Pemerintah Instruksikan Aparat Keamanan Persuasif

KOMPAS/FABIO MARIA LOPES COSTA

Ribuan orang berjalan kaki ke Kantor Gubernur Papua di Kota Jayapura, Senin (19/8/2019). Demonstrasi dipicu oleh tindakan sekelompok orang yang diduga melakukan diskriminasi terhadap mahasiswa asal Papua di Surabaya dan Malang.

JAKARTA, KOMPAS — Menyikapi kondisi di Papua dan Papua Barat, pemerintah menjamin stabilitas keamanan di seluruh Indonesia. Pemerintah juga menginstruksikan aparat keamanan, baik TNI maupun Polri, untuk tetap persuasif dan melakukan tindakan terukur terhadap warga Papua yang melakukan unjuk rasa.

Instruksi agar aparat keamanan tetap persuasif disampaikan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto seusai menggelar rapat khusus di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (19/8/2019). Wiranto dalam kesempatan tersebut juga mengapresiasi tindakan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang meminta maaf atas tindakan sekelompok warga yang diduga melakukan diskriminasi terhadap mahasiswa asal Papua di Surabaya dan Malang.

Menko Polhukam secara khusus menggelar rapat untuk menyikapi unjuk rasa yang terjadi di Papua dan Papua Barat. Rapat juga dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin, dan perwakilan TNI serta Polri.

Wiranto mengatakan, pemerintah menyesalkan serangkaian kejadian pelecehan bendera Merah Putih di Jawa Timur dan pernyataan negatif para oknum yang berujung pada aksi unjuk rasa di Papua dan Papua Barat. Menurut dia, hal ini dapat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa di tengah momentum hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus lalu.

KOMPAS/PRADIPTA PANDU MUSTIKA

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto (tengah) saat menggelar konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (19/8/2019), untuk menyikapi kejadian dan unjuk rasa yang terjadi di Papua dan Papua Barat.

Selain mengapresiasi permintaan maaf gubernur Jatim, Wiranto juga mengapresiasi Gubernur Papua Lukas Enembe yang mengimbau untuk tidak memperpanjang insiden ini.

Lihat juga: Mohon Maaf, Itu Bukan Mewakili Masyarakat Jatim

Saat ini, pemerintah telah melakukan pengusutan secara tuntas dan adil bagi siapa pun yang melakukan pelanggaran hukum dalam peristiwa ini. Wiranto pun mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak terpancing dan terpengaruh berita-berita negatif yang dapat merusak persatuan, kedamaian, dan kebersamaan.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan, pemerintah akan memanggil dan mengklarifikasi kejadian ini ke gubernur Jawa Timur, Papua, serta Papua Barat. Adapun pemanggilan ketiga gubernur tersebut akan dilakukan setelah ketegangan di Jayapura dan Manokwari mereda.

”Ketiga gubernur saat ini tengah berada di daerahnya masing-masing untuk menerima para pendemo. Saya berharap masyarakat berhati-hati dalam membuat pernyataan sekecil apa pun agar tidak menimbulkan opini yang berbeda atau kesalahpahaman,” ujarnya.

ANTARA FOTO/TOYIBAN

Asap membubung dari Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Barat di Manokwari yang dibakar massa, Senin (19/8/2019). Aksi masyarakat Papua ini merupakan buntut dari kemarahan mereka atas peristiwa yang dialami mahasiswa asal Papua di Surabaya, Malang, dan Semarang. Selain membakar Gedung DPR, mereka juga memblokade jalan dengan membakar ban.

Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin menjamin aparat keamanan ataupun pemerintah daerah dapat meredakan masalah ini dalam waktu yang singkat. Dia juga mengimbau semua pihak agar tidak menyebarkan foto ataupun video yang memprovokasi masyarakat terkait unjuk rasa di Papua dan Papua Barat.

Pada Senin (19/8) pagi, terjadi unjuk rasa yang berakhir rusuh di Jayapura dan Manokwari. Unjuk rasa ini menyusul protes penangkapan 43 mahasiswa asal Papua di Surabaya dan dugaan tindakan rasis. Massa unjuk rasa kemudian membakar dan merusak Kantor DPRD, toko, hotel, serta menutup salah satu jalan utama di Taman Imbi, Jayapura.

https://youtu.be/67BZTyBhaGo