar yang paling sedikit membahas politik di sepanjang Juli adalah Koran Sindo yang hanya memberikan 3,7 persen porsi berita.
Tema yang sering diangkat Koran Sindo ialah seputar dunia ekonomi, bisnis, dan keuangan. Tema ini diberikan porsi hingga 44,4 persen. Hal serupa sebenarnya juga terjadi di surat kabar Indopos yang memberikan porsi lebih untuk pembahasan ekonomi. Menariknya, Indopos menjadi satu-satunya koran yang diteliti yang membahas dan menggeluti isu ”Sertifikasi Produk Halal” dengan menjadikannya berita utama selama enam hari berturut-turut!
Kembali ke tema politik, ketika diperdalam lagi ternyata isu mengenai susunan kabinet baru menjadi yang paling sering disorot. Isu mengenai tugas Presiden Joko Widodo sebelum memulai periode keduanya ini berhasil menyita 9,3 persen atau dibahas sebanyak 15 kali dari seluruh total pemberitaan. Dapat dikatakan, isu ini dibahas oleh media-media cetak di atas dari awal, pertengahan, hingga akhir Juli.
Bahasa politik
Setiap ”gerak-gerik” Joko Widodo dan parpol tak luput dari pengamatan media massa pascakeputusan sidang Mahkamah Konstitusi lalu. Kelima surat kabar yang membahas susunan kabinet ini pun memberikan sudut pandang yang beragam dalam menerjemahkan bahasa politik seputar kabinet baru ini.
Harian Kompas membuka isu ini dengan menyajikan hasil wawancara langsung antara Presiden Joko Widodo dan Pemimpin Redaksi Harian Kompas Ninuk Mardiana Pambudy pada edisi Senin, 2 Juli 2019. Wawancara eksklusif ini diawali dengan membicarakan jalannya pemerintahan di periode pertama dan berakhir dengan kesimpulan: Joko Widodo terbuka bagi siapa pun yang mau bekerja sama membangun negeri ini. Melalui berita ini, Kompas memberikan pesan bahwa pembentukan kabinet tidak dapat serta merta bergantung pada jumlah koalisi, tetapi juga pada dukungan rakyat.
Kendati hanya sekali memuat isu kabinet baru, Indopos termasuk surat kabar yang cepat memberikan perhatian dalam isu ini. Dalam headline berjudul Perlahan-lahan Nama Para Menteri Mulai Muncul, koran Indopos menyajikan hasil wawancara dengan para tokoh partai politik, baik yang berkoalisi maupun oposisi. Seperti judul yang diangkat, Indopos menyelipkan beberapa nama yang diprediksikan akan mengisi jajaran kabinet selanjutnya.
Melalui berita ini, Kompas memberikan pesan bahwa pembentukan kabinet tidak dapat serta merta bergantung pada jumlah koalisi, tetapi juga pada dukungan rakyat.
Koran Republika menjadi salah satu koran yang membahas isu ini hanya sekali sepanjang Juli. Dengan berita berjudul Jokowi Segera Umumkan Jajaran Menteri di Kabinet Kedua, koran harian ini mengangkat beberapa parpol pendukung yang sudah mengajukan nama-nama menteri kepada Presiden Jokowi. Seraya mengutip hasil wawancara singkat dengan Presiden, Republika menuliskan perkiraan proporsi komposisi antara kalangan profesional dan parpol pada kabinet baru nanti.
Lain lagi dengan Media Indonesia yang membahas isu ini sebanyak lima kali di halaman muka dan cukup konsisten dengan memunculkan di awal, tengah, hingga akhir Juli (edisi 3, 13, 19, 20, dan 29 Juli 2019). Dimulai dengan pemberitaan tentang peluang dibentuknya nomenklatur baru hingga kemungkinan masuknya anak muda dalam jajaran kabinet. Di akhir bulan, Media Indonesia mengulang kembali pesan terbukanya peluang anak muda untuk tampil dan mengambil peran penting di jajaran pemerintahan baru.
Berbeda dari keempat surat kabar di atas, Koran Tempo paling intens dalam membahas isu kabinet baru pada halaman depan dengan pemuatan di enam edisi. Menariknya, fokus Koran Tempo berada pada pusaran komunikasi antarpartai politik dalam berburu kursi kabinet. Misalnya di edisi 31 Juli 2019, berita utama berjudul Partai Gurem Berburu Kursi Kabinet, menyorot pergerakan partai-partai yang tidak mendapat kursi di DPR periode 2019-2024 yang kemudian bergantian bertemu dengan Presiden Joko Widodo.
Prediksi
Jika dilihat secara luas, proses terpilihnya pemimpin dan pemerintahan Indonesia yang baru belumlah selesai. Terpilihnya pasangan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden masih akan diikuti oleh rangkaian tahapan politik yang panjang. Apalagi, hasil pemilu legislatif belum final karena menunggu hasil sidang putusan Mahkamah Konstitusi atas sengketa pemilihan legislatif.
Maka, dapat diprediksikan bahwa tema politik dengan beragam isunya masih akan terus menghiasi pemberitaan media massa nasional hingga akhir tahun ini. Alasannya, masih ada rangkaian proses politik terkait kabinet baru, seperti manuver partai politik jelang pengumuman kabinet baru disusul pengumuman resmi kabinet dari Joko Widodo di periode kedua.
Sementara itu, pada Oktober 2019 akan ada tahapan formal pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Setelah itu, berbagai pihak akan mengawal 100 hari kerja pemerintahan yang baru. Jika prediksi ini benar terjadi, genaplah 2019 ini didaulat sebagai ”Tahun Politik Indonesia”. (LITBANG KOMPAS/YOHANES MEGA HENDARTO)