MPR Tetap Ingin Ada GBHN sebagai Panduan Pembangunan
Ketua MPR Zulkifli Hasan menekankan komitmen MPR sebagai rumah kebangsaan, pengawal ideologi, dan kedaulatan rakyat. MPR pun tetap menginginkan kembali adanya Garis-garis Besar Haluan Negara sebagai panduan pembangunan nasional.
Oleh
KURNIA YUNITA RAHAYU
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan menekankan komitmen MPR sebagai rumah kebangsaan, pengawal ideologi, dan kedaulatan rakyat. MPR pun tetap menginginkan kembali adanya Garis-garis Besar Haluan Negara sebagai panduan pembangunan nasional.
Dalam pidato pembukaan Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 2019 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8/2019), Ketua MPR Zulkifli Hasan menjelaskan soal peran MPR dan keinginannya kembali menjadikan GBHN sebagai panduan pembangunan. Terkait peran mengawal ideologi dan menjadi rumah kebangsaan, Zulkifli mengatakan salah satunya telah dilaksanakan saat Pemilu 2019. Sepanjang masa kontestasi, MPR tidak ikut larut dalam polarisasi kompetisi yang memanas.
”Kami terus mengajak masyarakat untuk bijak dalam menyikapi kompetisi pemilihan presiden, untuk tidak mengorbankan kepentingan persatuan bangsa hanya demi pemilu yang merupakan agenda rutin lima tahunan,” kata Zulkifli.
Kehidupan bangsa yang demokratis memerlukan sikap saling menghormati. Begitu pula setiap aktivitas kenegaraan perlu mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, toleransi, dan tanggung jawab.
Oleh karena itu, Zulkifli mengajak seluruh masyarakat untuk menerima hasil Pemilu 2019. Kontestasi elektoral perlu dipahami sebagai kompetisi antarsesama anak bangsa. Kemenangan yang diraih salah satu pihak semestinya menjadi kemenangan seluruh bangsa.
”Pilihan politik boleh beda, tetapi Merah Putih kita sama dan tetap akan sama untuk selamanya. Mari kita rajut kembali merah putih,” kata Zulkifli.
Momentum sidang paripurna pun menjadi ajang untuk merajut kembali persatuan bangsa pasca-pemilu. Hal itu tampak dari kedatangan sejumlah tokoh yang berbeda pilihan politik.
Selain Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla serta seluruh jajaran pemerintah dan sejumlah tokoh juga hadir. Di antaranya presiden kelima RI sekaligus Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan calon wakil presiden Sandiaga Uno.
”Kepada Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Sandiaga Uno, kami mengucapkan terima kasih atas sikap kenegarawanan yang telah ditunjukkan selama ini,” ujar Zulkifli. Ia pun berharap seluruh pemimpin mampu memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi etika serta mengutamakan persatuan di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.
Kepada Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Sandiaga Uno, kami mengucapkan terima kasih atas sikap kenegarawanan yang telah ditunjukkan selama ini.
Di samping perbedaan pilihan politik, keutuhan bangsa saat ini juga terancam dengan merebaknya ideologi radikal. Sejumlah golongan hadir untuk mengganti dasar negara, tidak lagi dengan Pancasila.
Untuk itu, kata Zulkifli, upaya memantapkan mental dan ideologi Pancasila harus terus dioptimalkan. Selama beberapa tahun ke belakang, pihaknya telah melaksanakan Sosialisasi 4 Pilar MPR.
Upaya tersebut diperkuat dengan pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) oleh pemerintah. Kolaborasi di antara kedua lembaga tersebut diharapkan dapat terus berlangsung agar upaya mempertahankan ideologi negara bisa optimal.
Pembangunan berkesinambungan
Zulkifli mengatakan, dalam ranah penataan sistem ketatanegaraan, pihaknya telah melaksanakan sejumlah kajian melalui Badan Pengkajian dan Lembaga Pengkajian MPR. Salah satu hasil pengkajian lembaga tersebut merekomendasikan agar MPR periode 2019-2024 membentuk sistem pembangunan nasional berbasis Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Prasyarat pembentukan sistem tersebut adalah dengan mengamendemen UUD 1945 secara terbatas.
”Alasan utama perlunya sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN mengingat negara seluas dan sebesar Indonesia memerlukan haluan untuk memandu arah pelaksanaan pembangunan nasional yang berkesinambungan,” kata Zulkifli.
Haluan negara itu yang nantinya menjadi peta jalan bagi masyarakat dan lembaga negara untuk mencapai cita-cita nasional. Oleh karena itu, haluan negara perlu disusun secara demokratis dan dilengkapi dengan dasar hukum yang kuat.