Petani Hutan Nonkayu Disiapkan

KOMPAS/ICHWAN SUSANTO

Peneliti Balai Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Aek Nauli di Sumatera Utara, 2 Mei 2019, menunjukkan cara mendapatkan getah pohon pinus sebagai hasil hutan bukan kayu.

JAKARTA, KOMPAS – Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyiapkan calon-calon petani hutan nonkayu beserta para penyuluhnya. Itu bertujuan untuk memanfaatkan secara maksimal potensi hutan nonkayu sebagai pendongkrak kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan.

Nilai hasil hutan bukan kayu ini sangat besar dibandingkan kayu yang hanya bernilai ekonomi 10 persen. Hasil hutan bukan kayu (HHBK) seperti jasa lingkungan, madu, getah, kopi, sutera, hingga kemenyan bisa dimanfaatkan masyarakat tanpa merusak fungsi ekosistem hutan.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia KLHK, Henri Basalamah, Kamis (15/8/2019) di Jakarta, mengatakan pihaknya sedang menyiapkan sumber daya manusia, modal, dan jejaring pemasaran terkait hasil hutan bukan kayu.

Ia merespons pernyataan Joko Widodo dalam cuitan di Twitter pekan lalu yang menyatakan, “Kejayaan minyak dan kayu sudah selesai. Kejayaan komoditas sumber daya alam juga sudah hampir selesai. Ke depan, percayalah, kita harus membangun pondasi sumber daya manusia berkualitas, yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.”.

Pendataannya, komoditas kehutanan nonkayu 24.000  komunitas masyarakat yang tinggal di sekitar hutan mencapai 14 jenis. Pengembangan potensi yang melimpah itu terkendala pada masalah sumber daya manusia atau kualitas petani hutan, modal, dan jejaring pemasaran.

“Dalam pendidikan formal SMK (Kehutanan), dulu lulus ya lulus begitu saja. Sekarang bu Menteri (Lingkungan Hidup dan Kehutanan) perintahkan kami, bahwa yang masuk SMK itu ada masalah yaitu input-nya. Harusnya (yang masuk diprioritaskan) anak-anak petani hutan,” ujarnya dalam jumpa pers terkait pemberian Apresiasi Wana Lestari 2019.

Sekarang bu Menteri (Lingkungan Hidup dan Kehutanan) perintahkan kami, bahwa yang masuk SMK itu ada masalah yaitu input-nya. Harusnya (yang masuk diprioritaskan) anak-anak petani hutan.

Anak-anak petani hutan setelah menempuh pendidikan vokasi itu diharapkan kembali dan mengembangkan potensi hutan setempat. Beberapa contoh SMK Kehutanan yang sukses adalah SMK penghasil tiram yang menjalin kerja sama dengan menyuplai kebutuhan restoran maupun SMK yang menyediakan jasa pelatihan.

Selain bisa langsung bekerja dan mengaplikasikan keterampilan, lulusan SMK bisa dilatih untuk kompeten di dunia usaha. Mereka bisa menjadi tenaga teknis kehutanan yang diserap perusahaan-perusahaan kehutanan.

Belum maksimal

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Nasional Walhi Nur Hidayati mengatakan sumber ekonomi kerakyatan melalui benih perhutanan sosial dan reforma agraria agar terus diseriusi pemerintah. Ia menilai capaian perhutanan sosial yang baru 3,1 juta hektar (ha) dari target 12,7 juta ha menunjukkan pemerintah belum total berupaya menggarapnya.

Ia menilai kebijakan itu belum didukung kemudahan birokrasi sehingga proses agar masyarakat mendapat akses berbelit dan panjang. “Kami ingin melihat presiden benar-benar menunjukkan komitmen kerakyatan secara konkret dalam kebijakan dan pelaksanaan pembangunan,” katanya.

Nur Hidayati menambahkan, orientasi pemerintah untuk menggenjot eksploitasi sumber daya alam berorientasi ekspor harus diubah. Pemenuhan pasar dalam negeri untuk kedaulatan pangan, energi, dan air dinilainya utama. “Yang perlu berubah adalah model ekonominya. Model ekonomi tak bisa lagi ekstraktif dan yang meneybabkan krisis,” ungkapnya.

author: ICHWAN SUSANTO

byline: ICHWAN SUSANTO

KOMPAS/ICHWAN SUSANTO

Peneliti Balai Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Aek Nauli di Sumatera Utara, 2 Mei 2019, menunjukkan cara mendapatkan getah pohon pinus sebagai hasil hutan bukan kayu.